PNS Diganti Robot, Ilusi Kemajuan Bangsa

Oleh: Fitriani Nurkamalah

Pegawai Negeri Sipil (PNS) akan digantikan dengan robot kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI). Hal ini dilakukan dalam rangka percepatan reformasi birokrasi di era kemajuan teknologi yang sedang berlangsung saat ini.

"Jadi (PNS digantikan robot), ke depannya pemerintah akan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan pelayanan kepada publik. Jumlah PNS tidak akan gemuk dan akan dikurangi secara bertahap," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Hukum Dan Kerja Sama Badan Kepegawaian Negara (BKN) Satya Pratama kepada detikcom, Minggu (28/11/2021).

Dengan digantikan robot, maka jumlah PNS akan lebih dirampingkan. Jika dilihat dari buku statistik ASN per Juni 2021, jumlah pegawai abdi negara memang mengalami penurunan sejak tahun 2016 silam. "Jumlah PNS berstatus aktif per 30 Juni 2021 adalah 4.081.824 atau mengalami penurunan 3,33 % dibandingkan dengan 31 Desember 2020. Jumlah PNS terus mengalami penurunan sejak tahun 2016," tulis buku tersebut.

Pemerintah menganggap beban negara amat besar karena harus mengeluarkan dana ratusan triliun setiap tahunnya untuk membayar PNS. Nominal belanja negara mencapai 15%. Berdasarkan APBN 2022, belanja pegawai tahun depan bisa mencapai Rp400 triliun, meliputi pembayaran gaji dan tunjangan, serta pemenuhan kebutuhan utama birokrasi. (CNBC Indonesia, 29/11/2021).

Tercatat bahwa nominal belanja pegawai setara dengan pembayaran utang beserta bunga yang harus pemerintah bayar.Oleh sebab itu, beban jumlah PNS yang “gemuk” menjadi alasan pemerintah untuk “merampingkannya”. Pemerintah mengklaim, menggantikan PNS dengan robot merupakan solusi untuk memperbaiki perekonomian nasional. Tidak heran, upaya efisiensi atas belanja pegawai pun terus pemerintah lakukan.

Nyatanya, membengkaknya belanja anggaran negara bukan hanya karena menggaji PNS, melainkan untuk membiayai infrastruktur. Belum lagi untuk membiayai gaya hidup anggota dewan. Alasannya ingin mengikuti perkembangan zaman, faktanya malah menambah angka pengangguran. Pemerintah sibuk mengikuti perkembangan zaman dan melakukan berbagai pencapaian fisik dan kemajuan teknologi. Namun, hal tersebut tidak memberi pengaruh besar bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Akankah persoalan kesejahteraan rakyat terjawab dengan memangkas jumlah pekerja dan menggantikannya dengan mesin atau robot?

Sistem demokrasi kapitalistik makin memperlihatkan kemajuan bangsa yang semu. Kemajuan teknologi dan kehadiran berbagai produk digitalisasi malah membawa masalah baru di tengah rakyat. Pada satu sisi berupaya setara dengan negara maju yang andal dalam menggunakan teknologi, pada sisi lain malah mengabaikan kebutuhan rakyat akan lapangan pekerjaan. Kita harus memahami, ada parameter untuk mengukur suatu peradaban. Salah satunya, peradaban itu mampu memberikan keamanan dan keadilan; tercapainya kesejahteraan, baik sandang, pangan, papan, dan kesehatan; serta terpenuhinya aspek pendidikan.

Dalam Islam, parameter ini meluas sesuai dengan maqashid syariah. Di antaranya adalah melindungi dan meningkatkan taraf hidup rakyat, serta memajukan sains teknologi melebihi capaian peradaban maju mana pun. Kemudian, mampu berkontribusi positif dan signifikan di kancah dunia. Keunggulan peradaban Islam juga tidak terbantahkan. Peradaban Islam terbukti mampu bertahan terhadap dinamika zaman selama 1.300 tahun, tidak berusia pendek atau di bawah kendali negara lain. Hal itu dapat tercapai karena sistem pemerintahan dan sistem ekonomi Islam tidak sekadar akomodatif (menoleransi kemajuan), tetapi bersifat promotif (mendorong kemajuan).

Disamping itu, ekonomi tidak dikuasai oleh para kapitalis yang cenderung mendorong penemuan bernilai komersial. Seluruh penemuan dalam Islam dipandang datang dari Allah Swt. dan manusia menggunakannya untuk mendekat kepada-Nya. Artinya, teknologi bukan memperburuk dan memunculkan masalah baru, melainkan untuk memudahkan kehidupan rakyat. Oleh karenanya, jika umat merindukan adanya peradaban yang tinggi, maju, dan menyejahterakan rakyat, pilihan itu bukan pada demokrasi kapitalistik, melainkan hanya ada dalam Islam, yaitu saat sistem Islam tegak dengan keridaan umat dan pembelaan ahlul quwwah. Saat itulah seluruh hukum Islam dapat terterapkan.

Umat akan kembali merasakan harmoni kemajuan peradaban Islam. Digitalisasi benar-benar akan mampu mendorong kesejahteraan, bukan sebaliknya, menjadi alasan untuk mengurangi pekerja sehingga menambah jumlah pengangguran. Ingatlah, wahai para pemimpin yang saat ini mengemban amanah mengurusi urusan umat, Rasulullah saw. bersabda, “Ya Allah, siapa yang mengurusi satu perkara umatku, lalu ia menyulitkan umat, persulitlah ia; dan siapa yang mengurusi perkara umatku, lalu ia memudahkannya, permudahlah ia.” (HR Muslim). 

Semoga negeri ini dijauhkan dari pemimpin buruk yang hobinya mempersulit urusan rakyat. Wallahu alam. (rf/voa-islam.com)

Ilustrasi: Google

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Citizens Jurnalism lainnya:

• Erupsi Semeru dan Evaluasi Sistem Mitigasi
• Tuhan Kita Bukan Orang Arab
• Minta Maaf yang Bukan Minta Maaf
• UU Cipta Kerja bak Terekam Dalam VAR
• Iman, Tak Kasat Mata Tapi Terasa Ada
• Membangun Visi Pendidikan yang Benar
• Menilik Makna Ahlul Sunah Wal Jamaah Anti Radikalisme
• Ulama Adalah Pewaris Para Anbiya Sekaligus Warga Negara yang Harus Dilindungi