Yusril: PERPU Pembubaran Ormas Kemunduran Demokrasi

JAKARTA (voa-islam.com), Beredar kabar pada Selasa siang (11/7/2017) bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menandatangani Perpu Tentang Perubahan Atas UU No 17 Tahun 2014 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang konon besok akan diumumkan kepada publik. Perpu ini konon mengubah beberapa pasal tentang prosedur pembubaran ormas sebagaimana diatur dalam UU Ormas yang berlaku sekarang.

Pakar Hukum Tata Negara, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa  berdasarkan UU Ormas yang berlaku sekarang, Pemerintah tidak mudah untuk membubarkan ormas melainkan harus lebih dulu melakukan langkah persuasif, memberi peringatan tertulis, dan menghentikan kegiatan sementara kepada ormas tersebut.

"Kalau tidak efektif dan pemerintah mau membubarkannya, maka Pemerintah harus meminta persetujuan pengadilan lebih dulu sebelum membubarkan ormas tersebut," kata Yusril dalam keterangannya, Selasa Malam (11/7/2017).

Dengan Perpu baru ini, Yusril melihat, semua prosedur itu nampak dihilangkan. Pemerintah dapat membubarkan setiap ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila tanpa melalui prosedur di atas.

"Saya menilai isi Perpu ini adalah kemunduran demokrasi di negeri ini. Perpu itu membuka peluang bagi sebuah kesewenang-kesewenangan dan tidak sejalan dengan cita-cita reformasi," ujarnya.

Selain itu, Yusril menganggap Perpu ini dikeluarkan tidak dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa sebagaimana diatur oleh UUD 45. Yusril mempertanyakan situasi kegentingan apa yang ada dalam benak Presiden sehingga memandang perlu mengeluarkan Perpu? Apa karena keinginan membubarkan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang dianggap menganut faham yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI?

"Persoalan HTI pada hemat saya belumlah memenuhi syarat adanya kegentingan yang memaksa. Ataukah Pemerintah punya target lain untuk membidik ormas-ormas yang berseberangan  pendapat dengan Pemerintah? Saya berharap DPR bersikap kritis dalam menyikapi Perpu ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-kesewenangan. (Bilal)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• Ini Rekomendasi Muktamar PULDAPII ke-1 di Surabaya
• Negara Indonesia Duduk di Kelas Atas jika Masalah Kepemimpinan Saat Ini Teratasi
• Kasus E-KTP, Sumber Waras, Novel, & Hermansyah, Politisi: Makin Berat Uji Profesional Polisi
• KPK Anggap Pansus Angket Tidak Sah, Yusril: Lawan di Pengadilan, bukan Galang Opini
• Rakyat Tidak Butuh Omong Kosong dan Janji Pemerintah Soal Infrastruktur
• FA-UIB Kutuk Keras Penganiayaan terhadap Hermansyah
• Adnin Armas: Rohis Dibutuhkan Para Siswa
• Teori Ekonomi Jokowi hanya Menutupi Kegagalannya Mengurus Negara