Calon Jamaah Umroh Masih Terlantar, YLKI Minta Presiden Evaluasi Menteri Agama

JAKARTA (voa-islam.com), Sengkarut masalah calon jemaah umroh yang ditelantarkan oleh biro umroh hingga detik ini belum terselesaikan.

"Ribuan bahkan puluhan ribu calon jemaah umroh tidak/belum diberangkatkan biro umroh, dan untuk menarik dananya kembali (refund) juga bukan perkara gampang," kata Ketua Pengurus Harian Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI), Tulus Abadi dalam rilisnya, Jumat (14/7/2017).

Data per 06 Juni 2017, YLKI telah menerima 6.678 pengaduan jemaah umroh, dan 3.825 pengaduan diantaranya adalah calon jemaah First Travel (pengaduan tertinggi). Selain First Travel, biro umroh yang banyak diadukan konsumen ke YLKI adalah PT Ustmaniyah Hannien Tour (1.821 pengaduan), PT Kafilah Rindu Ka'bah (954 pengaduan), PT Komunitas Jalan Lurus (122 pengaduan), PT Basmallah Tour and Travel (33 pengaduan) dan PT Mila Tour Group sebanyak 24 pengaduan.

"Sampai detik ini semua pengaduan konsumen jemaah umroh di YLKI belum mendapatkan respon konkrit dari biro umroh, dan Kemenag seperti "tuna wicara" dengan persoalan yang dihadapi calon jemaah umroh,"

Tragisnya, imbuh Tulus, Kementerian Agama (Kemenag) praktis tak berdaya menghadapi biro umroh yang kian jemawa. Terbukti, tegas Tulus, undangan mediasi oleh Kemenag, Senin 10 Juli 2017, tidak dihadiri oleh First Travel. Padahal, itu adalah undangan mediasi yang ke-3. Bahkan pihak Kemenag membuat pernyataan bahwa sebenarnya, Kemenag tidak bisa ikut intervensi masalah wanprestasi biro umroh kepada calon jemaah umroh.

"Ini jelas pernyataan konyol dan memalukan, bagaimana mungkin Kemenag tidak bisa ikut intervensi terhadap biro umroh nakal, sementara Kemenag adalah regulator yang memberikan izin operasi biro umroh?" tany Tulus.

Oleh karena itu, YLKI meminta Presiden Joko Widodo agar mengevaluasi Menteri Agama atas ketidakmampuannya menangani permasalahan yang dihadapi calon jemaah umroh. Ini merupakan kegagalan Menteri Agama dalam mengawasi kinerja anak buahnya (Dirjen Haji dan Umroh), plus kegagalan Menteri Agama mengawasi biro umroh.

Padahal, sambung Tulus, jelas-jelas Kemenag adalah institusi yang paling berkompeten menertibkan dan memberikan sanksi keras/tegas pada biro umroh nakal yang memeras dana calon jemaah umroh.

"Seharusnya Menteri Agama bisa menghentikan upaya promosi/penjualan paket umroh dari biro umroh bermasalah tersebut kepada calon jemaah, yang hingga kini masih terus berlangsung," ujarnya.

YLKI juga meminta masyarakat agar jangan sekali-kali melakukan pendaftaran diri pada biro umroh bermasalah, karena banyak menelantarkan calon jemaahnya. Jangan percaya iming-iming paket murah, apapun bentuknya. Calon jemaah yang mendaftar sekarang akan bernasib sama dengan calon jemaah sebelumnya.

"Sebab uang jemaah yang baru mendaftar akan dipakai oleh biro umroh untuk memberangkatkan calon jemaah yang telantar itu. Begitu seterusnya, gali lubang tutup lubang dengan sistem ponzy," pungkas Tulus. (Bilal)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• Perppu No. 2 Tahun 2017 Berpontensi Bubarkan Ormas Islam dan Ormas Nasionalis
• Ormas Islam Harus Bersatu Gugat Perppu 2/2017, Lawan Kesewenang-wenangan Pemerintah
• Ini Alasan Lain Alumni 212 Bela Bos MNC, Hary Tanoe
• Terbitkan Perppu Ormas, Dr. Tiar: Ini Bentuk Kekalapan Pemerintah
• Presidium 212 Bela HT karena Kemanusiaan, bukan karena Mendukung Politiknya
• Komnas HAM Diminta Bantu Buni Yani dan Masukkan Ahok ke LP
• [VIDEO PARADE MUNAJAT 212] Ust Rustam: Beri Sanksi Sosial Partai Pendukung PERPPU Ormas
• Terjadi Diskriminasi, Kasus Pelapor Anak Presiden jadi Tersangka Diadukan ke Komnas HAM