Soal PT 20 Persen, DPR Menduga Ada Keinginan Pemerintah Kondisikan Calon Tunggal

JAKARTA (voa-islam.com)- Pemerintah dianggap aneh oleh salah satu politisi Gerindra. Tidak hanya itu pemerintah juga dianggap olehnya tidak masuk akal. Hal tersebut dikatakan olehnya perihal soal bagaimana kekerasan pemerintah yang ingin menggunakan Presidential Threshold (PT) atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi di DPR.

“Menurut saya, pemerintah ini aneh. Dari sisi logika hukum dan dari sisi logika politik. Tidak masuk akal karena rancangan itu untuk politik jangka pendek untuk menciptakan satu kondisi di mana kalau perlu dia maju secara tunggal,” kata Fadli Zon, Sabtu (15/07/2017), di Jakarta.

Adapun pembahasannya nanti, menurut Fadli akan tetap dilaksanakan. Fadli yakin bahwa pembahasan soal PT akan menemui titik temu. “Tidak akan deadlock. Pasti kita akan ambil keputusan.

Kalau tidak menemufakan mufakat dalam musywarah, ya, tentu kita akan melakukan pemungutan suara. Kita akan lakukan voting,” yakinnya menjelaskan.

Catatan Fadli ialah bahwa yang jelas di Pemilu akan datang tidak dapat menggunakan peraturan lama. Menurutnya hal tersebut sudah ada ketetapan hukum yang mengikat.

“Tidak bisa memakai UU lama. Sudah ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi (MK). MK itu kan katanya final dan mengikat. Jadi final dan mengikatnya itu dimana kemudian kita kembali ke UU yang lama? Kita akan buang-buang energy dan buang-buang waktu kalau gitu,” tutupnya. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• KISPA Kecam Penutupan Masjid Al-Aqsha oleh Israel
• Buka Peluang Bertindak Represif, Aliansi Tokoh Umat Islam Majalengka Tolak Perppu Ormas
• Pemerintah Lebih Pas Terbitkan Perppu Terorisme daripada Perppu Ormas
• Romansa Perjuangan, Pikat Tya Subiakto Terlibat Film Nyai Ahmad Dahlan
• Sejumlah Wartawan Tingkatkan Skill Pada Halal Bihalal dan Workshop FORJIM
• FSOI Jabar Desak Pemerintah Cabut Perppu Pembubaran Ormas
• Perppu No. 2 Tahun 2017 jadikan Islam sebagai Musuh Negara?
• Inilah Kenapa HTI dan Ormas Islam Lainnya Tidak Bisa Dibubarkan oleh Perppu