Demi NKRI agar Lebih Terhormat, Jokowi Dihimbau untuk Tidak Ambisi Nyapres di 2019

JAKARTA (voa-islam.com)- Mantan Staf Khusus Menakertrans 1999-2005, Natalius Pigai yang juga pernah menjadi Kepala Bidang Statistik Ketenagakerjaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI menyebut bahwa program pemerintahan Joko Widodo selama berkuasa tidak memenuhi unsur pro terhadap perusahaan.

"Jokowi pun diminta olehnya agar tidak nyapres di tahun 2019. “Kita terlena sementara bahaya mengancam. Kalau tidak mampu, demi NKRI, Bangsa dan Negara lebih terhormat jika tidak berambisi menjadi Presiden tahun 2019," katanya, di rilis yang didapat voa-islam.com, Selasa (7/11/2017).

Sejauh pengalamannya, dilihat dari perkembangan statistik ini menunjukkan bahwa program kabinet Jokowi ini tidak pro job; perusahaan-perusahaan ritel dan industri mulai gulung tidak bahkan terancam bangkrut, juga pengeluaran Pemerintah (government expenditure) lebih banyak ke infrastruktur yang justru menyedot lapangan kerja terbatas dan menguntungkan para swasta asing dan kaum oligarki.

Pigai menyebut ingkat pengangguran terbuka sektor pendidikan dari jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebesar 5,36 persen, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar 7,03 persen. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 9,27 persen. Diploma III (D3) sebesar 6,35 persen, dan universitas 4,98 persen.   Sangat disayangkan penganggur SMK, Diploma dan Universitas lebih tinggi bahkan akan makin tinggi. Ini sudah ancaman serius Pak Jokowi.

“Negara yang dipimpin oleh seorang Tukang tidak mampu atur link  dan macth antar pendidikan dan dunia kerja. Dalam kondisi ini penduduk Indonesia tiap tahun bertambah 4 juta orang. “ Sementara rasio penciptaan lapangan kerja berdasarkan pertumbuhan ekonomi tiap 1 persen menyedot 400 pekerja maka pertumbuhan ekonomi saat ini baru 5 persen berarti hanya 2 juta orang terserap. Sementara pertumbuhan penduduk 4 juta tiap tahun." Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• Penolakan Ustadz Bachtiar Nasir di Garut Dampak dari UU Ormas, Pemecah Belah Umat
• Ini Sikap Persis Terkait Penolakan Ustadz Bachtiar Nasir dan KH Shabri Lubis di Garut
• KH Subari Pimpin MUI Kota Surakarta 2017-2022
• Air Mata Da'i dari Pedalaman
• Ketua Komisi 1 DPR RI : Kominfo segera Tindak GIF Pornografi di WA
• Komunitas Sarjana Muslim: Pembubaran Pengajian Felix Siauw Langgar Konstitusi
• Ketua Umum Baru FLP Target Generasi Milenial Minat Menulis
• Afifah Afra Terpilih Jadi Ketua Umum FLP Periode 2017-2021