Pengembalian Hak Pengendara Roda di Jalan Protokol Didukung Jokowi?

JAKARTA (voa-islam.com)- Akan dikembalikannya hak pengguna kendaraan roda dua di jalan protocol disebut oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno sesuai dengan deskripsi Joko Widodo, khususnya dalam menyambut ASEAN Games di tahun 2018 mendatang. Namun demikian Sandi mengatakan untuk mengimplementasikan pengembalian hak pengendara roda dua tersebut harus ada pemantauan yang intensif agar berjalan baik.

“Jadi, memang harus kita pastikan dan kita pantau selama satu bulan ini. Juga memastikan kebijakan itu positif untuk ASEAN Games, sesuai dengan deskripsi Presiden,” kata Sandi, Rabu (8/11/2017), di Balai Kota, Jakarta.

Selain itu, ia mengaku menginginkan kembalinya hak pengendara roda dua disebabkan adanya peluang besar ekonomi di area atau akses sekitar jalan protocol tersebut. “Saya memiliki data dan saya sampaikan data ini ke Gubernur bahwa berdasarkan pantuan big data akan mempunyai dampak yang dirasakan aksebilitas di jalan protocol itu. Khususnya di perkantoran dan area komersil. Itu sangat besar. UMKM yang akan terdampak dari kegiatan (ekonomi) ini,” tambahnya.

Sedangkan untuk realisasinya, Sandi nampaknya belum yakin kapan waktunya. Tetapi, sebagaimana perintah Jokowi, jalan di sekitar protocol sudah mesti rapih. “Perintah Presiden itu, misal trotoar sudah harus rapi di jalur protocol itu. Trotoar untuk pedestrian. Untuk pejalan kaki. Kita muliakan pejalan kaki,” tutupnya jelas. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• Nasehat dan Himbauan untuk Ansor-Banser dari Ustadz Haikal Hasan
• 10 Ribu Kokam Kawal Pengajian Ustadz Bachtiar Nasir di Karanganyar dari Penolakan Kelompok Intoleran
• Karena Rasa Keadilan, Hak Pengguna Roda Dua akan Dikembalikan di Jalan Protokol
• Hebatnya Puan Maharani, Kementerian di bawahnya Jauh dari Radar KPK
• Demi NKRI agar Lebih Terhormat, Jokowi Dihimbau untuk Tidak Ambisi Nyapres di 2019
• Penolakan Ustadz Bachtiar Nasir di Garut Dampak dari UU Ormas, Pemecah Belah Umat
• Ini Sikap Persis Terkait Penolakan Ustadz Bachtiar Nasir dan KH Shabri Lubis di Garut
• KH Subari Pimpin MUI Kota Surakarta 2017-2022