(VIDEO) Ditolak Ceramah di Surabaya, Gus Nur: Jika Dibiarkan Terus Ini Bisa Perang Saudara

SURABAYA (voa-islam.com)—Sugi Nur Raharja atau Gus Nur, pimpinan Pondok  Pesantren Tahfidz Qur'an dan Majelis Dzikir "KAROMAH 13" Kota Palu, Sulawesi Tengah ditolak menyampaikan ceramah tablig akbar di Mulyorejo dan Sukolilo, Surabaya, Jawa Timur. Semestinya, Gus Nur dijadwalkan memberikan ceramah Ahad (17/12/2017).

Dalam sebuah video, Gus Nur menjelaskan ada simpang siur informasi perihal pihak yang menolak pengajiannya.

“Sampai detik ini simpang siur, antara Banser atau polisi. Dua oknum ini yang bermain,” ujar Gus Nur .

Namun dikatakan Gus Nur, sepekan sebelum acara pengurus Ansor Surabaya mengirim surat penolakan diselenggarakannya pengajian tersebut.

“Saya minta maaf kepada para jamaah, saya tidak bisa menemui Anda secara langsung. Sepekan sebelum acara Ansor kirim surat keberatan. Kurang dua hari, akhirnya boleh. Saya pun meluncur ke Surabaya. Ternyata kurang satu hari berubah lagi tidak boleh,” ungkap Gus Nur.

Sampai pada akhirnya, laskar FPI menjemput Gus Nur di hotel tempat ia menginap. “Sampai teman-teman FPI maksa jemput saya dari hotel dibawa ke tempat pengajian. Karena ini pengajian, tidak boleh dihalang-halangi. Masjid sudah penuh dengan jamaah. Ini kalau dibiarkan terus seperti ini perang saudara,” ujar Gus Nur.

Berikut video penjelasan Gus Nur:

*[Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• Inilah Poin Lengkap Petisi Aksi Bela Palestina
• Umat Islam Dituding Intoleran dan Radikal, Ketua MPR: Belajar Dulu, Taat Itu Pancasilais
• Berkali-kali Demo, Jutaan Umat Islam Tidak Pernah Ada Niat Lain Selain Tunaikkan Aspirasi
• Sempat Disoraki Massa Aksi Bela Palestina, Menag Bantah Dukung LGBT
• (VIDEO) Ketua MUI Jagakarsa: Jangan Beli Produknya, Kita Wajib Miskinkan Amerika dan Israel
• Jumlah Umat Islam dalam Aksi-aksinya Mengalahkan Jumlah Tumbangkan Marcos dan Orba
• Isi Wawancara Fahri Hamzah oleh Media Asing terkait Aksi Bela Palestina 1712
• Terkait LGBT, Dewan Syuro PBB: MK Perlu Dibubarkan, makin Jauh dari UUD 45