Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
1.560 views

Ada Upaya RUU Cipta Kerja Cabut Peran MUI, IHW: Jangan Kooptasi Hukum Agama dengan Hukum Negara

JAKARTA (voa-islam.com)—Direktur Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah mengungkapkan RUU Cipta Kerja berpotensi menjadi RUU cilaka (celaka) bila menghapus peran ulama dalam penetapan fatwa atas produk halal.

Dalam siaran pers IHW yang diterima Voa Islam, Senin (17/2/2020) Ikhsan mencermat RUU  Omnibus Cipta Kerja yang berkaitan dengan pemfatwaan produk halal yaitu pada Pasal 1 angka 10. Pasal tersebut berbunyi, “Sertifikat Halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal”.

Ikhsan menilai pada pasal itu ada upaya mengkooptasi hukum agama oleh hukum negara. Pemerintah, jelas Ikhsan, memberikan kewenangan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk menetapkan kehalalalan suatu produk. Inilah masalah yang mempunyai potensi perlawanan dari umat Islam.

"Sejak kapan BPJPH diberikan hak oleh Negara menjadi komisi fatwa? Bukankah itu ranah dan kewenangan ulama. Justru negara harus memperkuat posisi Ulama dengan fatwanya bukan malah mendelegitimasi apalagi menghilangkan,” kata Ikhsan.

Ikhsan mengungkapkan, sesuai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal Pasal 1 angka 10 bahwa sertifikat halal adalah pengakuan kehalalan suatu Produk yang dikeluarkan oleh BPJPH berdasarkan fatwa halal tertulis yang dikeluarkan oleh MUI. Ketentuan UU yang sudah diterima dan berlaku di masyarakat harusnya diperkuat lagi oleh negara bukan diserabut.

“Bila RUU Cipta Kerja mengesahkan ketentuan pasal tersebut, maka sama halnya BPJPH,  Kementerian Agama dan Negara telah mendelegitimasi peran-peran lembaga keagamaan khususnya MUI dan ini akan berhadapan dengan Umat Islam,” tegas Ikhsan yang juga advokat publik.

Menurut Ikhsan, berkaitan dengan Jaminan Produk Halal, maka yang dapat dilakukan oleh Pemerintah adalah penyederhanaan proses yang berbeda dengan peniadaan ketentuan yang bersifat substantive. Misalnya Fatwa MUI untuk kehalalan produk artinya bahwa sertifikasi halal harus diselenggarakan berdasarkan prinsip keagamaan, karena terminologi halal dan haram adalah hukum agama yang hanya dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi keulamaan.

“Fatwa produk halal bersifat (qodoi) artinya final dan binding, karena merupakan penetapan fiqih qada’i yang  hasilnya tidak dimungkinkan lagi dibuka ruang untuk pengujian kembali, tidak boleh lagi terjadi perbedaan pendapat. Oleh karenanya fatwa produk halal harus ditetapkan oleh Majelis ulama Indonesia bukan diserahksn kepada ormas-ormas Islam apalagi oleh orang-perseorangan,” jelas Ikhsan.

Untuk menghindari perbedaan fatwa karena harus bersifat final dan binding, lanjut Ikhsan, maka sudah tepat bahwa penetapan fatwa atas produk halal dilakukan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI).  “Sebagaimana kita ketahui bahwa MUI tempat bernaungnya ormas Islam tempat berhimpunya para Ulama, zuama dan cendekiawan muslim, dari Nahdhlatul Ulama, Muhammadiyah, Al Irsyad Al Islamiyah, Matlaul Anwar dan 59 Ormas Islam lainya hingga Persatuan Umat Islam,” ujar Ikhsan.

Semangat Omnibus Law, jelas Ikhsan untuk mengharmonisasikan semua peraturan perundang-undangan yang memiliki kesamaan tetapi dengan ketentuan yang bertentangan. Maka Omnibus Law harus difungsikan untuk mengatasi konflik antarperaturan perundang-undangan secara cepat, efektif dan efisien.

Selanjutnya, menyeragamkan kebijakan pemerintah baik di tingkat pusat maupun di daerah guna mendukung iklim investasi; pengurusan perizinan lebih terpadu, efisien dan efektif; memutus rantai birokrasi yang panjang. Meningkatnya hubungan koordinasi antar instansi terkait karena telah tersistem dalam kebijakan Omnibus Regulation yang terpadu serta menciptakan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pengambil kebijakan.

Ikhsan mengingatkan agar semangat Omnibus Law RUU Cipta Kerja itu tidak menabrak prinsip keterbukaan atau transparansi. “Tetapi dengan tidak menabrak UU 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan yang menganut prinsip keterbukaan,” ujar Ikhsan.

Selanjutnya, pada RUU Cipta Kerja Pasal 4, memasukan ketentuan norma baru yang sebelumnya tidak ada dengan cara menyisipkan sebuah pasal baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Dikatakan Ikhsan, ini jelas tidak lazim jikapun boleh dilakukan maka ketentuan RUU Cipta Kerja Pasal 4 sebenarnya Pemerintah sedang menciptakan fase kemunduran 30 tahun kebelakang. Dan berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dan menganggu ketentraman masyarakat yang selama ini telah diberikan jaminan kenyamanan dalam mengonsumsi dan menggunakan produk yang berlogo halal MUI penanda jaminan kehalalan suatu produk yang tidak berdasarkan pernyataan sepihak dari pelaku usaha (self declare).

Karena pada dasarnya semua pelaku usaha ingin melakukan self declare atau menyatakan kehalalan produknya sendiri. Justru dalam rangka menentramkan konsumen dan umat Islam sebagai mayoritas penduduk Indonesia, maka ketentuan kehalalan produk harus berdasarkan ketentuan fatwa MUI dan bukan dari yang lain. Bila ketentuan ini dipaksakan, maka negara sedang meruntuhkan bangunan moral yang selama ini dilakukan oleh para Ulama.

Selanjutnya, Pasal 14 UU JPH yang mengatur pengangkatan auditor halal oleh LPH harus memenuhi persyaratan di antaranya, warga negara Indonesia, beragama Islam, berpendidikan paling rendah sarjana strata 1 (satu) di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, atau farmasi. Memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk menurut syariat Islam, mendahulukan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi dan/atau golongan; dan memperoleh sertifikat dari MUI.

“Dalam RUU Cipta Kerja tersebut dihilangkan pengaturan terkait syarat-syarat dari pengangkatan auditor halal yang dimana salah satu syaratnya adalah memperoleh sertifikat dari MUI,” ujarnya.

Menurut dia, tugas auditor halal harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi, memahami dan memiliki wawasan luas mengenai kehalalan produk dan pengetahuan syariah, dengan standard yang telah dimiliki oleh MUI selama lebih dari 30 tahun. Maka dengan dihilangkannya persyaratan menjadi auditor halal, maka sangat jelas RUU Cipta Kerja ini telah mendelegitimasi peran dan kewenangan ulama.

“Ingat auditor adalah wakil dan saksi dari ulama dalam melakukan proses pemeriksaan produk. Auditor halal tidak sekedar orang yang memiliki kapasitas keilmuan tetapi dia juga memahami tentang syariah dan telah disumpah sebagai wakil Ulama dalam proses pemeriksaan produk yang dimohonkan Sertifikasi halal,” tuturnya.

Lembaga Advokasi Halal mengapresiasi niatan pemerintah untuk menghapuskan biaya sertifikasi halal bagi UKM . “Inilah yang disuarakan oleh kami selama tiga tahun terakhir ini dalam rangka membantu UKM memperoleh sertifikasi halal dengan mudah dan murah, sehingga dapat memberikan dampak bagi pertumbuhan UKM di pasar domestik dan menjadi daya saing melakukan ekspor keluar negeri mendorong kembangnya industri halal di Tanah Air,” ujarnya.*[Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Dede Bayi Calon Mujahidah Islam Lahir dengan Operasi Cessar. Ayo Bantu.!!

Dede Bayi Calon Mujahidah Islam Lahir dengan Operasi Cessar. Ayo Bantu.!!

Ayo bantu dede bayi ini, kekurangan biaya persalinan cessar di Rumah Sakit Banjar sebesar 5 juta rupiah. Sang ayah adalah aktivis Islam, dikenal pendekar bela diri yang sedang terkendala ekonomi....

Masuk Islam Satu Keluarga, Rudy Chow Liung Kehilangan Pekerjaan. Ayo Bantu Khitan dan Modal Usaha.!!

Masuk Islam Satu Keluarga, Rudy Chow Liung Kehilangan Pekerjaan. Ayo Bantu Khitan dan Modal Usaha.!!

Hijrah memeluk Islam, Rudy Chow tinggalkan bisnis peralatan sembahyang Vihara. Ia jadi pengangguran dan ekonominya ambruk....

IDC Tunaikan Beasiswa Muallaf Maria di Universitas Brawijaya Malang

IDC Tunaikan Beasiswa Muallaf Maria di Universitas Brawijaya Malang

Alhamdulillah, kini Maria muallaf mahasiswi Universitas Brawijaya bisa bernafas lega. Yayasan IDC menyalurkan amanah dari para donatur, sebesar Rp 66.648.300 untuk membantu beasiswa pendidikan...

Wakaf Speaker Mushalla Gunung Sri Tasikmalaya, Dapatkan Pahala yang Terus Mengalir

Wakaf Speaker Mushalla Gunung Sri Tasikmalaya, Dapatkan Pahala yang Terus Mengalir

Sudah 13 tahun mushalla ini menjadi sentral dakwah di kampung Gunung Sri, Tasikmalaya. Namun mushalla ini belum memiliki alat pengeras suara. Diperlukan dana 5 juta rupiah. Ayo Bantu....

Ayo Bantu Yatim Piatu Anna Puspita, Peluang Masuk Surga Bersama Nabi Sedekat Dua Jari

Ayo Bantu Yatim Piatu Anna Puspita, Peluang Masuk Surga Bersama Nabi Sedekat Dua Jari

Sejak balita ia ditinggal wafat sang ayah, menyusul sang ibunda wafat dua tahun silam. Segala kesulitan, kesedihan dan keruwetan hidup, kini harus dipikul sendiri. ...

Latest News
Politisi Golkar: Larangan Mudik Harus Sertakan Sanksi

Politisi Golkar: Larangan Mudik Harus Sertakan Sanksi

Kamis, 02 Apr 2020 08:30

Saleh Daulay: PSBB Belum Tentu Berjalan Efektif

Saleh Daulay: PSBB Belum Tentu Berjalan Efektif

Kamis, 02 Apr 2020 07:46

Nasir Djamil Apresiasi Pemulangan Tujuh TKA China di Aceh

Nasir Djamil Apresiasi Pemulangan Tujuh TKA China di Aceh

Kamis, 02 Apr 2020 06:55

Corona dan Status Darurat Kesehatan

Corona dan Status Darurat Kesehatan

Kamis, 02 Apr 2020 04:50

Angka Kematian Corona di DKI Tertinggi, DPRD Heran Pemerintah Pusat Tolak Karantina Wilayah

Angka Kematian Corona di DKI Tertinggi, DPRD Heran Pemerintah Pusat Tolak Karantina Wilayah

Kamis, 02 Apr 2020 01:21

Keimanan dan Kemanusiaan

Keimanan dan Kemanusiaan

Rabu, 01 Apr 2020 23:43

Gugur di Medan Juang

Gugur di Medan Juang

Rabu, 01 Apr 2020 22:48

Saudi Akan Bangun Ruang Karantina Raksasa untuk Isolasi Pesien Terinfeksi Corona dalam Sepekan

Saudi Akan Bangun Ruang Karantina Raksasa untuk Isolasi Pesien Terinfeksi Corona dalam Sepekan

Rabu, 01 Apr 2020 22:25

Delegasi Taliban Berada di Kabul untuk Memulai Proses Pertukaran Tahanan dengan Pemerintah

Delegasi Taliban Berada di Kabul untuk Memulai Proses Pertukaran Tahanan dengan Pemerintah

Rabu, 01 Apr 2020 22:06

Menguji Relevansi PSBB dan Darurat Sipil di Tengah Ancaman Corona

Menguji Relevansi PSBB dan Darurat Sipil di Tengah Ancaman Corona

Rabu, 01 Apr 2020 21:56

Tips Cermat Antisipasi Hoaks tentang Virus Corona di Internet

Tips Cermat Antisipasi Hoaks tentang Virus Corona di Internet

Rabu, 01 Apr 2020 20:46

Masyarakat Harus Sabar untuk Tinggal di Rumah Selama Pencegahan Wabah Virus Corona

Masyarakat Harus Sabar untuk Tinggal di Rumah Selama Pencegahan Wabah Virus Corona

Rabu, 01 Apr 2020 20:25

Musibah Tanda Allah Menginginkan Kebaikan

Musibah Tanda Allah Menginginkan Kebaikan

Rabu, 01 Apr 2020 20:11

Menguji Peran Madrasatul Ula di Musim Pandemi

Menguji Peran Madrasatul Ula di Musim Pandemi

Rabu, 01 Apr 2020 19:45

Mengkudeta Anies Baswedan?

Mengkudeta Anies Baswedan?

Rabu, 01 Apr 2020 18:02

Fenomena Mudik di Tengah Sebaran Wabah Corona

Fenomena Mudik di Tengah Sebaran Wabah Corona

Rabu, 01 Apr 2020 17:30

Minimalisir Penularan, 1 Unit Chamber Anti Covid-19 Terpasang di RSUD Haji Sulawesi Selatan

Minimalisir Penularan, 1 Unit Chamber Anti Covid-19 Terpasang di RSUD Haji Sulawesi Selatan

Rabu, 01 Apr 2020 17:20

Update 1 April 2020 Infografik Covid-19: 1677 Positif, 103 Sembuh, 157 Meninggal

Update 1 April 2020 Infografik Covid-19: 1677 Positif, 103 Sembuh, 157 Meninggal

Rabu, 01 Apr 2020 17:04

Jokowi Siapkan RS Khusus Corona di Pulau Galang, Fadli: Bagimana Cara Pasien ke Sana?

Jokowi Siapkan RS Khusus Corona di Pulau Galang, Fadli: Bagimana Cara Pasien ke Sana?

Rabu, 01 Apr 2020 16:39

Hadapi Corona, Muhaimin Iskandar Ingatkan Pemerintah Tidak Berutang ke Luar Negeri

Hadapi Corona, Muhaimin Iskandar Ingatkan Pemerintah Tidak Berutang ke Luar Negeri

Rabu, 01 Apr 2020 15:43


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X

Senin, 30/03/2020 07:50

Peran Ibu di Masa Pandemi