Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
3.350 views

Indonesia Halal Watch Sebut Penetapan LPH Sucofindo Langgar UU

JAKARTA (voa-islam.com)—Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch (IHW) Ikhsan Abdullah menyoroti penetapan Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) PT Sucofindo oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso.

Ikhsan menilai penetapan LPH PT Sucofindo telah melanggar UU Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), karena tak melibatkan Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Namun menurut pengakuannya sebagaimana surat tertulis tidak pernah mengeluarkan penetapan. Jadi yang dibacakan itu apa? Teks tersebut dibacakan di publik dan diliput beberapa media masa seperti TVRI, Republika dan Bisnis Indonesia. Lalu apakah penetapannya ditarik kembali dan dianggap tidak ada penetapan?” ungkap Ikhsan dalam keterangan tertulis yang diterima Voa Islam, Sabtu (8/8/2020).

Dikatakan Ikhsan, tindakan Kepala BPJPH ini melanggar prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berkaitan dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yang mensyaratkan bahwa pejabat publik harus berhati-hati dan mematuhi hukum.

Penetapan PT. Sucofindo sebagai LPH dan tidak melalui tahapan dan prosedur akreditasi bersama antara BPJPH dan MUI, maka jelas tindakan tersebut  mencederai Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (UU JPH) khususnya Pasal 10 ayat (1) Jo. Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal.

“Pejabat negara dalam hal ini BPJPH yang se-enaknya menabrak ketentuan undang-undang, maka jelas tidak mematuhi good corporate governance yang saat ini sedang dikembangkan sebagai budaya patuh kepada hukum dalam pemerintahan Bapak Ir. Jokowi dan KH. Ma’ruf Amin,” kata Ikhsan yang juga advokat publik ini.

Ikhsan membeberkan bukti bahwa MUI tidak pernah melakukan kerjasama dengan BPJPH dalam penetapan PT. Sucofindo sebagai LPH. Pada surat Majelis Ulama Indonesia Nomor : U-1477/DP-MUI/VIII/2020 tanggal 3 Agustus 2020 pada poin 6 dan 7, menyatakan bahwa MUI belum pernah di ajak kerjasama dengan BPJPH dalam penetapan PT. Sucofindo sebagai LPH dan belum pernah melakukan perjanjian kerjasama dengan BPJPH untuk mengeluarkan penetapan atau pengesahan PT. Sucofindo sebagai LPH.

“Harus disadari bahwa implikasi dari pelanggaran UU JPH oleh BPJPH maka penetapan PT. Sucofindo sebagai LPH menjadi batal dan tidak sah serta tidak memiliki kekuatan hukum apapun,” terang Ikhsan.

Kemudian, implikasi lainnya LPH PT. Sucofindo yang telah ditetapkan sepihak dan melanggar hukum tersebut, konsekuensi hukumnya tidak berwenang melakukan pemeriksaan atas produk pelaku usaha yang dimintakan kehalalannya.

“Ini berarti selain merugikan PT. Sucofindo sebagai Badan Usaha Milik Negara, juga tidak memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha yang akan melakukan pemeriksaan produknya untuk memperoleh sertifikat halal (mubazir),” ujar Ikhsan.

Ikhsan mengungkapkan tata kelola yang melabrak prinsip good corporate governance dan melanggar UU JPH maka juga bertentangan dengan prinsip-prinsip maqashid syariah sertifikasi halal yaitu prinsip perlindungan, keadilan, akuntabilitas dan transparansi.

“Lalu apabila menata kelola sertifikasi halal melanggar maqashid syariah dan prinsip good corporate governance, apakah produk sertifikat halal BPJPH dapat dipercaya oleh publik kehalalannya?” tegas Ikshan.

Diingatkan Ikhsan, jangan sampai hal ini menimbulkan public distrust atau ketidakpercayaaan publik kepada satu produk yang sertifikasinya diterbitkan BPJPH. Karena ini akan mengganggu kepercayaan masyarakat atas produk tersebut dan selanjutnya akan menurunkan omset dari produk yang mendapatkan sertifikat halal dari BPJPH.

Masyarakat akan lebih mempercayai fatwa tertulis dari MUI dalam bentuk syahada halal, halal decree atau halal certification yang maknanya juga sama dengan sertifikat halal, jadi sesungguhnya sertifikat halal adalah farwa tertulis dari MUI atas produk yang telah ditetapkan kehalalannya melalui sidang fafwa MUI. Jadi negara dalam hal ini BPJPH fungsinya hanya melakukan registrasi sertifikat halal.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Teh Imas mengalami gangguan kehamilan karena mengidap kista. Janinnya tak berkembang, yang dalam medis disebut IUGR (intrauterine growth restriction). Ia harus dikiret karena membahayakan nyawa....

Korban Tabrak Lari,  Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Korban Tabrak Lari, Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Saat hendak membantu orang tertimpa musibah, Ummu Qisthi jadi korban tabrak lari mobil pickup. Empat bulan pasca operasi tulang remuk, kondisinya memburuk dan lukanya mengeluarkan nanah...

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Sudah 4 tahun Pesantren Tahfiz Al-Qur’an ini mendidik para yatim dan kaum dhuafa tanpa memungut biaya. Mereka butuh masjid, anggaran dana 160 juta rupiah. Sisihkan harta, dapatkan istana di...

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Bebas dari penjara ia taubat dan hijrah, tapi kesulitan pekerjaan. Saat ekonomi terjepit, datang tawaran bisnis haram dari sesama mantan napi. Ia butuh dana 7,5 juta rupiah untuk modal usaha...

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Di usia balita ia harus berjuang mati-matian melawan tumor ganas yang bersarang di bokongnya. Setiap saat merintih tangis di pangkuan ayah bundanya. Ia harus dioperasi tapi terbentur biaya....

Latest News
Menkeu Gelontorkan Rp20 Triliun untuk Jiwasraya, Anis: Pencederaan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Menkeu Gelontorkan Rp20 Triliun untuk Jiwasraya, Anis: Pencederaan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sabtu, 26 Sep 2020 11:43

Korean Wave Inspirasi Halu

Korean Wave Inspirasi Halu

Sabtu, 26 Sep 2020 09:37

Pengabaian Keselamatan Jiwa Rakyat dalam Pilkada 2020

Pengabaian Keselamatan Jiwa Rakyat dalam Pilkada 2020

Sabtu, 26 Sep 2020 08:49

Covid-19: Antara Bunuh Diri dan Membunuh

Covid-19: Antara Bunuh Diri dan Membunuh

Sabtu, 26 Sep 2020 05:37

Rezim Nekad dan Tuli

Rezim Nekad dan Tuli

Jum'at, 25 Sep 2020 23:34

WhatsApp Akan Bisa Digunakan di 4 Perangkat

WhatsApp Akan Bisa Digunakan di 4 Perangkat

Jum'at, 25 Sep 2020 22:33

Inggris Dan Prancis Catat Jumlah Kasus Harian COVID-19 Tertinggi

Inggris Dan Prancis Catat Jumlah Kasus Harian COVID-19 Tertinggi

Jum'at, 25 Sep 2020 22:00

Jejak Perempuan dalam Membangun Peradaban

Jejak Perempuan dalam Membangun Peradaban

Jum'at, 25 Sep 2020 21:54

GERAK Jabar Sampaikan Ikrar Siap Berjuang Membela Agama, Bangsa dan Negara

GERAK Jabar Sampaikan Ikrar Siap Berjuang Membela Agama, Bangsa dan Negara

Jum'at, 25 Sep 2020 21:43

Korean Wave, Layakkah Jadi Panutan?

Korean Wave, Layakkah Jadi Panutan?

Jum'at, 25 Sep 2020 21:18

Palestina Akan Adakan Pemilu Pertama Dalam 15 Tahun Menyusul Kesepakatan Antara Hamas dan Fatah

Palestina Akan Adakan Pemilu Pertama Dalam 15 Tahun Menyusul Kesepakatan Antara Hamas dan Fatah

Jum'at, 25 Sep 2020 21:15

Rezim Mesir Rencanakan Demo Tandingan Untuk Melawan Protes Anti-Sisi

Rezim Mesir Rencanakan Demo Tandingan Untuk Melawan Protes Anti-Sisi

Jum'at, 25 Sep 2020 20:55

Dipaksa Teken Pakta Integritas, Mahasiswa di Persimpangan Jalan?

Dipaksa Teken Pakta Integritas, Mahasiswa di Persimpangan Jalan?

Jum'at, 25 Sep 2020 20:51

Tatkala Klaim Kehalalan Vaksin Covid-19 Dipertanyakan?

Tatkala Klaim Kehalalan Vaksin Covid-19 Dipertanyakan?

Jum'at, 25 Sep 2020 20:28

Mengapa Rezim Dituduh Membuka Pintu Komuninisme?

Mengapa Rezim Dituduh Membuka Pintu Komuninisme?

Jum'at, 25 Sep 2020 18:25

Sejarah, Masa Lalu-Kini-dan Mendatang

Sejarah, Masa Lalu-Kini-dan Mendatang

Jum'at, 25 Sep 2020 18:04

GERAK Jabar Minta Presiden dan Kapolri Tuntaskan Teror Kepada Ulama dan Perusakan Masjid

GERAK Jabar Minta Presiden dan Kapolri Tuntaskan Teror Kepada Ulama dan Perusakan Masjid

Jum'at, 25 Sep 2020 17:47

Muskat Ancam Penjarakan dan Denda Besar Pemakai Rok Mini dan Celana Pendek di Tempat Umum

Muskat Ancam Penjarakan dan Denda Besar Pemakai Rok Mini dan Celana Pendek di Tempat Umum

Jum'at, 25 Sep 2020 14:30

Wakaf Produktif Besar Manfaat, Masyarakat Perlu Diberi Diedukasi

Wakaf Produktif Besar Manfaat, Masyarakat Perlu Diberi Diedukasi

Jum'at, 25 Sep 2020 09:12

AKSI SIAGA MELAWAN KEBANGKITAN KOMUNIS⁣⁣

AKSI SIAGA MELAWAN KEBANGKITAN KOMUNIS⁣⁣

Jum'at, 25 Sep 2020 08:25


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X

Jum'at, 25/09/2020 23:34

Rezim Nekad dan Tuli