Fraksi PKS Minta Pilkada Diselenggarakan pada 2022 atau 2023

JAKARTA (voa-islam.com)--Ketua Fraksi PKS Jazuli Juwaini mengusulkan agar pelaksanaan pilkada dapat dinormalisasi pada tahun 2022 dan 2023 dan tidak dikumpulkan semua (serentak) di tahun 2024.

Alasan Fraksi PKS, supaya ada kepemimpinan yang defenitif dan tidak terlalu panjang masa jabatan penjabat sementara.

“Jika pilkada serentak di 2024 akan ada banyak sekali Pjs dalam waktu yang panjang. Padahal di tengah pandemi saat ini daerah membutuhkan kepemimpinan yang defenitif untuk kebijakan-kebijakan strategis,” ungkap Jazuli.

Menurut Anggota Komisi I DPR ini, penyelenggaraan pilkada di 2024 berdekatan dengan pemilu presiden-wapres dan pemilu legislatif akan menimbulkan beban ekonomi dan politik yang besar serta beban juga bagi penyelenggara untuk fokus mempersiapkannya.

“Ruang bagi rakyat untuk mendalami visi misi dan program para calon kepala daerah tidak akan optimal karena dipastikan akan tersedot pada isu capres-cawapres seperti pengalaman yang sudah-sudah. Padahal kepemimpinan daerah ini tidak kalah strategis dan berhubungan langsung dengan pelayanan dan kesejahteraan rakyat,” terang Jazuli.

Di samping itu, lanjut Jazuli, dengan pilkada dipisah dari pemilu presiden-wapres akan memperluas stok calon pemimpin nasional tersebut yang datang dari kepala-kepala daerah yang dinilai sukses oleh rakyat.

“Tentu ini bagian strategis yang harus kita pikirkan bersama,” ungkap Jazuli.* [Ril/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Indonesia News lainnya:

• Kapolri Temui Ketua Umum MUI
• Kemenag Pastikan Wakaf Uang Hanya Diinvestasikan untuk Produk Keuangan Syariah
• Ketum MUI: Tanpa Akhlak Bangsa akan Rusak
• Politisi PKS Ingatkan Pusat Investasi Miliki Roadmap dan Tingkatkan Kinerja
• Partai Gelora Minta PT 4 % dan Ambang Batas Presiden 20 Persen Dipertahankan
• Covid-19 Tembus 1 Juta, PKS : Harus Perbaiki Kebijakan Terpadu Berbasis Kesehatan
• Rapat dengan Menteri Keuangan, Anis Sampaikan Sejumlah Catatan
• Terkait Wakaf Uang, Syafiq Mughni: Harus Transparan