Ijtima Ulama MUI Minta Permendikbud Kekerasan Seksual Dicabut atau Direvisi

JAKARTA (voa-islam.com)—Majelis Ulama Indonesia (MUI) baru saja menggelar Ijtima Ulama di Jakarta. Ijtima Ulama menghasilkan beberapa fatwa, sikap maupun rekomendasi. Salah satu yang dibahas pada Ijtima Ulama adalah mengenai  Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi

Dalam kesepakatannya, Ijtima Ulama MUI meminta agar pemerintah mencabut peraturan tersebut. Jika pun tidak, peraturan tersebut harus direvisi.

“Meminta kepada Pemerintah agar mencabut atau setidak-tidaknya mengevaluasi/merevisi  Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dengan mematuhi prosedur pembentukan peraturan sebagaimana ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, dan materi muatannya wajib sejalan dengan syariat, Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundangan-Undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia,” demikian salah satu poin penyampaian sikap Ijtima Ulama MUI.

Sejatinya MUI mendukung niat baik Mendikbudristek yang ingin melakukan upaya pencegahan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi. Berikut sikap lengkap Ijtima Ulama MUI yang diterima Voa Islam, Jumat (12/11/2021).

Berkenaan dengan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, Ijtima’ Ulama Komisi Fatwa MUI se-Indonesia VII, menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. MUI mengapresiasi niat baik dari Mendikbudristek untuk melakukan upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan Perguruan Tinggi. Namun demikian, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi telah menimbulkan kontroversi, karena prosedur pembentukan peraturan dimaksud tidak sesuai dengan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana diubah UU No. 15 Tahun 2019 dan materi muatannya bertentangan dengan syariat, Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundangan-Undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. 

2. Ketentuan-ketentuan yang didasarkan pada frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, bertentangan dengan nilai syariat, Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundangan-Undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia. 

3. Ketentuan-ketentuan yang dikecualikan dari frasa “tanpa persetujuan korban” dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi terkait dengan korban anak, disabilitas, situasi yang mengancam korban, di bawah pengaruh obat-obatan, harus diterapkan pemberatan hukuman.

 4. Meminta kepada Pemerintah agar mencabut atau setidak-tidaknya mengevaluasi/merevisi  Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbudristek) No. 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dengan mematuhi prosedur pembentukan peraturan sebagaimana ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 yang telah diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019, dan materi muatannya wajib sejalan dengan syariat, Pancasila, UUD NRI 1945, Peraturan Perundangan-Undangan lainnya, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.*[Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Ijtima Ulama VII MUI Sepakati 12 Poin Bahasan Aktual
• Luar Biasa! Selama Pandemi, Sekolah Muhammadiyah Ini Raih 61 Juara Nasional
• Persis.or.id Harus Menggambarkan Sikap dan Suara Resmi Jamiyyah PP Persis
• Atase Agama Kedutaan Arab Saudi Jalin Kerjasama dengan Dewan Da’wah
• MUI Sarankan Permendag 20/2021 tentang Impor Minuman Alkohol Dibatalkan
• Wakil Ketua DPRD Sulsel Bangga Muktamar IV Wahdah Islamiyah Digelar di Makassar
• Audiensi dengan Republika, Ini yang Disampaikan Ustaz Zaitun Rasmin
• Diduga Lecehkan Agama, Nikita Mirzani Dilaporkan ke Polisi