JAKARTA (voa-islam.com) - Berbagai berita tentang dugaan 'Sedot Data KPU', sekarang menggelegak. Kalangan aktifis mengajak rakyat  membuat petisi ke DPR agar mengusut dugaan terjadinya kecurangan pemilu.

 

Dugaan kecurangan ini terjadi sejak proses tahapan perhitungan suara Pilpres 2014 dilakukan isue, rumor, kabar berita, indikasi, dan bahkan bukti-bukti kecurangan Pilpres 2014 sudah sering kita baca.

 

Bahkan beberapa bulan lalu, sempat beredar kabar bahwa, Komjen Budi Gunawan akan membongkar kecurangan pilpres 2014 bila dirinya gagal dilantik sebagai Kapolri.

 

Kemudian, beberapa hari lalu muncul berita yang melansir SMS dari politisi Partai Nasional Demokrat, Akbar Faisal kepada Yanuar Nugroho dimana isi sms nya itu antara lain menyebutkan adanya permainan kotor dan campur tangan asing dalam pemenangan pasangan Jokowi -Jusuf Kalla.

 

Pernyataan Akbar Faisal tersebut harus ada klarifikasi secara terang kepada publik pesan yang ingin dia sampaikan itu. Bila tidak ada klarifikasi maka sama saja Akbar Faisal membiarkan terjadinya penyebaran issue yang meresahkan masyarakat. Sebaliknya bila informasi tersebut benar dan pihaknya mengerti betul adanya permainan busuk dalam pilpres 2014 lalu, maka ini jelas kejahatan terhadap demokrasi dan konstitusi.

 

Sekarang berbagai kalangna aktifis mengajak menandatangani "Petisi"i, agar DPR RI membentuk Pansus Usut Kecurangan Pilpres 2014. DPR RI harus mengambil langkah-langkah politik dan hukum, menyelidiki dan mengusut  tuntas adanya informasi dan indikasi kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan dan proses Pilpres 2014 tersebut. 

 

Ini tidak boleh dibiarkan karena akan menjadi catatan buruk dalam sejarah demokrasi Indonesia dan mencederai kedaulatan rakyat. Bangsa ini tidak boleh didirikan di atas pondasi kebohongan dan kecurangan. Negara tidak boleh tersandera. Sungguh sangat tidak bermoral melakukan kecurangan terhadap hasil pemilihan presiden 2014. (abimantrono/rudy/voa-islam.com)