Jokowi ke Papua Melakukan Langkah Membahayakan NKRI?

JAYAPURA (voa-islam.com) - Tidak ada dampak apapun, sesudah Jokowi datang ke Papua, dan membebaskan limaa tokoh OPM. Justru membahayakan NKRI. Mereka hanya menuntut kemerdekaan. Seperti dikatakan oleh Letjen Bambang Darmono, yang menjadi Utusan  Khusus Presiden  SBY untuk Papua, bahwa mereka hanya menuntut Papua merdeka.

Hanya beberapa pekan setelah Presiden Jokowi membebaskan lima tahanan politik OPM, berlangsung aksi aksi demo di berbagai kota di Papua, dan mereka tidak ada lain, kecuali ingin merdeka. Kemudian,  kepolisian menangkap puluhan pengunjuk rasa di berbagai kota Papua.

Aksi demonstrasi serentak  merupakan yang ketiga kalinya digalang Komite Nasional Papua Barat (KNPB), setelah aksi serupa, 20 dan 21 Mei lalu, yang juga berbuah penangkapan, dan tujuh di antaranya masih ditahan dan dikenakan status tersangka, Kamis (28/5).

Menkopolhukkam Tedjo Edhy mengatakan, penangkapan itu tak berarti kebijakan baru Jokowi terkait Papua mendapat halangan di lapangan.

Tedjo mengatakan, akan berkoordinasi dengan aparat di Papua, Pangdam dan Kapolda, "sebagai penguasa daerah di bidang keamanan."

"Saya mengharapkan agar aparat tidak terpancing, karena ini memang yang diharapkan oleh mereka: agar aparat terpancing sehingga (opininya) digiring ke arah pelanggaran HAM."

Ia mengatakan, presiden Jokowi sudah mengumpulkan dan memberi arahan kepada para prajurit TNI dan Polri di Papua  saat kunjungannya ke kawasan yang dianggap rawan konflik, beberapa waktu lalu.

Menurut Tedjo, para aktivis KNPB yang ditangkap itu sekadar "dimintai keterangan."  Di Jayapura 46 pengunjuk rasa ditangkap dengan alasan demonstrasi mereka tidak mengantungi surat tanda terima pemberitahuan kegiatan.

"Mereka ini kami tahan karena setelah dilakukan negosiasi mereka tak terima dan lakukan pelemparan batu kepada aparat, hingga kami lakukan penangkapan," kata Kapolresta Jayapura, AKBP Jermias Rontini, kepada wartawan, seperti dikutip situs beritasatu.

Mengenai pelemparan batu, Ketua Umum Komite Nasional Papua Barat, KNPB, Victor Yeimo mengatakan bahwa itu provokasi yang dilakukan pihak lain.

Ia bersikukuh, massa KNPB berunjuk rasa dengan damai dan "bermartabat."

Ia mengaku, KNPB menggalang unjuk rasa serentak di berbagai kota, termasuk Jayapura, Wamena, Nabire dan Timika.

Menurutnya, polisi menangkap 73 orang aktivis mereka: 46 di Jayapura, 25 di Wamena dan dua orang di Nabire.

Sementara di Timika, yang pesertanya paling banyak, tak ada yang ditangkap.

Unjuk rasa KNPB, kata Victor, digelar untuk menindak lanjuti kebijakan baru Jokowi tentang Papua itu, tentu membuat TNI kecewa. Karena kelompok OPM  itu, tidak lain, tujuannya hanya menginginkan kemerdekaan.

"Pertama, kami meminta agar wartawan asing benar-benar dibebaskan datang meliput ke Papua, kedua agar dibuka ruang demokrasi di Papua dan bagi rakyat Papua."

Pernyataan Jokowi  tentang dibukanya Papua bagi jurnalis asing, kata Victor, masih sebatas wacana, "di lapangan, lain. Buktinya Menko Polhukkam mengatakan para jurnalis itu kalau datang akan diawasi BIN. Jadi mereka tidak bebas," tambahnya.

"Kebijakan baru Jokowi lainnya, pembebasan para tahanan politik yang lima orang waktu itu, harus diikuti pembebasan tapol lainnya dan diikuti juga dengan dibukanya ruang demokrasi bagi rakyat Papua, tambah Victor lagi.

Jokowi hanya kelalang-keliliing untuk mendapatkan citra. Tidak ada yang  lain Termasuk melakukan langkah  yang sangat riskan dengan membebaskan tokoh-tokoh OPM. (dta/dbs/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Turunkan Joko Widodo, Mahasiswa (IMM) Kembali Ajak Kepung Istana Negara
• Neolib Mangsa Institusi Negara dengan Ciptakan Lelang Jabatan
• Mantan Wagub DKI Jakarta Sebut Lelang Jabatan Hasilkan Pemimpin Buruk
• Lelang Jabatan, Langkah Mulus Untuk Meneoliberalkan Birokrasi Indonesia
• Komisioner Aparatur Negara: Lelang Jabatan Melanggar Undang-undang
• Ciptakan Hasut & Langgar Hukum, Menhan Siap Usir Jurnalis Asing di Papua
• Mantan Menpan: Birokrasi Saat Ini Berantakan dan Juga Hancur
• ICW Berang Disebut Menerima Dana dari APBN dan KPK