JAKARTA (voa-islam.com) - Jokowi sudah berulang-ulang hanya "OMDO". Sejak janji kampanyenya, sampai menjadi presiden, tak ada janjinya yang dilaksanakan. Janji mau menjadikan rupiah Rp 10.000/1USD, ternyata hanya "OMDO" alias omong doang.
Baru menjadi presiden pertama-tama bukannya rakyat yang diberi kegembiraan, tapi rakyat dulu yang digencet alias digecek oleh Jokowi dengan menaikan BBM. Tidak peduli rakyat menjerit. Semua janjinya itu hanya "OMDO". Mau mengangkat tokoh-tokoh yang profesional dalam kabinetnya, ternyata hanya diisi oleh para "kaki tangan" partai, yang kemampuannya sangat minim.
Sekarang Jokowi ngumbar janji akan menurunkan jumlah rakyat miskin 10 persen, justru yang terjadi jumlah rakyat miskin naik menjadi 30 juta, selama Jokowi berkuasa satu tahun. Pengangguran menumpuk, rakyat miskin berjubel, pada megap-megap sekarat.
Masih ditambah dengan adanya kebakaran dan kabut asap, yang mengibkatkan 40 juta rakyat di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan sejumlah daerah lainnya, terkena ISPA. Tapi, justru melindungi para pembakar hutan yang merupakan pemilik kebun, kebanyakan para "taoke" Cina.
Ketua Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadel Muhammad mengaku akan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Namun jika target pembangunan tidak tercapai, ia menilai DPR bisa meminta Presiden turun.
"Kami setuju dengan beberapa catatan. Apabila target pembangunan tidak tercapai, DPR berhak meminta pemerintah berhenti. Ini adalah kontrak antara eksekutif dan legislatif," ujar Fadel di Gedung DPR Jakarta, Jumat (30/10/2015).
Dalam APBN produksi pertamanya ini, lanjut dia, Presiden Jokowi telah memasukkan target pembangunan yang belum pernah ada sebelumnya. Di antaranya mengurangi pengangguran hinga 5,5%, kemiskinan 10%, rasio 0,39%.
"Selain itu, ada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebanyak 70,1%. Ini termasuk tinggi," katanya
Fadel menambahkan, yang dipangkas hanya penyertaan modal negara (PMN). Pemangkasan dilakukan agar defisit anggaran tidak lebih dari 3%. Tapi ini masih perlu dibahas lebih dalam di Komisi XI DPR. "Yang dipangkas PMN dan beberapa anggaran yang belum perlu. PMN kita minta dibahas kembali di komisi XI. Kita lihat dari BPK dulu, tanpa itu tidak akan kita setujui," tambahnya.
Bangsa dan rakyat Indonesia sudah kenyang dengan janji dan pencitraan Jokowi dengan menggunakan methode blusukan, yang justru menambah rakyat semakin sekarat dengan berbagai penderitaan akibat musibah, bencana, termasuk akibat kebijakan Jokowi sangat menyengsarakan rakyat. Inilah sebuah komedi dan sandiwara yang sangat menyesakan rakyat. (sasa/dbs/voa-islam.com)
