Modus Penyimpangan Lelang Helicopter di Kementerian Perhubungan

JAKARTA (voa-islam.com)- Di dalam pelelangan satu unit Helicopter dan lelang  2 unit  helicopter bersayap putar dengan Flinght Inspection system, Direktur CBA (Center for Budget Analysis) Uchok Sky Khadafi mengkritisi pihak kementerian perhubungan karena melewati proses calo atau broker. Menurutnya, jika hal demikian dilakukan maka pemerintah akan menanggung beban kerugian Negara sekitar 20-30 persen dari anggaran pengadaan.

"Kalau kementerian perhubungan mengundang langsung pihak pabrik, maka potensi kerugian negara atau cost untuk dugaan sogok menyogok bisa hilang," demikian siaran pers yang didapat voa-islam.com beberapa waktu lalu.

Ia juga menyatakan bahwa elang helicopter ini juga hanya main main alias mengikuti formalitas saja. Karena, bila melihat spesifikasi teknis, atau membuka "part number" atau nomor kode suku cabang, maka helicopter yang akan dilelang sudah menuju atau mengarah kepada satu merk tertentu.

"Jadi, sebetulnya, pihak kementerian perhubungan tidak perlu melakukan lelang, karena sudah bisa ditebak siapa yang punya merek tersebut."

Untuk itu CBA (Center for Budget Analysis) meminta aparat hukum seperti KPK, dan Kejaksaan untuk segera memanggil menteri perhubungan, Ignasius Jonan, dan panitia lelang pada pengadaan satu unit Helicopter di  Direktorat. Kesatuan penjagaan laut, dan pantai serta pengadaan 2 unit Helicopter di direktorat kalibrasi kelayakan udara untuk diminta keterangan karena sudah melanggar peraturan pengadaan barang pemerintah serta, ada dugaan potensi kerugian negara sebanyak 20 - 30 persen dari total anggaran 3 pengadaan helicopter.

Untuk itu ia meminta hal tersebut untuk dibatalkan. Kalau tidak dibatalkan, maka CBA akan melaporkan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). "Karena llelang 3 Helicopter ini sudah menjurus kepada merk tertentu, dan berarti pihak kementerian perhubungan diduga sudah melakukan praktek monopoli, dan persaingan usaha yang tidak sehat sesuai dengan  yang diharamkan pada UU.No.5 tahun 1999. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Salamuddin Daeng : Melalui APBN 2016, Pemerintah Jokowi Mencekik Rakyat!
• Nasib Ahok Akan Dintetukan Oleh KPK, Berdasar Audit BPK Dugaan Korupsi Rp 191 Miliar
• Karena Pelaku BOM di Alam Sutera Cina Katolik, Maka Tidak Disebut Teroris
• PP Pengupahan, dari Merampok hingga Menguntungkan Pemodal Asing
• Inilah Bukti Jokowi Tidak Berpihak kepada Rakyat Kecil
• Kalau Hanya OMDO, DPR Akan Turunkan Jokowi Dari Kekuasaannya
• Jika Masih Main-main, Buruh Lakukan Perlawanan dengan Cara Sendiri
• Jika Deadlock Bahas RAPBN, Mungkinkah Jokowi Bubarkan DPR RI?