DPD: Paska Reformasi Banyak Oknum yang Bermain di Dalam Pemerintahan

JAKARTA (voa-islam.com)- Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Nono Sampono mengatakan bahwa paska era reformasi, lalu lahirnya demokrasi yang dikehendaki, banyak oknum-oknum yang bermain di dalam pemerintahan. Namun menurutnya, hal ini bisa dikatakan wajar di saat-saat seperti ini.

“Sejarah reformasi ini ada persoalan yang mencoba bermain ‘tangan’ di dalam pemerintahan. Tetapi ini merupakan cirri dari negara demokrasi,” sampainya, kemarin (08/11/2015), saat menjadi salah satu pembicara di acara diskusi dengan tema ‘Antara Gaduh Putih dan Gaduh Hitam di Kabinet’ di Cikini, Jakarta Pusat.

Para “pemain” ini telah bercokol di beberapa lini atau bidang di Indonesia. Di antaranya ia menyebut di bidang politik dan ekonomi.

“Politik dan ekonomi mereka bermain. Misalnya isu bagaimana seorang Presiden disebut menembus Gedung Putih untuk bertemu Presiden Barrack Obama,” katanya.

Akan tetapi di dalam kondisi seperti itu, jalur “khusus” yang dipakai umumnya dipandang biasa. Seperti bagaimana seorang rakyat ingin bertemu menteri. “Jika tidak ada orang dekat untuk menemui menteri mungkin akan sangat susah,” akunya.

Jika hal itu ditengarai akan berakibat gaduh, Nono mengatakan hal itu biasa di dalam pemerintahan. Akan tetapi persoalannya, gaduh yang dibuat itu menimbulkan dampak atau tidak dalam kebijakan pemerintah. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Kegaduhan Politik Era Pemerintahan Jokowi, TNI & Polri Dihimbau Tetap Netral
• Hubungan Mega, Jokowi dengan Surya Paloh Bakal Tamat?
• Siapa Michael Buehler yang Bocorkan Kunjungan Jokowi ke AS Menggunakan Broker?
• Jokowi Bisa Bertemu Obama Membayar Konsultan $80.000 Dolar?
• Pergub Ahok Hasil dari Lucu-lucuan, dan Butanya terhadap Ilmu Hukum
• Ahok! TNI Jaga Pertahanan & Kedaulatan Negara, Bukan Bubarkan Para Demonstran
• Berdalih Peraturan, Ahok Justru Pelanggar UU
• Diduga Korupsi Rp 1,8 Triliun, Ahok Dilaporkan ke KPK