Selasa, 13 Jumadil Awwal 1446 H / 10 November 2015 05:55 wib
5.610 views
Problem Utama Negara, Presiden Tidak Bersikap Tegas terhadap Menteri
JAKARTA (voa-islam.com)- Sekjen Perhimpunan Kedaulatan Rakyat (PKR), Khalid Zabidi mengatakan bahwa ketidaktenangan yang terjadi di pemerintahan Jokowi-JK terpecah menjadi dua kelompok. Ia menyebut ada yang mendukung dan tidak mendukung adanya ketidaktenangan tersebut.
“Kegaduhan yang tercipta terbagi dua. Ada ada gaduh putih dan hitam. Gaduh putih itu yang mendukung. Dan gaduh hitam itu yang tidak mendukung,” ucapnya di Jakarta, Minggu (08/11/2015).
Yang dimaksud dengan gaduh putih ialah bagaimana di antara pejabat atau elit mendukung atas dibeberkannya kebenaran di muka umum. Sedangkan gaduh hitam sebaliknya.
Untuk yang gaduh hitam, ia mengatakan bahwa, sebagai contoh perombakan kabinet Jokowi yang dinilainya setengah hati. Akibatnya, kinerja pemerintahan dipertantanyakan oleh masyarakat sebagai kegagalan.
“Seharusnya Jokowi mampu belajar dari hal demikian. Bahwa perombakan yang pertama itu setengah hati. Sehingga ia (Jokowi) keliru memilih timnya. Dan bisa saja nanti ada perombakn-perombakan selanjutnya, jika presiden tetap berlaku sama,” katanya.
Jika hal itu masih dipertahankan oleh Jokowi (baca: setengah hati), maka ia menyatakan pada tahun 2016 mendatang pemerintahan akan mendapati kemalangan di tengah kekuasaannya. Sebab, lanjutnya, masyarakat kini menilai Jokowi-JK tidak lebih di atas 50 persen.
“Artinya masyarakat tidak puas, hanya 50 persen saja dukungan itu. Dan jika saja merombak kabinet masih setengah hati, maka tunggulah kemalangan pada tahun 2016,” ujarnya.
Untuk itu ia menghimbau agar Jokowi berubah mengambil sikap yang tegas dan pasti. Jika ada yang dirasa memang tidak pantas menjabat sebagai menteri, selayaknya dicopot lalu digantikan dengan yang memiliki kapabilitas.
“Problem utamanya itu sebetulnya itu ada di Presiden. Harusnya jika presiden melihat ada menteri yang tidak benar, ya dicopot saja. Karena dia kan seorang pemimpin,” usulnya.
Menteri-menteri yang menurutnya harus dicopot atau diganti, jika ada perombakan kabinet, ialah: Mentri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani; Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar; Menteri Kesehatan Nila Djuwita F. Moeloek; Menteri Agama Lukman Hakim Saifudin, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri, dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Marwan Jafar. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
