Ada Kebohongan Pemerintah Paska Penurunan Harga BBM

JAKARTA (voa-islam.com)- Pemerintah dinilai berbohong dalam menurunkan harga BBM beberapa waktu lalu. Bagaimana tidak, penurunan yang dilakukan pemerintah tetapi ada pungutan yang akan diambil dari konsumen.

Menurut pengamat Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Salamuddin Daeng selain hal di atas, pemerintah juga menghilangkan makna dari penurunan harga BBM. Ia mengatakan seharusnya pemerintah tidak melakukan demikian karena barang subsidi itu tidak layak dikenakan pungutan.

“Ini sama saja sikap berbohong. Jelas ini menghilangkan makna dari penurunan harga BBM yang bersubsidi. Padahal subsidi itu kan diberikan Negara untuk melakukan pengurangan terhadap pajak,” sampainya kepada awak media, Sabtu (26/12/2015), di salah satu resto di kawasan Matraman, Jakarta.

Daeng mengatakan, bila pemerintah ingin melakukan terbaik, maka pemerintah seharusnya menghapus pajak barang yang bersubsisi seperti harga BBM.

Selain itu, pemerintah disarankan olehnya untuk mencontoh Negara lain dalam memberikan solusi terkait hal itu. Misalnya saja pemerintah diminta lebih memperhatikan hulunya. “Menurut saya, jika ingin membuat stabil, mestinya pemerintah perhatikan hulunya seperti di Negara lain,” sarannya.

Di lain sisi ia juga mengkritisi bahwa alasan pemerintah yang menyatakan pungutan itu untuk kepentingan Negara, salah satunya melakukan energi terbarukan dan terbaru tidak tepat. Karena menurutnya jika bicara manfaat, maka pemerintah harus menggunakannya untuk mengontrol atau membuat kestabilan dari BBM.

“Harus digunakan untuk stabilisasi BBM. Bukan dipakai untuk urusan lainnya dan semacamnya,” tutupnya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Untuk Manuver Kejahatan, Ada UU yang Disengaja Dilegitimasi
• Terbitnya Pasal 158 UU No. 8/2015 Pilkada karena MK Tidak Ingin Dipasung
• Musuh dari Demokrasi Itu Bernama Uang dan Pemilik Modal
• Tidak Ingin Seperti Kampung Pulo, Warga Bukit Duri Tetap Perkarakan Pemda DKI
• Puluhan Tahun, Bayar Pajak, tetapi Tetap Digusur Pemda DKI Jakarta
• Kebakaran di Beberapa Wilayah Jakarta Ulah Pemda DKI?
• Ada Pihak Perusak, Lahirlah Pasal Karet untuk Pilkada
• Telah Banyak Korban dari Demokrasi yang Dianut Indonesia