Ingin Sesatkan Masyarakat, Ahmadiyah Gerilya Dekati Pemimpin Daerah & Pusat

JAKARTA (voa-islam.com)- Kelompok yang telah mendapat stempel sesat oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ahmadiyah terang-terangan akan mengikuti jejak ormas Islam lainnya yang mereka anggap sebagai kelompok intoleran dalam bersikap. Mereka beranggapan bahwa dengan mengikuti “cara” kelompok tersebut, Ahmadiyah akan diterima masyarakat.

“Kami teringat dengan apa yang dikatakan oleh Yenny Wahid yang mengatakan untuk diterima masyarakat, Ahmadiyah harus mengikuti cara atau militansi dari kelompok intoleran,” kata Jerry, Jubir Ahmadiyah, di Jakarta Pusat.

Ahmadiyah yang selama ini selalu dijadikan kambinghitam tindakan intoleran telah lama disaksikan. Hal ini karena kelompok tersebut tidak mengakui nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Karena itu, dalam acara konferensi pers yang dilakukan oleh Setara Institute, Jubir Ahmadiyah, Jerry akan fight di setiap daerah yang ada di Indonesia.

Jerry misalkan saja berbicara, di suatu daerah Ahmadiyah tidak bisa berkembang karena pemerintah Kabupaten atau Kota melarangnya. Akhirnya Jerry pun menganggap pemerintah daerah itu telah bertindak toleran.

“Seperti di Bangka. Kami hadapi pemerintah Kabupaten dan Kota. Mereka sangat intoleran. Dan menekan kelompok kami,” akunya.

Untuk melebarkan sayapnya, Ahmadiyah pun pernah bertemu Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahja Purnama. Melalui pertemuan itu, ia berharap Ahmadiyah dapat membuka pikiran masyarakat yang tidak berdaya seperti di Bangka tersebut.

“Di Bangka, masyarakat tidak berdaya. Mereka sangat tergantung kepada pemimpin di sana,” sampainya. (Robigusta Suryanto/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Revisi UU Teroris, Ini Saran dari Komnas HAM untuk Pemerintahan Jokowi-JK
• Mau Revisi UU Terorisme? Ajak Stakeholder Bantu Merumuskannya!
• Gara-gara TV, Aksi Teroris Seperti Lelucon
• Intelijen Dihimbau Tidak Ambil Tugas Polisi dalam Menindak Teroris
• Seluruh Fraksi DPR RI Menyesalkan KPK Bawa Brimob dengan Sandang Senjata Api
• Jika Revisi UU Terorisme Direalisasikan, CIIA: Kembali ke Zaman Otoritarianisme
• Seenaknya Tafsirkan Hukum, Pengamat: DPR Harus Panggil MK
• Satu Hakim Dibutuhkan Hampir Rp. 40 Juta untuk Selesaikan Perkara Pilkada