Revisi UU Terorisme, Siapa yang Tidak Akui NKRI Akan Ditindak

JAKARTA (voa-islam.com)—Pemerintah melalui tim kecil yang dibentuk tengah menyiapkan draf revisi UU Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Menurut Luhut Padjaitan, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan draf revisi hampir rampung dan segera dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.

Salah satu pasal penting yang ditambahi dalam draf revisi tersebut adalah soal penindakan terhadap seseorang yang melakukan penistaan pada negara dengan tidak mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

"Misalnya penistaan, kamu tidak mengakui Republik Indonesia. Ya sudah, kamu juga akan kita tindak," kata Luhut seperti dikutip Antara baru-baru ini.

Luhut mengatakan selama ini orang atau sekelompok orang yang tidak mengakui negara Republik Indonesia dan menyatakan ingin mendirikan negara sendiri seperti halnya ISIS, bisa bebas menyatakan pengakuannya karena memang tidak ada undang-undang yang mengaturnya.

Selanjutnya revisi undang-undang itu juga mengatur tentang WNI yang pergi ke luar negeri untuk berperang demi kepentingan pihak selain Indonesia, terlebih tergabung dengan kelompok teroris dan melakukan tindakan terorisme di negara lain, akan dicabut paspor dan kewarganegaraannya.

"Misalnya orang yang mau pergi jadi foreign fighter, ya kamu kalau mau join sana, kami cabut kewarganegaraanmu," jelas Pandjaitan. 

Ia menjelaskan kategori WNI dari luar negeri yang dapat dicabut kewarganegaraannya ialah yang menjadi foreign fighter, berperang, dan berlatih perang di luar negeri secara ilegal. Sekelumit penjelasan aturan ini dicantumkan dalam buku paspor Indonesia. 

Luhut mengatakan ada lebih dari 10 pasal yang ditambahkan dalam rancangan revisi UU Terorisme.* [Ant/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Pengamat: Mengajarkan Shalat Lima Waktu di Masjid Itu adalah Radikal, Apa Itu yang Dilarang?!
• Yusril Pernah Ditawari Modal untuk Jadi Presiden, Syaratnya Wakil Harus Tionghoa Non-muslim
• ANNAS Disebut sebagai Gerakan Intoleran dan Diskriminatif
• Islah, PPP Komitmen Dukung Gubernur Muslim DKI Jakarta
• Agar Tidak Rusak Generasi Islam, DPD Himbau untuk Ikuti Uji Publik KPI
• DPD Protes Sinetron yang Mendiskreditkan Agama Islam
• Ledakan Thamrin, Pengamat: Kalau Main Itu yang Rapih seperti Era Orde Baru
• BNPT Diminta Tidak Melihat Teror Hanya di Hilirnya Saja