Kecolongan: Vaksin Palsu Masuk Puskesmas, Gerindra Minta Pemerintah Harus Bertanggungjawab

JAKARTA (voa-islam.com)- Partai Gerindra nampak menyayangkan pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla dalam paska ditemukannya vaksin palsu beberapa waktu lalu. Gerindra malah menilai pemerintahan yang dipimpin oleh mantan Gubernur DKI yang tidak selesai masa baktinya tersebut adalah sebuah bukti pemerintah telah kecolongan.

"Kejadian ini menunjukkan bahwa pemerintah sudah kecolongan, karena terbukti peredaran ini sudah berlangsung belasan tahun. Pun anggota Komisi IX DPR RI dari @Gerindra, Putih Sari, menyayangkan hal tersebut," demikian, tulis akun Twitter resmi Gerindra, beberapa waktu lalu.

Gerindra juga menilai, beredarnya vaksin palsu itu sebagai ancaman. Pasalnya, vaksin palsu itu telah lolos masuk dari fasilitas kesehatan milik pemerintah.

"Bahkan sudah masuk ke fasilitas kesehatan milik pemerintah seperti puskemas. Ini merupakan permasalahan yang serius, karena dampak dari vaksin palsu ini kebanyakan jenisnya diperuntukkan bagi balita. Hal ini pasti akan berpengaruh kepada kesehatan para anak-anak generasi penerus bangsa."

Oleh karena itu, Gerindra meminta kepada untuk bertindak cepat perihal menyebar vaksin palsu itu.

"Dampak dari vaksin palsu ini harus segera diteliti dan diumumkan ke masyarakat agar tidak menimbulkan kepanikan di masyarakat. Masyarakat jangan sampai resah dan jadi korban karena vaksin palsu ini."

Kementerian Kesehatan, kata Gerindra juga bukan hanya menelusuri sejauh mana peredaran vaksin palsu ini, tapi juga meneliti dampak penggunaan vaksin tersebut. "Kemudian wajib memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat atas efek samping yang timbul dari vaksin palsu tersebut." Dan Gerindra meminta pemerintah harus segera bertindak serta bertanggung jawab dalam penanggulangannya. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Jangan Takut Suarakan Tolak TA walau Kriminalisasi Menanti, Muhammadiyah: Allah Bersama Orang Benar
• UU Tax Amnesty untuk Tingkatkan Ekonomi Nasional, Pemerintah Dinilai sedang Akali Rakyatnya
• Pembohong Besar jika Beli Tanah tapi Gubernur Tidak Tahu, Ahok?
• Tidak Hanya RSSW, Diduga Terlibat Kasus di Cengkareng: Harusnya Masyarakat Mulai Tahu Siapa Ahok
• Geprindo: Ahok Korupsi (lagi)? Ini Lahannya
• Tax Amnesty, Aturan Konyol dan Bentuk Pemerintah Cinta kepada Penjahat
• Soal Brexit: Indonesia Diseru Ikuti Langkah Inggris
• Anggota DPR Larang Zakat Diberikan kepada Keluarga Teroris, Ini Tanggapan Komnas HAM