Ngototnya Ahok terhadap Reklamasi Dicurigai sebagai Birahi Cina Kuasai Jakarta

JAKARTA (voa-islam.com)- Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) salah satu dari sekian kelompok yang menolak adanya reklamasi. Melalui pimpinannya, Said Iqbal menyatakan bahwa dengan massa yang mencapai ratusan ribu di DKI itu ia akan tetap menolak reklamasi.

"Kami itu memiliki anggota 100 ribu. Dan kita tidak menginginkan pemimpin (saat ini) yang hanya pandai cerita dan retorika, yang sesungguhnya itu bermaksud melindungi para pemilik modal," sampainya, Senin (8/08/2016), di Gedung Juang 45, Jakarta.

Gagal atau tidaknya reklamasi, ada di tangan pengembang. "Jelas ini yang tidak kita inginkan. Karena backing terkuat itu ada di tangan pengambang," sambungnya.

Ia juga mensinyalir bahwa reklamasi itu adalah bagian atau upaya Pemda DKI, yang di bawah Basuki Tjhaja Purnama atau Ahok untuk menguasai Ibukota.

"Pesan kita: posisi Ahok itu dengan reklamasi seperti melindungi para pemilik modal. Atau jangan-jangan ini adalah rangkaian Cina ingin kuasai Jakarta?" dugaanya.

Ia juga menduga, hukum yang ada telah dipertukargulingkan untuk reklamasi. Atas alasan pembangunan, maka terjadilah. "Hukum dibarter dengan atas nama pembangunan. Termasuk Trans Jakarta. Jika begitu, ini sama saja negara tunduk dengan pemilik modal. Padahal hukum tertinggi itu adalah keadilan," tutupnya. (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Warga Cina yang Berdatangan dan Ditangkap Bisa jadi Miliki Agenda Ganggu NKRI
• Akibat Ulah Pengembang Reklamasi, Empat dari Pulau 1000 Telah Rusak
• Sebut I'dad Tahapan Menuju Aksi Teror, Kapolri Dituntut Minta Maaf
• Soal Reklamasi Rugikan Warga, Walhi Minta Pemerintah Lakukan Investigasi, Berani?
• Aktivis Tantang Tito Karnavian untuk Tangkap Ahok
• Betapa Hina dan Frustasinya jika Benar Pemerintah Gunakan Dana Haji untuk Dorong Ekonomi
• Pengamat: Jabatan Tidak Mesti 5 Tahun jika Jokowi Mengancam Negeri Ini
• Aktivis Ini Bersumpah untuk Terus Tolak Reklamasi dan Desak DPR Bentuk UU