Rakyat Dihimbau Jeli agar Nalar Tetap Sehat Menanggapi Masalah di Pemerintahan Jokowi

JAKARTA (voa-islam.com)- Rakyat diminta jeli dalam melihat pemerintahan Joko Widodo, salah satunya soal ekonomi dan utang yang tengah dilakukan oleh mantan Wali Kota Solo tersebut.

Rakyat juga diminta tidak masuk “perangkap” nalar yang dapat membuat tidak mendidik atau apapun alasan pemerintahan Jokowi soal utang. “Nalar bangsa terkait hutang ini jangan dirusak dengan argumen-argumen yang tidak mendidik dan cuma mengandalkan ilmu ngeles.

Inti masalahnya bukan pada utang warisan akan tetapi terletak kepada besarnya hutang negara yang dibuat Jokowi hanya dalam kurun waktu 2,5 tahun. Intinya disitu, jangan dirusak nalar bangsa dengan cerita hutang warisan,” kata Ferdinand Hutahean dari Rumah Amanah Rakyat lewat keterangan tertulisnya yang didapat voa-islam.com, hari Senin (1/08/2017).

Kalau mau cerita, menurutnya mungkin lebih baik Jokowi cerita tentang penjualan Indosat era Megawati yang dijanjikan dibeli kembali oleh Jokowi. “Itu lebih membangun nalar bangsa daripada mengalihkan kegagalan kepada masa lalu.”

Soal lain, Ferdinand juga menyoroti bagaimana pada akhirnya Presidential Threshold (PT) 20 persen. “Kedua, UU Pemilu dengan Presidential Thershold 20 persen. Jokowi dan jajarannya tampak tidak memiliki argumen yang bisa membenarkan dalilnya tentang syarat harus 20 persen PT.

Argumen yang disampaikan hanya sebatas kalimat, dulu juga 20 persen, kenapa ributnya sekarang? Sungguh ini ibarat bajaj yang belok sesukanya dan berhenti semaunya tanpa perduli nalar pihak lain.

Atas argumen ini pun, nalar saya merasa ditabrak oleh pemerintah.” (Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Ini yang akan Dilakukan Alumni 212 jika Keberatan dengan Rekomendasi Komnas HAM atas Kriminalisasi
• Rekomendasi Dugaan Kriminalisasi Ulama dan Tokoh Sudah Dikeluarkan Komnas HAM, Ini Isinya
• Jokowi Ingin jadi Presiden tanpa Utang, Ferdinand? Bangun Saja Negara (Bangsa) Sendiri
• Dinamika Manusiawi: KPK dan Novel dapat Saja Melakukan Tindak Pidana
• Fahri Meyakini Ada Tindak Pidana Korupsi dan Abuse of Power di Tubuh KPK
• KPK Dibentuk untuk Kuatkan Lembaga Lain, maka Jangan Menuhankannya
• KPK Bukan Lembaga Otorotarian, jadi Harus Mau Diawasi
• Kata Fahri, Ketua KPK Diduga Kuat Terlibat Korupsi e-KTP