Majelis Syuro PKS Putuskan 9 Nama Bakal Capres dan Wapres

JAKARTA (voa-islam.com), Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai forum tertinggi di partai telah merampungkan Musyawarah Majelis Syuro VI PKS  yang terselenggara pada Sabtu-Ahad (13-14/1/2018).

Presiden PKS Mohamad Sohibul Iman menjelaskan, Musyawarah Majelis Syuro VI PKS membahas tentang bakal calon presiden dan atau bakal calon wakil presiden dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Sohibul Iman menerangkan, PKS memajukan nama-nama kader hasil penjaringan internal guna ditawarkan kepada masyarakat dalam suksesi kepemimpinan nasional pada 2019.

Sebagai partai kader, ungkap Sohibul, PKS telah melakukan proses kaderisasi kepemimpinan dalam berbagai jenjang. Sohibul menerangkan, saat ini PKS memiliki stok kepemimpinan yang cukup banyak untuk menjadi bakal calon presiden dan atau bakal calon wakil presiden pada Pemilihan Presiden 2019.

"Maka Musyawarah Majelis Syuro VI PKS menetapkan sembilan nama sebagai bakal calon presiden dan atau bakal calon wakil presiden hasil penjaringan internal," ungkap Sohibul di kantor DPP PKS, Jakarta, Senin (15/1/2018).

Ia menerangkan, sembilan nama Bakal Calon Presiden dan atau Bakal Calon Wakil Presiden hasil penjaringan internal sebagai berikut:

1. DR. Ahmad Heryawan, Lc. MA
2. DR. M. Hidayat Nur Wahid
3. M. Anis Matta, Lc.
4. Prof. DR. Irwan Prayitno
5. M. Sohibul Iman PhD
6. Habib DR. Salim Segaf Al Jufri
7. Ir. Tifatul Sembiring
8. Drs. Al Muzammil Yusuf MS
9. DR. Mardani Ali Sera

(bilal/voa-islam)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Mahfud MD Bantah Fahri Hamzah yang Sebut Kasus e-KTP bagian dari Sandiwara KPK
• Hampir Semua Komisi II Diduga Terlibat e-KTP, tapi Kenapa Belum Ada yang jadi Tersangka?
• Terkait e-KTP, Fahri Hamzah "Ceramahi" Mahfud MD
• Reklamasi Teluk Jakarta Seperti Lilitan Ular
• FPMI Ingatkan Pemuda Jangan Terjebak Politik Pragmatis
• Pemerintah Berdusta Soal Beras Surplus?
• Ada Indikasi Prakondisi dari Pemerintah Sendiri untuk Legitimasi Impor Beras
• Kebijakan Pemerintah Ini yang Tidak Nyambung dan Diragukan Tranparansinya