Hari HAM di Rezim Jokowi, Fadli Singgung Kasus Ini

JAKARTA (voa-islam.com)- Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon merasakan di hari Peringatan Hak Asasi Manusia (HAM) ini, penegakkannya tidak banyak mengalami kemajuan. “Hari ini, 10 Desember 2018 adlh Peringatan Hari Hak Asasi Manusia. 

Saya melihat penegakkan HAM di masa pemerintahan Presiden @jokowi terbukti tak mengalami banyak kemajuan,” demikian cuitannya.

Malah kata dia, selama empat tahun pemerintahan Jokowi ini, ancaman terhadap kebebasan berpendapat, berserikat dan berkumpul, serta kebebasan sipil, justru kian meningkat.

Jika kita mengacu kepada data Amnesty International, Majalah The Economist, atau Freedom House, semuanya memperlihatkan bahwa indeks kebebasan HAM dan demokrasi di Indonesia mengalami kemunduran. Terancamnya kebebasan sipil merupakan salah satu faktor yg paling menentukan kemerosotan HAM dan tingkat demokrasi Indonesia.”

Kemunduran dalam soal kebebasan sipil tersebut telah membuat status kita, katanya, menurut Freedom House, turun status, dari sebelumnya tergolong sebagai negara ‘bebas’ (free), kini menjadi negara ‘bebas sebagian’ (partly free) di tahun 2018.

“Ini sebuah kemunduran yang agak memalukan. Sebab, sebagai pembanding, pada saat bersamaan negara seperti Timor Leste saja peringkatnya naik dari ‘partly free’ menjadi ‘free’.”

Para pengamat yang partisan pun menurut dia biasanya hanya menyebut faktor menguatnya intoleransi atau menguatnya politik identitas di tengah masyarakat sebagai penyebab mundurnya peringkat demokrasi kita. “Kasus Ahmad Dhani dan Habib Bahar Smith belakangan ini melengkapi penindasan terhadap hak sipil dan hak-hak dasar lain dalam berdemokrasi.” 

Data lembaga-lembaga internasional tadi konsisten dengan data yang dimiliki BPS (Badan Pusat Statistik). Meski secara umum, lanjut politisi Gerindra tersebut, tahun ini angka BPS menyebut skor Indeks Demokrasi Indonesia mengalami kenaikan, tapi variabel kebebasan berpendapat serta kebebasan berkumpul dan berserikat justru menurun.

“Kalau kita periksa, variabel yang mengalami penurunan tersebut adalah kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan, serta peran peradilan yang independen.

Jadi, jika selama pemerintahan @jokowi masyarakat mengeluhkan adanya persekusi terhadap ulama yang kritis, adanya upaya pembungkaman dan kriminalisasi terhadap tokoh-tokoh oposan pemerintah, semua itu adalah bukti dari perampasan terhadap kebebasan berpendapat.”

Apa yang dirasakan masyarakat koheren dengan data-data tadi. “Saya kira selama ini pemerintah memang terlalu mementingkan agenda pembangunan infrastruktur dengan mengesampingkan agenda penegakan HAM. Celakanya, pembangunan infrastruktur itupun lebih banyak didominasi oleh pembangunan jalan tol, yang hanya melayani konsumen tertentu, sehingga gagal menghadirkan keadilan ekonomi. 

Jangan lupa, keadilan ekonomi adalah bagian dari HAM.”

(Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Peraih Penghargaan Revolusi Mental Ditetapkan Tersangka Korupsi oleh KPK
• GNPF Ulama Tanggapi Kasus Habib Bahar bin Smith
• Ada Ancaman ke Media Tertentu untuk tidak Beritakan Reuni 212
• Malam sebelum Reuni 212 Ada Ledakan, Ini Cerita Panitia
• Kenapa Habib Bahar bin Smith dan Tokoh Islam Lainnya Cepat Diproses?
• Pelaku Penjual Blangko e-KTP Teridentifikasi, tapi belum Tertangkap?
• Pemberitaan Reuni 212: Media Mainstream Disebut Berpihak kepada Penguasa
• Kubu Jokowi Ditantang Keluarkan Fatwa seperti HRS