Ada Indikasi Pelemanan KPK

JAKARTA (voa-islam.com)- Koalisi Masyarakat Sipil Darurat Komisi Pemberantasan Korupsi meminta Presiden Jokowi menyaring ulang 10 calon pimpinan KPK yang dipilih oleh Pansel. Koalisi menilai ada indikasi kuat pelemahan KPK dalam proses seleksi tersebut. Transparency bersama beberapa lembaga lain, seperti Indonesia Corruption Watch (ICW), Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, LBH Jakarta, Kontras, dan Amnesty International, adalah anggota Koalisi. Upaya menggerus KPK, sudah tampak sejak awal penunjukkan anggota Pansel, yang kemudian diikuti dengan proses seleksi.

Panitia dianggap mengabaikan masukan masyarakat perihal sejumlah nama yang bermasalah. Pansel pada pekan lalu telah menyelesaikan proses seleksi uji publik dan wawancara terhadap 20 besar calon pimpinan KPK. Pansel rencananya menyerahkan 10 nama calon terpilih kepada Presiden hari ini.

Namun koalisi mencatat, di antara 20 nama tersebut, masih ada calon yang memiliki rekam jejak buruk. Di antaranya, enggan melaporkan harta kekayaan, terbukti melangggar kode etik, dan menghambat kerja KPK.

Koalisi mendesak Presiden untuk memilih 10 kandidat pimpinan KPK yang bersih dan berintegritas. Selain itu, meminta Presiden agar mendengarkan masukan publik dalam menentukan 10 calon yang akan diserahkan ke DPR.

Sejumlah pegiat anti korupsi, bekas pemimpin KPK, dan penegak hukum di KPK mengaku mendapat informasi ada 10 nama yang disiapkan untuk dibawa ke meja Presiden.

Adapun komposisi 5 nama yang disiapkan memimpin KPK periode 2019-2023 terdiri atas dua polisi, satu jaksa, satu hakim atau bekas hakim, dan aktivis antikorupsi atau dosen. Peneliti ICW juga menyuarakan desakan yang sama. Ia berharap Presiden dapat mengambil sikap untuk tidak memilih jika di antara calon yang disodorkan oleh Pansel terdapat orang yg mempunyai catatan buruk di masa lalu.

*Gerindra

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Bintang Kejora dan Bungkamnya Pembenci Kalimat Tauhid
• Iuran BPJS Naik, Gaji Pejabatnya Ikut Naik?
• Statment Wiranto Memperkeruh Suasana Papua
• Mahfud MD: Bendera Tauhid Bendera Keimanan, Bukan Bendera Radikal
• DPRD Jabar: Ridwan Kamil Jangan Asal Klaim Pemindahan Pusat Pemerintahan
• Pemerintah Harus Transparan Soal Papua
• Berhasil Menutup Teleju, Aleg PKS Siap Menutup Tempat Prostitusi Lainnya
• Iuran BPJS Naik 100 Persen, Gubernur Anies Siapkan Dana Talangan Rp93 Miliar