Wakil Menteri Harus Diisi Pejabat Karir, Adhie Massardi Kutip UU No 39/2008 Pasal 10

JAKARTA (voa-islam.com)—Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie M Massardi dalam akun Twitter miliknya, Jumat (25/10/2019), menyinggung soal wakil menteri.

Dikatakan Adhie, sesuai dengan UU No 39/2008 Pasal 10 disebutkan Presiden dapat mengangkat wakil menteri pada kementerian tertentu terdapat beban kerja yang membutuhkan penanganan secara khusus.

“Penjelasan Pasal 10, yang dimaksud dengan Wakil Menteri adalah pejabat karir dan bukan merupakan anggota kabinet,” tulis Adhie.

Adhie melanjutkan, “Dalam beragama, kita wajib berpedoman kepada kitab suci dan aturan baku lainnya. Dalam bernegara, kita wajib betpedoman kepada Konstitusi dan Undang-undang lainnya (yg berlaku). Dalam bernegara undang-undang ada 2 jenis: 1. Tertulis, 2. Tidak tertulis (Konsensus) tapi wajib ditaati.”.

Seperti  diketahui Presiden Jokowi baru saja melantik 12 wakil menteri di Istana Merdeka, Jakarta. Pengangkatan wakil menteri ini menuai pro kontra. Jokowi dinilai oleh beberapa pihak melanggar UU No 39/2008 tentang Kementrian Negara.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Jabatan Wakil Menteri Dinilai Harus Diisi Pejabat Karir, Bukan Orang Dekat Presiden
• Wakil Menteri Dinilai Sering Offiside
• Kak Seto Minta Pemerintah Ungkap Kasus Empat Anak Wafat Saat Demo
• PKS: Angka Kematian Ibu, Stunting Balita, dan Defisit BPJS Tugas Berat Menkes Baru
• Dahnil: Toleransi Tak Bisa Dibangun Jika Memulai Langkah dengan Stigma Radikal
• Said Didu Kritisi Tugas Kemenag Berantas Radikalisme
• Lokataru Foundation: Kepolisian Ancam Kebebasan Sipil Warga
• Ini Temuan Lokataru Foundation pada Aksi 24-26 September 2019