Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
1.287 views

Legislator PKS: Kami Tidak Setuju dengan Lembaga Pengelola Investasi

 

JAKARTA (voa-islam.com)--Anggota Baleg F-PKS, Bukhori Yusuf, mengungkapkan PKS hadir dalam rapat panja pembahasan RUU Cipta Kerja sebagai upaya untuk menegaskan posisinya sebagai kekuatan oposisi dalam mengawal pembahasan RUU Cipta Kerja.

Menurutnya, wujud keberpihakan PKS terhadap rakyat adalah dengan pengawasan secara intensif dan memberi usulan konstruktif terhadap RUU yang berpotensi merugikan rakyat supaya tidak timbul kemudaratan di masa mendatang. Salah satunya dengan memanfaatkan kanal politik resmi yang telah disediakan oleh konstitusi.  

“Ya, kami hadir di sana (red: rapat panja RUU Ciptaker). Kami telah melakukan pencermatan yang serius dan komprehensif terhadap RUU ini sehingga harus kami sampaikan kepada pemerintah bahwa terdapat sejumlah pasal yang menabrak ketentuan yang sudah diatur oleh undang-undang eksisting bahkan UUD 1945. Ini jelas berbahaya bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara,” tutur Bukhori di Jakarta (21/5/2020)

Dalam kesempatan tersebut, Bukhori memaparkan salah satu contoh pasal yang menabrak sejumlah UU, bahkan UUD 1945,  yakni Pasal 146 RUU Cipta Kerja terkait pembentukan lembaga sui generis bernama Lembaga Pengelola Investasi (LPI).

Sebenarnya, ketentuan mengenai pengelolaan investasi tidak diatur secara tegas dalam UUD 1945. Meskipun demikian pasal 23 C UUD 1945 menyebutkan:

“Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang”
 
Frasa “dengan undang-undang” berarti bahwa ketentuan terkait keuangan dan perbendaharaan negara termasuk didalamnya pengelolaan investasi pemerintah harus diatas dalam undang-undang tersendiri yaitu UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan UU no. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Kedua UU ini pada prinsipnya mengamanatkan ketentuan penatausahaan dan pengelolaan investasi pemerintah merupakan kewenangan Menteri Keuangan.

Namun berdasarkan pasal 146 RUU Cipta Kerja, dibentuk Lembaga Pengelola Investasi dimana memiliki kewenangan yang sama dengan Menteri Keuangan dalam hal pengelolaan investasi pemerintah. Salah satu implikasi yang akan timbul jika lembaga ini disahkan keberadaannya adalah kewenangan penantausahaan dan pengelolaan investasi pemerintah yang seharusnya tetap pada Menteri Keuangan sebagaimana sesuai dengan UU No 17/2003 dan UU No. 1/2004 berpotensi dirampas oleh LPI. Artinya, RUU ini akan kontradiktif dengan amanat konstitusi.

“Kami menganggap pembentukan LPI ini adalah tindakan mubazir. Pada saat ini Investasi Pemerintah Pusat telah diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 63 tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah. PP No. 63 tahun 2019 disusun berdasarkan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan UU No. 17 tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Oleh sebab itu LPI tidak diperlukan saat ini, cukup mengoptimalkan lembaga yang sudah ada, yakni Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM),” tutur Bukhori.

Sebagai informasi, LPI rencananya akan difungsikan untuk mengelola sejumlah dana yang bersumber dari; pertama, cadangan devisa negara milik Bank Indonesia. Kedua, akumulasi surplus perdagangan. Ketiga, sisa anggaran. Keempat, dana hasi privatisasi aset-aset BUMN. Kelima, penerimaan negara dari eskpor sumber daya alam. Selain itu, LPI juga dapat mengatur dana publik dan menginvestasikan ke aset yang luas dan beragam.

Kendati demikian, salah satu kelemahan LPI adalah lebih mengutamakan imbal hasil (return) daripada likuiditas, sehingga cenderung beresiko dibandingkan cadangan devisa yang tradisional sebagai stabilisator ekonomi.

Selain alasan mubazir, rencana pembentukan LPI juga menuai kecemasan bagi legislator PKS ini. Kewenangan luar biasa yang dimiliki LPI berpotensi menjadi lembaga super body yang tidak tersentuh oleh audit BPK. Hal ini cukup beralasan mengingat di dalam Pasal 153 RUU Cipta Kerja berbunyi: “Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Lembaga dilakukan oleh akuntan publik yang terdaftar pada Badan Pemeriksa Keuangan.”

Sedangkan pada Pasal 23E UUD Tahun 1945, berbunyi: “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”.

“LPI ini tidak jelas kelaminnya. Dengan otoritas yang sedemikian besar, akan sangat beresiko dan kontradiktif dengan amanat konstitusi apabila LPI hanya diawasi oleh akuntan publik. Bukan hal yang mustahil lembaga ini akan bernasib sama dengan PIP,” cetus Bukhori.
 
Indonesia pernah memiliki lembaga serupa LPI, yakni  Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebelum akhirnya ditutup dan aset-aset PIP dialihkan kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) untuk membantu pendanaan Infrastruktur pada tahun 2015. Total dana yang dikelola PIP pada tahun 2015 senilai Rp 18,356 T.*[Ril/Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Bebas dari penjara ia taubat dan hijrah, tapi kesulitan pekerjaan. Saat ekonomi terjepit, datang tawaran bisnis haram dari sesama mantan napi. Ia butuh dana 7,5 juta rupiah untuk modal usaha...

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Di usia balita ia harus berjuang mati-matian melawan tumor ganas yang bersarang di bokongnya. Setiap saat merintih tangis di pangkuan ayah bundanya. Ia harus dioperasi tapi terbentur biaya....

Tak Punya Biaya, Remaja Sebatang Kara Terancam Putus Sekolah. Ayo Bantu.!!

Tak Punya Biaya, Remaja Sebatang Kara Terancam Putus Sekolah. Ayo Bantu.!!

Sejak balita Astrid Nuraini sudah hidup sebatang kara tanpa ayah, ibu dan saudara. Diasuh ibu angkat yang sudah lanjut usia, ia tidak bisa melanjutkan sekolah ke SMA Islam karena terbentur biaya....

Balita Anak Aktivis Dakwah Melepuh Tercebur Air Mendidih. Ayo Bantu..!!

Balita Anak Aktivis Dakwah Melepuh Tercebur Air Mendidih. Ayo Bantu..!!

Di hari raya Idul Fitri yang ceria, Ibrahim justru merintih perih di bangsal Rumah Sakit. Tubuh mungil balita anak aktivis dakwah media ini melepuh tercebur air mendidih di halaman tetangganya....

Biaya Cessar Dilunasi, Bayi Fauziah Pulang ke Ciamis. Semoga Jadi Wanita Shalihah Mujahidah Dakwah

Biaya Cessar Dilunasi, Bayi Fauziah Pulang ke Ciamis. Semoga Jadi Wanita Shalihah Mujahidah Dakwah

Biaya persalinan cessar dilunasi, Ummi Nurhayati dan bayinya bisa pulang dari rumah sakit. Semoga para donatur berlimpah rizki, dan dede bayi ini kelak menjadi generasi mujahidah dakwah untuk...

Latest News
Sekum PP. Muhammadiyah Abdul Mu'ti Raih Gelar Guru Besar

Sekum PP. Muhammadiyah Abdul Mu'ti Raih Gelar Guru Besar

Senin, 10 Aug 2020 21:50

BPOM: Ibu Harus Cermat Memilih Makanan untuk Bayi

BPOM: Ibu Harus Cermat Memilih Makanan untuk Bayi

Senin, 10 Aug 2020 21:30

Trump Putuskan Blokir TikTok-WeChat dalam 45 Hari

Trump Putuskan Blokir TikTok-WeChat dalam 45 Hari

Senin, 10 Aug 2020 21:25

Tertunduk Lesu Di Minus 5,32

Tertunduk Lesu Di Minus 5,32

Senin, 10 Aug 2020 21:10

Hamas Tembakan Beberapa Roket Ke Laut, Sebut Sebagai Sebuah 'Pesan' Untuk Israel

Hamas Tembakan Beberapa Roket Ke Laut, Sebut Sebagai Sebuah 'Pesan' Untuk Israel

Senin, 10 Aug 2020 20:15

PKS Kritik Pemerintah yang Kurang Serius Tangani Riset Inovasi

PKS Kritik Pemerintah yang Kurang Serius Tangani Riset Inovasi

Senin, 10 Aug 2020 18:59

Pengamat Medsos: Waspadai Provokasi Pasca Keributan di Mertodranan

Pengamat Medsos: Waspadai Provokasi Pasca Keributan di Mertodranan

Senin, 10 Aug 2020 18:48

Militer Libanon: Harapan Untuk Menemukan Korban Selamat Dalam Ledakan Beirut Telah Memudar

Militer Libanon: Harapan Untuk Menemukan Korban Selamat Dalam Ledakan Beirut Telah Memudar

Senin, 10 Aug 2020 14:45

Saudi Akan Luncurkan Uji Klinis Untuk Vaksin COVID-19 Asal Cina

Saudi Akan Luncurkan Uji Klinis Untuk Vaksin COVID-19 Asal Cina

Senin, 10 Aug 2020 14:00

Dinas Keamanan Kanada Tempatkan Saad Al-Jabri Di Bawah Perlindungan Setelah Ancaman Pembunuhan Baru

Dinas Keamanan Kanada Tempatkan Saad Al-Jabri Di Bawah Perlindungan Setelah Ancaman Pembunuhan Baru

Senin, 10 Aug 2020 13:16

Makruf Amin Akan Diganti?

Makruf Amin Akan Diganti?

Senin, 10 Aug 2020 12:29

Politisi PKS: Imbas Pandemi Covid 19, Persaingan Kerja Lulusan Baru Makin Ketat

Politisi PKS: Imbas Pandemi Covid 19, Persaingan Kerja Lulusan Baru Makin Ketat

Senin, 10 Aug 2020 12:13

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Ahad, 09 Aug 2020 23:04

Legislator Soroti Dihapusnya Sanksi Pidana Pemalsuan Ijazah dalam RUU Ciptaker

Legislator Soroti Dihapusnya Sanksi Pidana Pemalsuan Ijazah dalam RUU Ciptaker

Ahad, 09 Aug 2020 22:48

Pemerintah Diminta Tidak Tiru Cara AS dan China Atasi Resesi Ekonomi, Indonesia Bisa Kolaps

Pemerintah Diminta Tidak Tiru Cara AS dan China Atasi Resesi Ekonomi, Indonesia Bisa Kolaps

Ahad, 09 Aug 2020 22:15

Afghanistan 'Di Ambang Pembicaraan Damai' Setelah Pembebasan Sisa 400 Tahanan Taliban Disetujui

Afghanistan 'Di Ambang Pembicaraan Damai' Setelah Pembebasan Sisa 400 Tahanan Taliban Disetujui

Ahad, 09 Aug 2020 21:25

Mesir dan Rusia Kerahkan Sistem Pertahanan Udara Canggih ke Libya

Mesir dan Rusia Kerahkan Sistem Pertahanan Udara Canggih ke Libya

Ahad, 09 Aug 2020 20:25

Pejabat Libanon Sebut Ledakan Di Pelabuhan Beirut Menyebabkan Lubang Sedalam 43 Meter

Pejabat Libanon Sebut Ledakan Di Pelabuhan Beirut Menyebabkan Lubang Sedalam 43 Meter

Ahad, 09 Aug 2020 20:05

Laporan: Twitter Tertarik Beli Operasi TikTok di AS

Laporan: Twitter Tertarik Beli Operasi TikTok di AS

Ahad, 09 Aug 2020 19:45

Ikuti Gratis, Webinar Cara Mudah Raih Sertifikat Halal Bagi UMKM

Ikuti Gratis, Webinar Cara Mudah Raih Sertifikat Halal Bagi UMKM

Ahad, 09 Aug 2020 19:20


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X