Jum'at, 7 Syawwal 1445 H / 10 September 2021 15:16 wib
4.767 views
Strategi Pemulihan Ekonomi Ala Rezim Jokowi, Akankah Terealisasi?
Penulis:
Siti Aisyah. S.Sos., || Koordinator Kepenulisan Komunitas Muslimah Menulis Depok
DI TENGAH kondisi ekonomi Indonesia yang kian terpuruk dan utang yang kian menumpuk, dalam Peresmian Pembukaan Sarasehan 100 Ekonom Indonesia secara virtual, Kamis 26 Agustus 2021, Presiden Jokowi mengungkap ada tiga strategi besar guna memulihkan ekonomi Indonesia. Menurutnya, pertama, hilirisasi industri. Kedua, digitalisasi UMKM. Ketiga, ekonomi hijau.
Dengan tiga strategi tersebut, diharapkan ekonomi Indonesia akan kembali pulih. Namun, strategi pemulihan ekonomi ala rezimJokowi ini, akankah terealisasi? Pasalnya, sudah tak terhitung berapa banyak janji-janji rezim Jokowi yang hingga kini tak terealisasi.
Tentunya kita masih ingat janji rezim Jokowi menurunkan harga sembako, meningkatkan kualitas dan kuantitas program rakyat miskin. Nyatanya, harga sembako terus meroket naik. Program pembagian sembako saat pandemi pun banyak yang tak tepat sasaran, rakyat yang sangat membutuhkan malah tak mendapatkan. Banyak di antara mereka harus menahan lapar, bahkan sebagian mereka mati kelaparan. Parahnya, masih saja sembako buat rakyat miskin ini dikorupsi. Ke mana hati nurani para penguasa negeri ini? Lebih parah lagi, sembako sebagai kebutuhan pokok rakyat akan dikenakan pajak, mau tidak mau nantinya beban rakyat makin bertambah.
Begitu juga, janji swasembada pangan. Nyatanya, jelang panen raya malah beberapa kali canangkan impor beras. Sebelum pandemi Covid-19, Jokowi berjanji akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi sampai 8 persen bahkan pada September akan merekot. Buktinya, yang ada malah nyungsep. Dan masih banyak lagi janji-janji manisnya hanya di bibir saja, tanpa aksi nyata.
Berkaca dari fakta di atas, tiga strategi besar pemulihan ekonomi alarezim Jokowi menurut saya hanyalah omong kosong saja. Buktinya: Pertama, hilirisasi industri. Rezim Jokowi menyebut, hilirisasi sudah dimulai dengan menghentikan ekspor bahan mentah sejumlah komoditas. Ke depannya ekspor bahan mentah lain seperti nikel, bauksit, emas, tembaga, kelapa sawit, hingga turunannya dapat berubah menjadi ekspor barang setengah jadi. Bahkan lebih baik apabila bisa menjadi barang jadi.
Adapun hilirisasi industri yang sedang berjalan adalah hilirisasi nikel. Menurut Jokowi, hilirisasi nikel ini sudah mulai kelihatan hasilnya. Ekspor besi baja dalam setengah tahun ini sudah berada sekitar US$ 10,5 miliar. Maka ke depannya hilirisasi akan dilakukan pada komoditas lainnya, seperti bauksit, emas, tembaga, hingga minyak sawit.
Jadi, pemerintah berharap dengan hilirisasi industri ini akan mendapatkan keuntungan yang lebih banyak lagi, sehingga bisa memulihkan ekonomi yang sedang sekarat. Namun, hilirisasi sumber daya alam yang ada di Indonesia, ternyata investasinya didominasi asing atau yang memberikan kucuran dananya adalah investor asing. Contohnyahilirisasi nikel. Seperti yang diungkap langsung oleh Kementerian ESDM, 35 smelter nikel yang sedang dan akan beroperasi di Indonesia ternyata didominasi oleh investor Cina.
Ketika hilirisasi industri ini didominasi oleh investor asing, sebenarnya siapakah yang diuntungkan? Indonesia dapat apa? Tentu saja asinglah yang mendapatkan untungnya sementara rakyat Indonesia hanya gigit jari saja. Pastinya, setiap keuntungan yang didapat masuk ke kantong-kantong para investor tersebut, pemerintah hanya kebagian secuil keuntungan. Kalau sudah begini tak mungkin kondisi ekonomi Indonesia akan pulih, yang ada akan makin terpuruk karena sebagian besar sumber daya alamnya dikuasai asing.
Kedua, digitalisasi UMKM. Menurut Jokowi, saat ini sebanyak 15,5 juta UMKM telah masuk ke dalam platform digital dan lokapasar. Perubahan ini akan terus didorong agar makin banyak UMKM masuk ke dalam platform digital. Indonesia akan mendorong sekitar 60-an juta UMKM masuk ke platform-platform digital, baik di daerah, nasional, maupun agar bisa juga masuk ke platform global.
Namun, melihat fakta di lapangan, para pengusaha Indonesia yang terbentuk dalam UMKM ini kebanyakan tidak menguasai dunia digital. Jadi, siapakah yang sesungguhnya menguasai digital ekonomi di negeri ini? Tentu saja, yang menguasai digital ekonomi itu mereka-mereka yang mempunyai modal besar atau para pemilik modal yang notabene adalah asing.
Sebagaimana yang diungkapkan oleh seorang peneliti dari INDEF, Ariyo Irhamna. Ariyo mengatakan startuplokal,ternyatamayoritas investornya asing. Investor dalam negeri ada tapi sedikit.E-commerce merupakan startup(perusahaan rintisan yang belum lama beroperasi)didanai oleh investor asing.
Ternyata, e-commerce turut andil dalam memperparah current account defisit (CAD) atau defisit neraca dagang karena dikuasai barang impor. Sebagaimana yang disampaikan oleh peneliti INDEF, Bhima Yudistira. Ia mengatakan data asosiasi e-commerce menunjukkan kecenderungan 93% barang yang dijual di marketplace adalah barang impor. Produk lokal hanya 7% saja.
Jadi jika dilihat faktanya, digitalisasi UMKM yang dikatakan Jokowihanyalah omong kosong saja. Karena di balik itu ada investor asing yang akan meraup keuntungan yang sebesar-besarnya. Ditambah lagi, barang yang dijual adalah impor.Kalau sudah begini, bagaimana para pengusaha lokal akan maju, bagaimana Indonesia akan pulih dari keterpurukan ekonomi, yang ada kondisi ekonomi Indonesiaakan semakin semakin parah. Entahlah apa yang terjadi.
Ketiga, ekonomi hijau (green ekonomi). Rencananya Jokowi akan membangun Green Industrial Park dengan pemakaian energi menggunakan energi baru terbarukan yakni energi hijau. Harapannya, ke depan produk hijau yang dihasilkan dari ekonomi hijau akan menjadi kekuatan besar Indonesia, karena potensi ekonomi hijau dinilai menjanjikan di masa mendatang.
Padahal dalam laporan berkala edisi kelimanya Greenness of Stimulus Index (GSI) atau Indeks Stimulus Hijau memberi angka negatif untuk Indonesia. Pemberian angka negatif itu terjadi karena munculnya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja yang potensinya memberi dampak negatif terhadap alam dan iklim.
Begitu juga ketika Indonesia mengesahkan UU Mineral dan Batu Bara (Minerba), akan berisiko merusak lingkungan. Sudah banyak penelitian dari CSO mengatakan banyak lubang tambang didiamkan terbuka begitu saja tanpa direklamasi dan dipulihkan lingkungan hidupnya. Kalau begitu, bagaimana bisa areal tersebut dijadikan ekonomi hijau. Padahal, tujuan green ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kesetaraan sosial masyarakat, sekaligus mengurangi risiko kerusakan lingkungan secara signifikan.
Jika demikian, strategi ekonomi hijau yang dicanangkan rezim Jokowi hanyalah omong kosong saja dong. Karena kebijakan yang diterapkan oleh rezim ini, bukannya mengurangi kerusakan lingkungan, malah memperparah keadaan.
Dari paparan fakta tersebut, tiga strategi yang digadang-gadang rezim Jokowi bisa memulihkan ekonomi Indonesia tak akan terealisasi. Yang terjadi malah akan semakin rapuh, bahkan terpuruk. Bagaimana pun juga jika sebuah negara sudah didominasi investasi asing, tentunya tak akan beruntung, yang ada malah buntung. Rakyatlah yang akan merasakan akibatnya, hidup sengsara di negeri yang kaya akan sumber daya alamnya. *
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
