Sabtu, 21 Safar 1447 H / 16 Agutus 2025 11:34 wib
232 views
Ribuan Jihadis dari 12 Negara Termasuk Indonesia Minta Kewarganegaraan dari Pemerintahan Baru Suriah
DAMASUKUS, SURIAH (voa-islam.com) - Ribuan jihadis asing yang bergabung dalam perang Suriah telah meminta kewarganegaraan dari pemerintahan transisi, mengutip peran mereka dalam menentang rezim sebelumnya.
Menurut laporan Reuters pada Kamis, ribuan jihadis asing yang ikut serta dalam perang di Suriah secara resmi telah mengajukan permohonan kewarganegaraan kepada pemerintahan transisi negara tersebut.
Dalam sebuah surat yang ditujukan kepada Kementerian Dalam Negeri Suriah, para pejuang itu berargumen bahwa mereka “layak mendapatkan kewarganegaraan setelah berkontribusi mendukung oposisi terhadap rezim sebelumnya dan berusaha menggulingkan Bashar al-Assad.”
Surat itu juga meminta agar mereka diberikan kewarganegaraan dan hak untuk memiliki paspor Suriah “agar mereka bisa menetap, memiliki tanah, dan bepergian.”
Menurut Reuters, permintaan tersebut disampaikan oleh Bilal Abdul Kareem, seorang figur terkemuka di kalangan Islamis asing di Suriah. Abdul Kareem, seorang komedian asal Amerika yang kemudian menjadi koresponden perang, telah tinggal di Suriah sejak 2012.
Dalam wawancara telepon dengan Reuters, Abdul Kareem mengatakan bahwa petisi tersebut “mencakup ribuan warga asing dari lebih dari 12 negara.” Termasuk di antaranya jihadis dari Mesir, Arab Saudi, Libanon, Pakistan, Indonesia, Maladewa, Inggris, Jerman, Prancis, Amerika Serikat, dan Kanada, serta individu asal Chechnya dan Uyghur.
Ketakutan untuk Pulang ke Negara Asal
Banyak dari para pejuang dan keluarganya tidak memiliki dokumen hukum yang sah, sementara sebagian lainnya telah dicabut kewarganegaraan asalnya. Ada pula yang takut menghadapi hukuman penjara panjang atau bahkan eksekusi jika kembali ke negara asal mereka.
Para jihadis asing pernah memainkan peran penting dalam membantu oposisi Suriah menggulingkan pemerintahan al-Assad dan memerintah menggantikannya. Namun, kini mereka menjadi tantangan besar bagi kepemimpinan baru negara itu, demikian dilaporkan 'The Wall Street Journal' pada 1 Mei.
Ketika Amerika Serikat dan Suriah menyerukan pengusiran anggota kelompok jihadis, pemerintahan baru Suriah tetap terbelah mengenai cara menangani ribuan jihadis asing. 'The Wall Street Journal menyoroti bahwa perbedaan internal semakin meningkat seiring kekhawatiran atas potensi kekerasan berbasis etnis yang terkait dengan sebagian kelompok tersebut.
AS Dukung Integrasi Pejuang Asing ke dalam Tentara
Amerika Serikat pada Juni lalu menyetujui rencana kepemimpinan baru Suriah untuk mengintegrasikan ribuan mantan pejuang oposisi garis keras, termasuk warga asing, ke dalam jajaran tentara Suriah, demikian dilaporkan Reuters pada Senin.
Dalam wawancara dengan agensi tersebut, utusan Presiden AS Donald Trump untuk Suriah, Thomas Barrack, mengonfirmasi bahwa Washington telah menyetujui proposal tersebut dengan syarat tertentu. “Amerika Serikat telah menyetujui rencana yang diajukan oleh kepemimpinan baru Suriah untuk mengizinkan ribuan mantan pejuang oposisi garis keras bergabung dengan Tentara Nasional, dengan syarat proses ini dilakukan secara transparan,” kata Barrack.
Ia menekankan bahwa akan lebih efektif menjaga para pejuang ini—yang banyak di antaranya digambarkan sebagai “sangat loyal” terhadap pemerintahan saat ini—di bawah kendali resmi negara, daripada membiarkan mereka berada di luar sistem. (MYD/Ab)
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
