Selasa, 23 Rabiul Akhir 1448 H / 6 Oktober 2026 09:40 wib
99 views
Pemerintah Tegas: Konser Israel Houghton & New Breed Tak Diizinkan Digelar di Jakarta
JAKARTA (voa-islam.com) — Pemerintah Indonesia memastikan konser grup musik Israel & New Breed bertajuk “Til The Whole World Knows Tour 2026” tidak akan mendapatkan izin untuk digelar di Jakarta.
Konser yang semula dijadwalkan berlangsung pada 24 Oktober 2026 di Grha Pengharapan, Jakarta, sebelumnya menuai penolakan dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari anggota DPD RI Dailami Firdaus, cucu ulama Betawi KH Abdullah Syafii.
Dailami meminta pemerintah bersikap tegas dan tidak memberikan izin penyelenggaraan konser tersebut. Menurutnya, kebijakan itu penting untuk menjaga konsistensi sikap Indonesia yang selama ini mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan Israel.
Desakan tersebut kemudian mendapat penegasan dari pemerintah. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan pemerintah tidak akan mengizinkan pertunjukan Israel Houghton bersama Israel & New Breed di Indonesia.
"Setelah kami melakukan koordinasi dan mempertimbangkan aspek keamanan dalam negeri serta komitmen Pemerintah Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina, kami berpandangan bahwa kegiatan apa pun yang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk merugikan perjuangan rakyat Palestina tidak akan diperkenankan diselenggarakan di Indonesia," kata Yusril dalam keterangannya pada Senin (4/10/2026).
Yusril menegaskan, pemerintah tidak mempermasalahkan musik maupun keyakinan agama para pengisi acara. Yang menjadi perhatian adalah kemungkinan kegiatan publik dimanfaatkan untuk propaganda politik yang bertentangan dengan kebijakan luar negeri Indonesia dan dukungan terhadap perjuangan rakyat Palestina.
"Kami mengetahui adanya pernyataan publik Israel Houghton pada Oktober 2023 yang menyatakan 'I stand with Israel'. Pernyataan tersebut tentu menjadi salah satu hal yang kami pertimbangkan dalam melihat sensitivitas kegiatan ini, khususnya dalam konteks komitmen Indonesia terhadap perjuangan rakyat Palestina," kata Yusril.
Sebelumnya, MUI meminta penyelenggara memberikan penjelasan terbuka mengenai tujuan konser, pihak-pihak yang terlibat, serta kemungkinan keterkaitannya dengan agenda yang mendukung Israel. MUI juga mengingatkan agar persoalan tersebut tidak berkembang menjadi konflik antarumat beragama.
Senada, PP PERSIS meminta transparansi penyelenggara. PERSIS menegaskan bahwa jika konser terbukti membawa agenda dukungan atau legitimasi terhadap Israel, pemerintah perlu mengambil langkah tegas sesuai ketentuan hukum.
Bukan Sekadar Soal Konser
Sikap pemerintah ini penting dibaca bukan semata sebagai persoalan izin pertunjukan musik. Indonesia memiliki posisi politik yang jelas dalam mendukung kemerdekaan Palestina dan menolak penjajahan.
Karena itu, kegiatan budaya dan hiburan jangan sampai menjadi pintu masuk propaganda, normalisasi, atau kampanye yang melegitimasi penjajahan Israel.
Sikap tegas terhadap propaganda semacam itu sekaligus menunjukkan bahwa dukungan Indonesia terhadap Palestina bukan sekadar slogan, tetapi memiliki konsekuensi dalam kebijakan publik.
Jangan sampai kepentingan hiburan dan ekonomi membuat prinsip kemanusiaan serta keberpihakan kepada bangsa yang terjajah menjadi kabur. [PurWD/voa-islam.com]
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
