Soal Aset DKI Terbengkalai, Pengamat: Ahok Tidak Layak sebagai Gubernur

JAKARTA (voa-islam.com) - Adanya pengakuan bahwa di dalam menjaga aset-aset milik DKI oleh Pemprov mungkin dirasa kurang jika tanpa memiliki antisipasi dan juga solusi.

"Dari fihak Pemprov sendiri mengakui rendahnya dan melahnya pengelolaan dan perlindungan asset ini," tulis Muchtar Effendi Harahap dalam siaran persnya yang didapat voa-islam.com, beberapa waktu lalu.

Sebagai contoh, Muchtar menyatakan bahwa BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah) telah mengungkapkan ada 2.800 dari 5.800an bidang tanah belum bersertifikat. Beragam alasan diajukan, di antaranya:

1). Soal dokumen, 2). Soal pencatatan;  3). Pemanfaatan lahan tidak maksimal; 4). Soal pengamanan; 5). Sulitnya mengelola asset terpusat; 6). Penghapusan Biro Perlengkapan dan Badan Perlengkapan kemudian dilebur ke dalam BPKAD; 6). Instansi di Pemprov DKI lebih suka pengadaan lahan baru ketimbang memanfaatkan lahan yang ada. "Target penangan sengketa diharapkan tercapai 2013 (250 sengketa), 2014 (250 sengketa), 2015 (250 sengketa), dan bahkan 2016 (250 sengketa)  tidak tercapai. Untuk 2016 saja, Ahok baru fokus pada “pendataan” semua asset DKI selama ini banyak terbengkalai."

Mengacu Perda No. 2 Thn 2012 ttg Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta 2013-2017, ada program pengelolaan dan penataan asset daerah. Indikator akan dicapai al: (1) Meningkatnya jumlah gedung/bangunan dan asset bergerak lain diasuransikan; (2) Meningkatnya jumlah perolehan dan hasil pengelolaan asset daerah. Indikator kinerja penanganan pertanahan dan asset al.: jumlah penanganan pertanahan dan asset Pemerintah sercara internal (terselenggaranya mediasi sengketa pertanahan dan asset di luar pengadilan).

Perda No.2 Tahun 2012 menunjukkan kondisi 2012 telah tercapai penangan 250 sengketa. Kemudian untuk 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2017 ditargetkan penanganan masing2 250 sengketa. Selama 2013-2017 total target penanganan 1500 sengketa.

"Kesimpulan, dari urusan pengelolaan dan perlindungan asset DKI selama ini, Ahok gagal mencapai target. Ahok gagal kelola dan lindungi  asset DKI. Hal ini  dapat menjadi salah satu, bukan satu-satunya, alasan mengapa Ahok tidak layak lanjut sebagai Gubernur DKI."

Jika terus menjadi Gubernur, bisa jadi menurutnya kasus pembelian asset milik sendiri akan terus berlangsung  sembari mengorbankan kepentingan negara dan rakyat DKI. Sebaliknya, di bawah Ahok sengketa tanah milik DKI terus kalah di pengadilan, sembari mengutamakan kepentingan pengembang atau korporasi sebagai prilaku "Korupsi Sandera Negara"  suatu tindak pidana korupsi melibatkan korporet, penguasa eksekutif, legislatif, yudikatif, lawyer, media massa, bahkan LSM.

"Mereka bekerjasama menerbitkan kebijakan maupun regulasi sehingga negara dirugikan." [robi/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Banyak Dugaan Kuat Ahok Tersandung Korupsi, tapi Belum Satupun Temui Titik Terang
• DKI Tidak Menjaga Asetnya, Temuan BPK Tidak Ditindaklanjuti?
• Maimon Herawati: Banyak Media Massa Memihak kepada Pemodal
• Aset DKI di Bawah Ahok Kian Terancam Dinikmati Pihak Lain
• Tidak Ingin Kembali Bermasalah seperti Sumber Waras, Kadin Pertamanan DKI Kabarnya Dicopot Ahok
• 7 Partai Bentuk Koalisi Kekeluargaan. Gerindra: Ada yang Salah dari Ahok
• Ada Peminta Jatah Soal Telekomunikasi, Gerindra Minta Menteri Rini Dicopot
• Ahok Berikan Upah Besar hanya Kepada Orang-orang Terdekatnya Saja