Ustaz Hilmi Ajak Warganet Tolak RUU P-KS

JAKARTA (voa-islam.com)- Ustaz Hilmi Firdausi mengajak segenap warganet atau netizen untuk beramai-ramai menolak RUU P-KS. RUU P-KS yang direncanakan akan disahkan tersebut dianggapnya multitafsir dan berpotensi melegalkan perzinahan, prostitusi, dan aborsi.

RUU P-KS rencananya akan disahkan tanggal 25 September. Ayo suarakan penolakan kita di medsos!” serunya, kemarin, di akun Twitter-nya.

Ditolak olehnya RUU tersebut, juga karena berpotensi menyuburkan perilaku sex menyimpang dan bisa mengkriminalisasi hubungan sex halal karena dianggap pemaksaan. “#RUUPKS.”

Sebenarnya, bukan saja ustaz Hilmi yang menyurakan penolakan terhadap RUU tersebut. AILA dan KAMMI misalnya, juga demikian

Hampir mirip alasan kedua organisasi tersebut menolak RUU P-KS. Yakni misalnya menurut KAMMI: Salah satu hal yang paling mencengangkan adalah Pasal 136 RUU P-KS yang menyebutkan bahwa korporasi dapat dipidana ganti kerugian karena melakukan kekerasan seksual. Persoalaannya, korporasi yang dimaksud di dalam RUU P-KS adalah sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum.

RUU P-KS juga dianggap mengabaikan ketahanan keluarga. RUU P-KS hanya melihat kejadian pelanggaran dan/atau perbuatan kriminal pada nilai kesusilaan sebagai peristiwa hukum yang terpisah dari struktur ketatamasyarakatan organik Indonesia. Pengabaian terhadap institusi keluarga turut pula menafikan nilai-nilai kehidupan yang berakar urat dalam masyarakat Indonesia.

RUU P-KS juga berpotensi menyuburkan penyimpangan seksual (LGBTQ) dan perzinaan. Bertolak belakang dengan jangkauan penegakan hukumnya yang begitu luas pada aspek pencegahan, pemidanaan, peradilan, dan pemulihan, RUU P-KS sengaja menyempitkan materi pengaturan pada kekerasan seksual.

(Robi/voa-islam.com)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

• Lieus Sungkharisma Kaget Papua Bergejolak Padahal Jokowi Sering ke Sana
• Defisit BPJS Kesehatan: Rakyat Butuh Terobosan Bukan Kenaikan
• Ada Indikasi Pelemanan KPK
• Bintang Kejora dan Bungkamnya Pembenci Kalimat Tauhid
• Iuran BPJS Naik, Gaji Pejabatnya Ikut Naik?
• Statment Wiranto Memperkeruh Suasana Papua
• Mahfud MD: Bendera Tauhid Bendera Keimanan, Bukan Bendera Radikal
• DPRD Jabar: Ridwan Kamil Jangan Asal Klaim Pemindahan Pusat Pemerintahan