Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
945 views

Elemen Pers Tolak Campur Tangan Pemerintah Lewat Omnibus Law

JAKARTA (voa-islam.com)—Sejumlah elemen pers yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Televisi Indonesia (IJTI) dan LBH Pers menolak upaya campur tangan pemerintah soal pers melalui revisi draf Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). 

Pada siaran pers yang dimuat aji.or.id, Senin (17/2/2020) disebutkan ada dua pasal disoroti dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yaitu mengenai modal asing dan ketentuan sanksi denda maupun pidana.

“Selain mengatur soal investasi, RUU (Ciptaker) ini juga memasukkan revisi sejumlah pasal dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Setidaknya ada dua pasal yang akan diubah, yaitu soal modal asing dan ketentuan pidana,” tulis siaran pers

Rincian dari pasal asli dan usulan revisi, ada di bawah ini.

Undang Undang No. 40 tentang Pers    Revisi dalam Omnibus Law RUU Cilaka
Pasal 11    Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 18    Pasal 18
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta
.    (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.
(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp 500 juta.    (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.
(3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100 juta.
    (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.
    (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Atas usulan revisi pasal Undang Undang Pers yang disodorkan pemerintah, AJI, IJTI, PWI dan LBH Pers menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, menolak adanya upaya pemerintah untuk campur tangan lagi dalam kehidupan pers. Niat untuk campur tangan lagi ini terlihat dalam Ombnibus Law Cilaka yang akan membuat peraturan pemerintah soal pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan media yang dinilai melanggar pasal 9 dan pasal 12. Pasal 9 memuat ketentuan soal perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Pasal 12 mengatur soal perusahaan pers yang wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawabnya secara terbuka.

Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang menjadi payung hukum kebebasan pers saat ini, dibentuk dengan semangat self regulatory dan tak ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Semangat itu tak bisa dilepaskan dari pengalaman buruk di masa Orde Baru, di mana pemerintah melakukan campur tangan sangat dalam di bidang pers. Campur tangan itu ditunjukkan melalui adanya kewenangan pemerintah untuk mencabut SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), mengendalikan Dewan Pers dengan menempatkan Menteri Penerangan sebagai ketua secara ex-officio, dan menetapkan hanya satu organisasi wartawan yang diakui. Instrumen-instrumen itulah yang kemudian dipakai oleh pemerintah untuk mengendalikan dan mengekang pers.

Lahirnya Undang Undang Pers tahun 1999 memiliki semangat untuk mengoreksi praktik buruk pemerintah Orde Baru dalam mengekang pers. Semangat itu tercermin antara lain dengan menegaskan kembali tak adanya sensor dan pembredelan, Dewan Pers yang dibentuk oleh komunitas pers dan tanpa ada wakil dari pemerintah seperti masa Orde Baru. Undang-undang itu juga memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk menyusun ketentuan lebih operasional dari undang-undang itu. Artinya, kewenangan untuk mengimplementasikan undang-undang ini berada sepenuhnya di tangan Dewan Pers, bukan melalui peraturan pemerintah seperti dalam undang-undang pada umumnya.

Dengan membaca RUU Cilaka ini, yang di dalamnya ada usulan revisi agar ada Peraturan pemerintah yang mengatur soal pengenaan sanksi administratif, itu adalah bentuk kemunduran bagi kebebasan pers. Ini sama saja dengan menciptakan mekanisme “pintu belakang” (back dor), atau “jalan tikus”, bagi pemerintah untuk ikut campur  urusan pers. AJI mengkhawatirkan hal buruk di masa Orde Baru akan terulang, di mana pemerintah menggunakan dalih soal administratif untuk mengekang pers. Kami meminta revisi pasal ini dicabut.

Kedua, menolak dinaikkannya sanksi denda bagi perusahaan pers. Dalam usulannya, pemerintah mengajukan revisi soal sanksi denda bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13, menjadi paling banyak Rp 2 miliar –naik dari sebelumnya Rp 500 juta. Pasal 5 ayat 1 mengatur tentang “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pasal 5 ayat 2 berisi ketentuan soal “Pers wajib melayani Hak Jawab. Pasal 13 mengatur soal larangan pemuatan iklan yang antara lain merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.

Kami mempertanyakan urgensi menaikkan denda sampai lebih dari 400 persen, dari Rp 500 juta menjadi Rp 2 miliar. Secara prinsip kami setuju ada sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pers. Namun, sanksi itu hendaknya dengan semangat untuk mengoreksi atau mendidik. Dengan jumlah denda yang sebesar itu, kami menilai semangatnya lebih bernuansa balas dendam. Adanya sanksi sebesar itu juga bisa dijadikan alat baru untuk mengintimidasi pers. Oleh karena itu, kami meminta usulan revisi pasal ini dicabut. 

Ketiga, menuntut konsistensi pemerintah dalam menerapkan Undang Undang Pers. Kami menilai bahwa undang-undang itu selama ini dinilai masih memadai untuk melindungi kebebasan pers asalkan dilaksanakan dengan konsisten. Menaikkan sanksi denda bagi orang yang melanggar pasal 4 ayat 2 dan 3 adalah bukan solusi untuk menegakkan UU Pers. Ayat 2 mengatur soal “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”, ayat 3 berisi jaminan bagi “pers nasional dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.” 

Namun bagi kami yang lebih utama adalah bagaimana konsistensi dalam implementasinya. Selama ini, tindakan orang yang dinilai melanggar dua ayat itu antara lain berupa kekerasan terhadap wartawan saat menjalankan tugasnya. Tindakan itu dikategorikan sebagai melanggar pasal 4 ayat 3 Undang Undang Pers, tapi juga masuk kategori pidana dalam KUHP. Selama ini para pelaku kekerasan terhadap wartawan itu lebih sering dijerat dengan KUHP, yang hukumannya lebih ringan. 

Jika aparat penegak hukum ingin melindungi kebebasan pers, mereka harusnya menggunakan Undang Undang Pers yang sanksinya lebih berat, yaitu bisa dikenai 2 tahun penjara atau denda Rp 500 juta. Jika sanksi yang sudah ada selama ini saja jarang dipakai, menjadi pertanyaan bagi kami untuk apa pemerintah mengusulkan revisi terhadap pasal ini? Kami menangkap kesan pemerintah seperti menjalankan politik “lip service”, pencitraan, untuk mengesankan melindungi kebebasan pers, dengan cara menaikkan jenis sanksi denda ini. Bagi kami, yang jauh lebih substantif yang bisa dilakukan pemerintah adalah konsistensi dalam implementasi penegakan hukum Undang Undang Pers.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Dede Bayi Calon Mujahidah Islam Lahir dengan Operasi Cessar. Ayo Bantu.!!

Dede Bayi Calon Mujahidah Islam Lahir dengan Operasi Cessar. Ayo Bantu.!!

Ayo bantu dede bayi ini, kekurangan biaya persalinan cessar di Rumah Sakit Banjar sebesar 5 juta rupiah. Sang ayah adalah aktivis Islam, dikenal pendekar bela diri yang sedang terkendala ekonomi....

Masuk Islam Satu Keluarga, Rudy Chow Liung Kehilangan Pekerjaan. Ayo Bantu Khitan dan Modal Usaha.!!

Masuk Islam Satu Keluarga, Rudy Chow Liung Kehilangan Pekerjaan. Ayo Bantu Khitan dan Modal Usaha.!!

Hijrah memeluk Islam, Rudy Chow tinggalkan bisnis peralatan sembahyang Vihara. Ia jadi pengangguran dan ekonominya ambruk....

IDC Tunaikan Beasiswa Muallaf Maria di Universitas Brawijaya Malang

IDC Tunaikan Beasiswa Muallaf Maria di Universitas Brawijaya Malang

Alhamdulillah, kini Maria muallaf mahasiswi Universitas Brawijaya bisa bernafas lega. Yayasan IDC menyalurkan amanah dari para donatur, sebesar Rp 66.648.300 untuk membantu beasiswa pendidikan...

Wakaf Speaker Mushalla Gunung Sri Tasikmalaya, Dapatkan Pahala yang Terus Mengalir

Wakaf Speaker Mushalla Gunung Sri Tasikmalaya, Dapatkan Pahala yang Terus Mengalir

Sudah 13 tahun mushalla ini menjadi sentral dakwah di kampung Gunung Sri, Tasikmalaya. Namun mushalla ini belum memiliki alat pengeras suara. Diperlukan dana 5 juta rupiah. Ayo Bantu....

Ayo Bantu Yatim Piatu Anna Puspita, Peluang Masuk Surga Bersama Nabi Sedekat Dua Jari

Ayo Bantu Yatim Piatu Anna Puspita, Peluang Masuk Surga Bersama Nabi Sedekat Dua Jari

Sejak balita ia ditinggal wafat sang ayah, menyusul sang ibunda wafat dua tahun silam. Segala kesulitan, kesedihan dan keruwetan hidup, kini harus dipikul sendiri. ...

Latest News
Politisi Golkar: Larangan Mudik Harus Sertakan Sanksi

Politisi Golkar: Larangan Mudik Harus Sertakan Sanksi

Kamis, 02 Apr 2020 08:30

Saleh Daulay: PSBB Belum Tentu Berjalan Efektif

Saleh Daulay: PSBB Belum Tentu Berjalan Efektif

Kamis, 02 Apr 2020 07:46

Nasir Djamil Apresiasi Pemulangan Tujuh TKA China di Aceh

Nasir Djamil Apresiasi Pemulangan Tujuh TKA China di Aceh

Kamis, 02 Apr 2020 06:55

Corona dan Status Darurat Kesehatan

Corona dan Status Darurat Kesehatan

Kamis, 02 Apr 2020 04:50

Angka Kematian Corona di DKI Tertinggi, DPRD Heran Pemerintah Pusat Tolak Karantina Wilayah

Angka Kematian Corona di DKI Tertinggi, DPRD Heran Pemerintah Pusat Tolak Karantina Wilayah

Kamis, 02 Apr 2020 01:21

Keimanan dan Kemanusiaan

Keimanan dan Kemanusiaan

Rabu, 01 Apr 2020 23:43

Gugur di Medan Juang

Gugur di Medan Juang

Rabu, 01 Apr 2020 22:48

Saudi Akan Bangun Ruang Karantina Raksasa untuk Isolasi Pesien Terinfeksi Corona dalam Sepekan

Saudi Akan Bangun Ruang Karantina Raksasa untuk Isolasi Pesien Terinfeksi Corona dalam Sepekan

Rabu, 01 Apr 2020 22:25

Delegasi Taliban Berada di Kabul untuk Memulai Proses Pertukaran Tahanan dengan Pemerintah

Delegasi Taliban Berada di Kabul untuk Memulai Proses Pertukaran Tahanan dengan Pemerintah

Rabu, 01 Apr 2020 22:06

Menguji Relevansi PSBB dan Darurat Sipil di Tengah Ancaman Corona

Menguji Relevansi PSBB dan Darurat Sipil di Tengah Ancaman Corona

Rabu, 01 Apr 2020 21:56

Tips Cermat Antisipasi Hoaks tentang Virus Corona di Internet

Tips Cermat Antisipasi Hoaks tentang Virus Corona di Internet

Rabu, 01 Apr 2020 20:46

Masyarakat Harus Sabar untuk Tinggal di Rumah Selama Pencegahan Wabah Virus Corona

Masyarakat Harus Sabar untuk Tinggal di Rumah Selama Pencegahan Wabah Virus Corona

Rabu, 01 Apr 2020 20:25

Musibah Tanda Allah Menginginkan Kebaikan

Musibah Tanda Allah Menginginkan Kebaikan

Rabu, 01 Apr 2020 20:11

Menguji Peran Madrasatul Ula di Musim Pandemi

Menguji Peran Madrasatul Ula di Musim Pandemi

Rabu, 01 Apr 2020 19:45

Mengkudeta Anies Baswedan?

Mengkudeta Anies Baswedan?

Rabu, 01 Apr 2020 18:02

Fenomena Mudik di Tengah Sebaran Wabah Corona

Fenomena Mudik di Tengah Sebaran Wabah Corona

Rabu, 01 Apr 2020 17:30

Minimalisir Penularan, 1 Unit Chamber Anti Covid-19 Terpasang di RSUD Haji Sulawesi Selatan

Minimalisir Penularan, 1 Unit Chamber Anti Covid-19 Terpasang di RSUD Haji Sulawesi Selatan

Rabu, 01 Apr 2020 17:20

Update 1 April 2020 Infografik Covid-19: 1677 Positif, 103 Sembuh, 157 Meninggal

Update 1 April 2020 Infografik Covid-19: 1677 Positif, 103 Sembuh, 157 Meninggal

Rabu, 01 Apr 2020 17:04

Jokowi Siapkan RS Khusus Corona di Pulau Galang, Fadli: Bagimana Cara Pasien ke Sana?

Jokowi Siapkan RS Khusus Corona di Pulau Galang, Fadli: Bagimana Cara Pasien ke Sana?

Rabu, 01 Apr 2020 16:39

Hadapi Corona, Muhaimin Iskandar Ingatkan Pemerintah Tidak Berutang ke Luar Negeri

Hadapi Corona, Muhaimin Iskandar Ingatkan Pemerintah Tidak Berutang ke Luar Negeri

Rabu, 01 Apr 2020 15:43


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X