Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
1.500 views

Elemen Pers Tolak Campur Tangan Pemerintah Lewat Omnibus Law

JAKARTA (voa-islam.com)—Sejumlah elemen pers yakni Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Ikatan Jurnalis Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Televisi Indonesia (IJTI) dan LBH Pers menolak upaya campur tangan pemerintah soal pers melalui revisi draf Omnibus Law Rancangan Undang-undang (RUU) Cipta Kerja (Ciptaker). 

Pada siaran pers yang dimuat aji.or.id, Senin (17/2/2020) disebutkan ada dua pasal disoroti dalam revisi Undang-Undang (UU) Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, yaitu mengenai modal asing dan ketentuan sanksi denda maupun pidana.

“Selain mengatur soal investasi, RUU (Ciptaker) ini juga memasukkan revisi sejumlah pasal dalam Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers. Setidaknya ada dua pasal yang akan diubah, yaitu soal modal asing dan ketentuan pidana,” tulis siaran pers

Rincian dari pasal asli dan usulan revisi, ada di bawah ini.

Undang Undang No. 40 tentang Pers    Revisi dalam Omnibus Law RUU Cilaka
Pasal 11    Pasal 11

Penambahan modal asing pada perusahaan pers dilakukan melalui pasar modal. Pemerintah Pusat mengembangkan usaha pers melalui penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal.

Pasal 18    Pasal 18
(1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 500 juta
.    (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp 2 miliar.
(2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak
Rp 500 juta.    (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 2 miliar.
(3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp 100 juta.
    (3) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dikenai sanksi administratif.
    (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, besaran denda, tata cara, dan mekanisme pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Atas usulan revisi pasal Undang Undang Pers yang disodorkan pemerintah, AJI, IJTI, PWI dan LBH Pers menyatakan sikap sebagai berikut:

Pertama, menolak adanya upaya pemerintah untuk campur tangan lagi dalam kehidupan pers. Niat untuk campur tangan lagi ini terlihat dalam Ombnibus Law Cilaka yang akan membuat peraturan pemerintah soal pengenaan sanksi administratif terhadap perusahaan media yang dinilai melanggar pasal 9 dan pasal 12. Pasal 9 memuat ketentuan soal perusahaan pers harus berbentuk badan hukum Indonesia. Pasal 12 mengatur soal perusahaan pers yang wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawabnya secara terbuka.

Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers, yang menjadi payung hukum kebebasan pers saat ini, dibentuk dengan semangat self regulatory dan tak ada campur tangan pemerintah di dalamnya. Semangat itu tak bisa dilepaskan dari pengalaman buruk di masa Orde Baru, di mana pemerintah melakukan campur tangan sangat dalam di bidang pers. Campur tangan itu ditunjukkan melalui adanya kewenangan pemerintah untuk mencabut SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers), mengendalikan Dewan Pers dengan menempatkan Menteri Penerangan sebagai ketua secara ex-officio, dan menetapkan hanya satu organisasi wartawan yang diakui. Instrumen-instrumen itulah yang kemudian dipakai oleh pemerintah untuk mengendalikan dan mengekang pers.

Lahirnya Undang Undang Pers tahun 1999 memiliki semangat untuk mengoreksi praktik buruk pemerintah Orde Baru dalam mengekang pers. Semangat itu tercermin antara lain dengan menegaskan kembali tak adanya sensor dan pembredelan, Dewan Pers yang dibentuk oleh komunitas pers dan tanpa ada wakil dari pemerintah seperti masa Orde Baru. Undang-undang itu juga memberikan kewenangan kepada Dewan Pers untuk menyusun ketentuan lebih operasional dari undang-undang itu. Artinya, kewenangan untuk mengimplementasikan undang-undang ini berada sepenuhnya di tangan Dewan Pers, bukan melalui peraturan pemerintah seperti dalam undang-undang pada umumnya.

Dengan membaca RUU Cilaka ini, yang di dalamnya ada usulan revisi agar ada Peraturan pemerintah yang mengatur soal pengenaan sanksi administratif, itu adalah bentuk kemunduran bagi kebebasan pers. Ini sama saja dengan menciptakan mekanisme “pintu belakang” (back dor), atau “jalan tikus”, bagi pemerintah untuk ikut campur  urusan pers. AJI mengkhawatirkan hal buruk di masa Orde Baru akan terulang, di mana pemerintah menggunakan dalih soal administratif untuk mengekang pers. Kami meminta revisi pasal ini dicabut.

Kedua, menolak dinaikkannya sanksi denda bagi perusahaan pers. Dalam usulannya, pemerintah mengajukan revisi soal sanksi denda bagi perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13, menjadi paling banyak Rp 2 miliar –naik dari sebelumnya Rp 500 juta. Pasal 5 ayat 1 mengatur tentang “Pers nasional berkewajiban memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat serta asas praduga tak bersalah. Pasal 5 ayat 2 berisi ketentuan soal “Pers wajib melayani Hak Jawab. Pasal 13 mengatur soal larangan pemuatan iklan yang antara lain merendahkan martabat suatu agama dan atau mengganggu kerukunan hidup antarumat beragama, serta bertentangan dengan rasa kesusilaan masyarakat.

Kami mempertanyakan urgensi menaikkan denda sampai lebih dari 400 persen, dari Rp 500 juta menjadi Rp 2 miliar. Secara prinsip kami setuju ada sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh pers. Namun, sanksi itu hendaknya dengan semangat untuk mengoreksi atau mendidik. Dengan jumlah denda yang sebesar itu, kami menilai semangatnya lebih bernuansa balas dendam. Adanya sanksi sebesar itu juga bisa dijadikan alat baru untuk mengintimidasi pers. Oleh karena itu, kami meminta usulan revisi pasal ini dicabut. 

Ketiga, menuntut konsistensi pemerintah dalam menerapkan Undang Undang Pers. Kami menilai bahwa undang-undang itu selama ini dinilai masih memadai untuk melindungi kebebasan pers asalkan dilaksanakan dengan konsisten. Menaikkan sanksi denda bagi orang yang melanggar pasal 4 ayat 2 dan 3 adalah bukan solusi untuk menegakkan UU Pers. Ayat 2 mengatur soal “Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran”, ayat 3 berisi jaminan bagi “pers nasional dalam mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.” 

Namun bagi kami yang lebih utama adalah bagaimana konsistensi dalam implementasinya. Selama ini, tindakan orang yang dinilai melanggar dua ayat itu antara lain berupa kekerasan terhadap wartawan saat menjalankan tugasnya. Tindakan itu dikategorikan sebagai melanggar pasal 4 ayat 3 Undang Undang Pers, tapi juga masuk kategori pidana dalam KUHP. Selama ini para pelaku kekerasan terhadap wartawan itu lebih sering dijerat dengan KUHP, yang hukumannya lebih ringan. 

Jika aparat penegak hukum ingin melindungi kebebasan pers, mereka harusnya menggunakan Undang Undang Pers yang sanksinya lebih berat, yaitu bisa dikenai 2 tahun penjara atau denda Rp 500 juta. Jika sanksi yang sudah ada selama ini saja jarang dipakai, menjadi pertanyaan bagi kami untuk apa pemerintah mengusulkan revisi terhadap pasal ini? Kami menangkap kesan pemerintah seperti menjalankan politik “lip service”, pencitraan, untuk mengesankan melindungi kebebasan pers, dengan cara menaikkan jenis sanksi denda ini. Bagi kami, yang jauh lebih substantif yang bisa dilakukan pemerintah adalah konsistensi dalam implementasi penegakan hukum Undang Undang Pers.* [Syaf/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Aktivis Masjid Butuh Kaki Palsu dan Gerobak untuk Hidup Mandiri, Ayo Bantu..!!

Aktivis Masjid Butuh Kaki Palsu dan Gerobak untuk Hidup Mandiri, Ayo Bantu..!!

Bermodal kaki palsu Abu Rahman keliling Kota Solo menjajakan minuman 'es kapal' untuk menafkahi keluarga. Kini ia tak bisa bekerja lagi karena kaki palsunya jebol tak bisa diperbaiki.Ayo Bantu.!!...

Daerah Rawan Pemurtadan Garut ini Kesulitan Air. Ayo Wakaf Mata Air.!!

Daerah Rawan Pemurtadan Garut ini Kesulitan Air. Ayo Wakaf Mata Air.!!

Selain jadi target pemurtadan misionaris, warga kesulitan air bersih untuk wudhu, mandi, minum, memasak, dll. Diperlukan dana 11 juta rupiah untuk pipanisasi penghubung sumber mata air ke masjid,...

Pembangunan Terhenti, Mushalla di Pelosok Sambong ini Terbengkalai. Ayo Bantu.!!

Pembangunan Terhenti, Mushalla di Pelosok Sambong ini Terbengkalai. Ayo Bantu.!!

Kondisi Mushalla Khoirussalam Sambong ini semrawut karena pembangunan berhenti terkendala dana. Dibutuhkan dana 15 juta rupiah untuk menuntaskan mushalla hingga layak dan nyaman. ...

Ingin Jadi Guru dan Penghafal Al-Qur’an, Yatim Nurlia  Butuh Biaya Sekolah, Ayo Bantu!!

Ingin Jadi Guru dan Penghafal Al-Qur’an, Yatim Nurlia Butuh Biaya Sekolah, Ayo Bantu!!

Yatim berprestasi ini putus sekolah. Impian pendidikan pesantren untuk mewujudkan cita-cita menjadi penghafal Al-Qur’an dan guru agama Islam terkubur oleh kendala biaya....

Kisah Pilu Mbah Siti, Sang Ahli Ibadah Hidup di Bilik Reyot Bantaran Sungai. Ayo Bantu.!!

Kisah Pilu Mbah Siti, Sang Ahli Ibadah Hidup di Bilik Reyot Bantaran Sungai. Ayo Bantu.!!

Nenek renta ahli ibadah ini hidup seorang diri di bilik reyot Bengawan Solo. Bila hujan seisi rumah kebocoran air. Di malam hari, ia menggigil kedinginan diserang angin malam karena dindingnya...

Latest News
Muadzin Baca Shalawat Setelah Adzan Dengan Keras, Bolehkah?

Muadzin Baca Shalawat Setelah Adzan Dengan Keras, Bolehkah?

Sabtu, 23 Jan 2021 14:00

12 Pengungsi Tewas Dibunuh Di Kamp Timur Laut Suriah Tempat Anggota Keluarga IS Ditahan

12 Pengungsi Tewas Dibunuh Di Kamp Timur Laut Suriah Tempat Anggota Keluarga IS Ditahan

Jum'at, 22 Jan 2021 23:16

Tahanan Palestina di Penjara Israel Meninggal Setelah Menerima Vaksin Virus Corona

Tahanan Palestina di Penjara Israel Meninggal Setelah Menerima Vaksin Virus Corona

Jum'at, 22 Jan 2021 22:37

Pantaskah Menuduh Curah Hujan Menjadi Penyebab Bencana Banjir?

Pantaskah Menuduh Curah Hujan Menjadi Penyebab Bencana Banjir?

Jum'at, 22 Jan 2021 19:42

Suami Menyusu ke Istrinya, Ini Pandangan Syaikh Bin Bazz!

Suami Menyusu ke Istrinya, Ini Pandangan Syaikh Bin Bazz!

Jum'at, 22 Jan 2021 17:08

Anggota DPR Ingatkan Penanggungjawab Penanganan Covid-19 Ada Dipundak Presiden Jokowi

Anggota DPR Ingatkan Penanggungjawab Penanganan Covid-19 Ada Dipundak Presiden Jokowi

Jum'at, 22 Jan 2021 12:38

Banjir Kalsel Akibat Kerusakan Lingkungan, Netty: Pemerintah Jangan Lepas Tangan!

Banjir Kalsel Akibat Kerusakan Lingkungan, Netty: Pemerintah Jangan Lepas Tangan!

Jum'at, 22 Jan 2021 08:43

Perintah Halal dan Tayyib Tidak Hanya Untuk Makanan Saja

Perintah Halal dan Tayyib Tidak Hanya Untuk Makanan Saja

Kamis, 21 Jan 2021 23:55

Studi: Penggunaan Masker Bantu Cegah Penularan Covid-19

Studi: Penggunaan Masker Bantu Cegah Penularan Covid-19

Kamis, 21 Jan 2021 22:05

Benyamin Netanyahu Desak Presiden Amerika Joe Biden Perkuat Aliansi AS-Israel

Benyamin Netanyahu Desak Presiden Amerika Joe Biden Perkuat Aliansi AS-Israel

Kamis, 21 Jan 2021 21:51

Serangan Bom Jibaku Kembar Di Baghdad Irak Tewaskan 28 Orang

Serangan Bom Jibaku Kembar Di Baghdad Irak Tewaskan 28 Orang

Kamis, 21 Jan 2021 20:54

Pandemi Covid-19 Belum Mereda, MP Persis Usulkan Muktamar Diundur Lagi

Pandemi Covid-19 Belum Mereda, MP Persis Usulkan Muktamar Diundur Lagi

Kamis, 21 Jan 2021 19:00

Menggantungkan Harapan dan Nasib

Menggantungkan Harapan dan Nasib

Kamis, 21 Jan 2021 16:26

Perpres Berbahaya, Mau Dibawa ke mana Negara?

Perpres Berbahaya, Mau Dibawa ke mana Negara?

Kamis, 21 Jan 2021 16:20

Seorang Tentara AS Ditangkap Karena Diduga Membantu Rencana Serangan Islamic State

Seorang Tentara AS Ditangkap Karena Diduga Membantu Rencana Serangan Islamic State

Kamis, 21 Jan 2021 15:15

Apakah Shalat Jum’at Wajib Bagi Wanita?

Apakah Shalat Jum’at Wajib Bagi Wanita?

Kamis, 21 Jan 2021 14:03

Legislator Berharap Komjen Listyo Sigit Bawa Perubahan di Tubuh Polri

Legislator Berharap Komjen Listyo Sigit Bawa Perubahan di Tubuh Polri

Kamis, 21 Jan 2021 12:52

Jadi Presiden AS Ke-46, Joe Biden Janjikan 'Hari Baru' Untuk Amerika Serikat

Jadi Presiden AS Ke-46, Joe Biden Janjikan 'Hari Baru' Untuk Amerika Serikat

Kamis, 21 Jan 2021 12:42

Inilah Harapan Partai Gelora kepada Listyo Sigit sebagai Kapolri Baru

Inilah Harapan Partai Gelora kepada Listyo Sigit sebagai Kapolri Baru

Kamis, 21 Jan 2021 12:32

DKI Punya Sekda Baru, Fahira Idris: Bantu Gubernur Kuatkan Koordinasi dan Kolaborasi Hadapi Pandemi

DKI Punya Sekda Baru, Fahira Idris: Bantu Gubernur Kuatkan Koordinasi dan Kolaborasi Hadapi Pandemi

Kamis, 21 Jan 2021 12:14


MUI

Must Read!
X