Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
1.186 views

Legislator: RUU Ciptaker Dorong Sentralisasi

 
JAKARTA (voa-islam.com)--Salah satu ketentuan kontroversial RUU Cipta Kerja adalah bahwa RUU setebal lebih dari 1.000 halaman itu sangat sentralistik, mencabut kewenangan Pemerintah Daerah secara drastis. 
 
Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI Bidang Industri dan Pembangunan, Mulyanto, menilai RUU Omnibus Law ini membuka jalan diberlakukan kembali sistem sentralisasi kekuasaan dimana semua kewenangan diatur dan ditentukan oleh Pemerintah Pusat. Sedang Pemerintah Daerah hanya menjadi pelaksana teknis. 
 
Ketentuan ini dinilai Mulyanto bertentangan dengan semangat reformasi yang menginginkan adanya pembagian kekuasaan atau kewenangan secara harmonis antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Dengan itu, Pemerintah Daerah didorong untuk lebih otonom dalam menentukan program pembangunan wilayah secara mandiri berdasarkan potensi yang ada.
 
"PKS mendesak Pemerintah tidak kembali memutar jarum sejarah ke era sentralistik. Melalui RUU Omnibus Law Ciptaker berbagai bentuk perizinan yang semula menjadi kewenangan pemerintah daerah seluruhnya akan ditarik menjadi kewenangan Pusat," kata Mulyanto.
 
Mulyanto melihat sedikitnya ada 2 isu penting terkait peran pemerintah daerah yang diatur dalam RUU Ciptaker ini.
 
Pertama, terkait dengan tugas pokok dan fungsi. Kedua terkait dengan kewenangan perijinan berusaha.
 
Terkait tugas pokok dan fungsi Pemda, RUU Ciptaker ini akan memangkas peran pemda berupa: Dihapusnya tupoksi pemda dalam penyelenggaraan Urusan Konkuren; Hilangnya kewenangan pemda dalam penyelenggaraan tata ruang daerah. Padahal kedua ketentuan ini menjadi jantung dalam penyelenggaraan desentralisasi pemerintahan di daerah.
 
Sementara kewenangan Pemda dalam pembangunan sektor di daerah habis terpangkas, karena ditariknya penyelenggaraan: kegiatan minerba; pengelolaan kepariwisataan; pengelolaan wilayah pesisir; pembinaan, pengelolaan data terintegrasi usaha perkebunan; pengelolaan transporasi; sumber daya air; jasa konstruksi; perumahan dan kawasan pemukiman, rumah susun; penyelenggaraan pasar rakyat, pasar swalayan, perkulakan dll; serta penyelenggaraan kelistrikan; dll.
 
Terkait dengan kewenangan perizinan, RUU Ciptaker ini, menghapus kewenangan pemda hampir di seluruh sektor dalam 11 klaster, antara lain: perizinan pemanfaatan ruang; Izin Mendirikan Bangunan (IMB); transportasi; Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); pengelolaan limbah B3; penanaman modal; usaha perkebunan; pertambangan minerba, dll.
 
"Terkait dengan perizinan di daerah, ternyata juga dikritisi oleh Bank Dunia.
 
Dalam laporan perekonomian Indonesia yang dirilis Juli ini dengan judul Indonesia Economic Prospects: The Long Road to Recovery, Bank Dunia menilai terdapat beberapa klausul dalam RUU Omnibus Law Ciptaker yang berpotensi merugikan ekonomi Indonesia, salah satunya adalah ketentuan tentang perijinan.
 
Dalam aspek perizinan, World Bank menyorot klausul yang tidak lagi mengkategorikan usaha farmasi, rumah sakit, pendirian bangunan sebagai kegiatan berisiko tinggi, termasuk juga relaksasi syarat-syarat perlindungan lingkungan yang berpotensi mengganggu kehidupan masyarakat.
 
Secara umum, World Bank menilai kegiatan usaha yang selama ini terhambat oleh perizinan, sesungguhnya bukanlah dalam aspek regulasi, melainkan oleh korupsi dan rumitnya proses administrasi perizinan," imbuh Mulyanto.
 
"Jadi terkait perizinan ini yang utama bukanlah sekedar memindahkan kembali kewenangan dari daerah ke pusat, tetapi membangun budaya birokrasi yang efisien; sistem yang transparan,  akutabel, dan berbasis merit; serta SDM yang amanah dan profesional," jelas Mulyanto. 
 
Anggota Komisi VII DPR RI ini berpendapat dengan dicabutnya seluruh kewenangan daerah, maka RUU Omnibus Law ini berpotensi merusak tatanan demokratisasi serta prinsip desentralisasi dan otonomi daerah. 
 
Kondisi ini bertentangan dengan ruh konstitusi dalam pasal 18 ayat 2 UUD NRI tahun 1945, yang menyatakan bahwa pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. 
 
"Ini adalah soal serius, yang tidak boleh disepelekan. Apakah pemerintah pusat dapat mengurus semua kewenangan dan perijian yang disentralisasikan? 
 
Lalu, bagaimana dengan pemungsian SDM daerah? Ketika pendapatan daerah berkurang, apakah akan dikompensasi dengan DAU atau DAK atau dana bagi hasil sumber daya alam? 
 
Jangan sampai nanti setelah RUU ini disetujui, Pemda mogok, tidak menjalankannya di lapangan, terjadi kekosongan regulasi di daerah, serta berbagai program pembangunan berakhir dengan kemandegan," seru Mulyanto.
 
Mulyanto mengingatkan eksperimentasi bernegara sejak Era Reformasi salah satunya adalah terkait dengan penataan format hubungan pusat-daerah, pasca runtuhnya pemerintahan sentralistik Orde Baru melalui beberapa kali revisi UU Pemda (UU No. 23 tahun 2014). 
 
Karena itu upaya untuk menjaga keseimbangan harmonis hubungan pusat-daerah adalah sebuah langkah penting dan strategis dalam mengelola demokrasi di negeri Nusantara dengan spent of controll yang luas ini.*[Syaf/voa-islam.com]
 

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Politik Indonesia lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Kista Membahayakan Kehamilan, Teh Imas Ummu Zahra Harus Harus Dikiret. Ayo Bantu.!!

Teh Imas mengalami gangguan kehamilan karena mengidap kista. Janinnya tak berkembang, yang dalam medis disebut IUGR (intrauterine growth restriction). Ia harus dikiret karena membahayakan nyawa....

Korban Tabrak Lari,  Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Korban Tabrak Lari, Istri Aktivis Dakwah Tergolek Remuk Tulang, Ayo Bantu!!!

Saat hendak membantu orang tertimpa musibah, Ummu Qisthi jadi korban tabrak lari mobil pickup. Empat bulan pasca operasi tulang remuk, kondisinya memburuk dan lukanya mengeluarkan nanah...

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Pesantren Tahfizh Al-Qur'an Gunungsari Butuh Masjid. Ayo Bantu Amal Jariyah.!!!

Sudah 4 tahun Pesantren Tahfiz Al-Qur’an ini mendidik para yatim dan kaum dhuafa tanpa memungut biaya. Mereka butuh masjid, anggaran dana 160 juta rupiah. Sisihkan harta, dapatkan istana di...

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Mantan Napi Mujahidin Ingin Taubat dan Hijrah, Ayo Bantu Modal Usaha.!!

Bebas dari penjara ia taubat dan hijrah, tapi kesulitan pekerjaan. Saat ekonomi terjepit, datang tawaran bisnis haram dari sesama mantan napi. Ia butuh dana 7,5 juta rupiah untuk modal usaha...

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Balita Ridho Ramdhani Mati-matian Berjuang Melawan Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Di usia balita ia harus berjuang mati-matian melawan tumor ganas yang bersarang di bokongnya. Setiap saat merintih tangis di pangkuan ayah bundanya. Ia harus dioperasi tapi terbentur biaya....

Latest News
Laporan: Oman dan Sudan Akan Umumkan Kesepakatan Normalisasi dengan Israel Pekan Depan

Laporan: Oman dan Sudan Akan Umumkan Kesepakatan Normalisasi dengan Israel Pekan Depan

Sabtu, 26 Sep 2020 19:30

Menkeu Gelontorkan Rp20 Triliun untuk Jiwasraya, Anis: Pencederaan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Menkeu Gelontorkan Rp20 Triliun untuk Jiwasraya, Anis: Pencederaan Bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Sabtu, 26 Sep 2020 11:43

Korean Wave Inspirasi Halu

Korean Wave Inspirasi Halu

Sabtu, 26 Sep 2020 09:37

Pengabaian Keselamatan Jiwa Rakyat dalam Pilkada 2020

Pengabaian Keselamatan Jiwa Rakyat dalam Pilkada 2020

Sabtu, 26 Sep 2020 08:49

Covid-19: Antara Bunuh Diri dan Membunuh

Covid-19: Antara Bunuh Diri dan Membunuh

Sabtu, 26 Sep 2020 05:37

Rezim Nekad dan Tuli

Rezim Nekad dan Tuli

Jum'at, 25 Sep 2020 23:34

WhatsApp Akan Bisa Digunakan di 4 Perangkat

WhatsApp Akan Bisa Digunakan di 4 Perangkat

Jum'at, 25 Sep 2020 22:33

Inggris Dan Prancis Catat Jumlah Kasus Harian COVID-19 Tertinggi

Inggris Dan Prancis Catat Jumlah Kasus Harian COVID-19 Tertinggi

Jum'at, 25 Sep 2020 22:00

Jejak Perempuan dalam Membangun Peradaban

Jejak Perempuan dalam Membangun Peradaban

Jum'at, 25 Sep 2020 21:54

GERAK Jabar Sampaikan Ikrar Siap Berjuang Membela Agama, Bangsa dan Negara

GERAK Jabar Sampaikan Ikrar Siap Berjuang Membela Agama, Bangsa dan Negara

Jum'at, 25 Sep 2020 21:43

Korean Wave, Layakkah Jadi Panutan?

Korean Wave, Layakkah Jadi Panutan?

Jum'at, 25 Sep 2020 21:18

Palestina Akan Adakan Pemilu Pertama Dalam 15 Tahun Menyusul Kesepakatan Antara Hamas dan Fatah

Palestina Akan Adakan Pemilu Pertama Dalam 15 Tahun Menyusul Kesepakatan Antara Hamas dan Fatah

Jum'at, 25 Sep 2020 21:15

Rezim Mesir Rencanakan Demo Tandingan Untuk Melawan Protes Anti-Sisi

Rezim Mesir Rencanakan Demo Tandingan Untuk Melawan Protes Anti-Sisi

Jum'at, 25 Sep 2020 20:55

Dipaksa Teken Pakta Integritas, Mahasiswa di Persimpangan Jalan?

Dipaksa Teken Pakta Integritas, Mahasiswa di Persimpangan Jalan?

Jum'at, 25 Sep 2020 20:51

Tatkala Klaim Kehalalan Vaksin Covid-19 Dipertanyakan?

Tatkala Klaim Kehalalan Vaksin Covid-19 Dipertanyakan?

Jum'at, 25 Sep 2020 20:28

Mengapa Rezim Dituduh Membuka Pintu Komuninisme?

Mengapa Rezim Dituduh Membuka Pintu Komuninisme?

Jum'at, 25 Sep 2020 18:25

Sejarah, Masa Lalu-Kini-dan Mendatang

Sejarah, Masa Lalu-Kini-dan Mendatang

Jum'at, 25 Sep 2020 18:04

GERAK Jabar Minta Presiden dan Kapolri Tuntaskan Teror Kepada Ulama dan Perusakan Masjid

GERAK Jabar Minta Presiden dan Kapolri Tuntaskan Teror Kepada Ulama dan Perusakan Masjid

Jum'at, 25 Sep 2020 17:47

Muskat Ancam Penjarakan dan Denda Besar Pemakai Rok Mini dan Celana Pendek di Tempat Umum

Muskat Ancam Penjarakan dan Denda Besar Pemakai Rok Mini dan Celana Pendek di Tempat Umum

Jum'at, 25 Sep 2020 14:30

Wakaf Produktif Besar Manfaat, Masyarakat Perlu Diberi Diedukasi

Wakaf Produktif Besar Manfaat, Masyarakat Perlu Diberi Diedukasi

Jum'at, 25 Sep 2020 09:12


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X