JAKARTA (voa-islam.com)--Anggota DPR RI Fraksi PKS Rofik Hananto dengan tegas menilai tidak ada alasan Pemerintah menaikkan harga BBM. Kenaikan BBM ini akan menjadi musibah baru buat rakyat.
“Pemerintah tidak punya alasan untuk menaikkan BBM. Hal ini karena dana subsidi dan kompensasi sudah dialokasikan dengan asumsi harga ICP USD 100 per barel,” kata Rofik Hananto Anggota Komisi VII DPR RI tersebut.
Sekarang ini, menurut Rofik, harga minyak dunia per 21 Agustus 2022 sudah menurun dan berada di kisaran USD 90 per barel, dengan rincian WTI Crude sebesar USD 89.63 per barel dan Brent Crude sebesar USD 95,50 per barel. Ini artinya bantalan anggaran yang telah disediakan sudah sesuai dalam menampung fluktuasi harga minyak dunia.
“Buat apa menyediakan dana bantalan ini kalau pada akhirnya harga BBM naik juga. Masyarakat tentu tidak bisa mencerna logika berpikir seperti ini. Lagi-lagi mereka merasa dikorbankan dan dikalahkan kepentingannya,” kata legislator asal Dapil Jawa Tengah 7 itu.
Rofik menilai, Pemerintah terbukti tidak kredibel dan rasional dalam rencana alokasi anggarannya. Banyak alokasi anggaran yang ditujukan untuk proyek-proyek infrastruktur transportasi yang jauh dari mensejahterakan rakyat, namun nilai investasinya sangat besar seperti bandara, pelabuhan dan kereta cepat.
Proyek kereta cepat Jakarta – Bandung yang saat ini tertunda, untuk tidak menyebut mangkrak, kerena anggarannya yang membengkak dan membutuhkan bantuan anggaran dari APBN. Biaya pembangunannya diperkirakan membengkak sebesar US$1,1-1,9 miliar dari perhitungan awal atau sekitar Rp16,3 triliun atau setara dengan Rp28,2 triliun dengan asumsi kurs Rp14.800.
“Ini berbeda dengan janji Presiden yang mengatakan tidak akan menggunakan uang rakyat sepeserpun. Belum lagi jelas segmen masyarakat mana yang menjadi penerima manfaatnya karena ongkos tiketnya diperkirakan sebesar Rp 400 ribu sekali jalan, proyek kereta cepat ini sudah akan membebani APBN,” tuturnya.
Menurut data PT Kereta Cepat Indonesia China, progress per Juli 2022 ini sudah mencapai 84 %. Belum jelas kepastian proyek kereta cepat ini ke depannya, tanpa adanya bantuan anggaran dari APBN.
Jelas sekali, ujar Rofik, Pemerintah gagal menjalankan amanatnya dalam mengelola anggaran untuk secara maksimal mensejahterahterakan rakyat. Alokasi subsidi dalam APBN ini lebih dirasakan Pemerintah sebagai beban. Padahal subsidi ini yang langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Heran aja, kok ada Pemerintah yang tidak suka rakyatnya senang. Lupa mungkin ya kalau mandat memerintah itu bersumber dari rakyat,” kata Rofik.
Dia menambahkan, rencana pemerintah tersebut akan berdampak signifikan terhadap indeks harga konsumen (IHK), yang pada akhirnya akan mengganggu roda perekonomian nasional.
“Dengan naiknya harga BBM subsidi, laju inflasi Tanah Air akan melonjak tinggi. Kenaikkan harga itu juga berpotensi menggerus daya beli rumah tangga, sebab BBM merupakan salah satu komoditas primer masyarakat. Ini pada akhirnya akan mengganggu perekonomian nasional,” ujar Rofik mengakhiri.*[Red/voa-islam.com]
