Home | Redaksi | Advertisement | Kirim Naskah | Pedoman Pemberitaan Media Siber
Facebook RSS
1.710 views

Sarat dengan Liberalisme dan Mengabaikan Pancasila, PP KAMMI Tolak RUU P-KS

PRESS REALEASE 

PENGURUS PUSAT KESATUAN AKSI MAHASISWA MUSLIM INDONESIA

TOLAK RUU PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL

DPR RI, 26 AGUSTUS 2019

Dengan ini Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyatakan penolakan pengesahan RUU P-KS karena sarat dengan nilai liberalisme yang mengabaikan Pancasila, ketahanan keluarga, agama dan moralitas bangsa Indonesia.

Pandangan KAMMI setidak-tidaknya diturunkan dalam poin-poin sebagai berikut:

1) RUU P-KS dengan sengaja mengabaikan falsafah Pancasila dan UUD N RI 1945 seraya mengambil falsafah feminisme.

    1. Sehingga RUU P-KS, di bawah term “Kekerasan Seksual” mengandung kekeliruan yang sangat fatal dalam merumuskan “siapa korban dalam pelanggaran dan/atau perbuatan kriminal pada nilai kesusilaan”.
    2. Pelacur sebagai “korban” kekerasan seksual adalah “pelaku” kejahatan seksual karena menyuburkan zina di tengah-tengah masyarakat.
    3. Pezina sebagai “korban” kekerasan seksual adalah “pelaku” kejahatan seksual karena merusak tatanan kekeluargaan.
    4. Pelaku penyimpangan seksual sebagai “korban” kekerasan seksual adalah “pelaku” kejahatan seksual yang menjadi penyakit masyarakat.
    5. RUU P-KS mengabaikan konteks dimana seseorang dapat saja merupakan pelaku kenakalan atau kejahatan seksual sebelum menjadi korban. Seharusnya pemberantasan terhadap pelanggaran dan/atau perbuatan kriminal pada nilai kesusilaan dalam masyarakat mempertimbangkan akar dari adanya kekerasan seksual yaitu kebobrokan moral dan rentannya ketahanan keluarga.
    6. Hal ini karena RUU P-KS tidak memuat agama dan moral sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28 J UUD N RI 1945 sebagai asas penegakan hukum sehingga konsep pemidanaannya hanya bertumpu pada kejadian akhir dari suatu situasi kejahatan pada nilai kesusilaan di dalam masyarakat.
    7. Pengabaian ini pada kelanjutannya merupakan upaya untuk menancapkan pemahaman feminisme yang tidak sesuai dengan Pancasila, sebagaimana tergambarkan dalam Naskah Akademik-nya.
    8. Selanjutnya Naskah Akademik RUU P-KS tidak menginginkan adanya penerapan kausalitas hukum dalam proses penyidikan. Ini merupakan penerapan dari paham permisif yang mendobrak penemuan fakta hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
    9. Dalam kasus pemaksaan aborsi misalnya, penentuan bahwa seseorang melakukan aborsi karena pemaksaan seseorang, dimungkinkan hanya berbasis keterangan satu sisi pelaku aborsi. Hal ini sangat mungkin menjadi alat bagi pelaku aborsi untuk menghindari jeratan hukum berdasarkan UU tentang Kesehatan.

2) RUU P-KS memuat kata-kata ambigu yang berbahaya dalam penafsiran hukumnya, yang sebagian di antaranya sebagai berikut:

Perbuatan lainnya

Biaya lainnya yang diperlukan

Hasrat seksual

Dokumen pendukung lainnya yang dibutuhkan oleh Korban

Relasi kuasa

Keluarga dan kelompoknya

Relasi gender

Hak penguatan psikologis

Relasi

Pendamping lain

Gender

Berspektif hak asasi manusia dan gender

Korporasi

Dokumen

Saksi

Kepentingan terbaik

Kepentingan terbaik

Penyidik menghitung untuk menentukan jenis dan jumlah Ganti kerugian bagi Korban

Lingkungan bebas kekerasan seksual

Situasi khusus lainnya

Organisasi bantuan hukum

Perbudakan seksual

Dsb…

Menimbang banyaknya kata-kata ambigu di atas, naskah RUU P-KS tidak layak untuk diterapkan sebagai naskah hukum yang seharusnya lugas dan tidak multitafsir.

3) Salah satu hal yang paling mencengangkan adalah Pasal 136 RUU P-KS yang menyebutkan bahwa korporasi dapat dipidana ganti kerugian karena melakukan kekerasan seksual. Persoalaannya, korporasi yang dimaksud di dalam RUU P-KS adalah sekumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi baik berbadan hukum maupun bukan berbadan hukum.

    1. Pertama, korporasi dalam hukum bisnis sudah pasti berbadan hukum karena kekayaan yang terorganisasi secara terpisah dari orang per orang hanya dapat dilakukan oleh badan hukum. Mengapa RUU P-KS memuat definisi yang tidak lazim lewat kata-kata bersayap?
    2. Kedua, tidak ada korporasi berbadan hukum yang dapat secara sengaja didirikan untuk melakukan perbuatan kriminal pada nilai kesusilaan karena sudah pasti menyalahi kausa halal dalam hukum perdata Indonesia.
    3. Ketiga, korporasi dalam makna yang sesuai dengan definisi dalam RUU P-KS di atas paling mungkin di-implementasikan pada industri gelap seperti prostitusi.
    4. Sehingga penafsiran hukum atas Pasal 136 sangat logis diterapkan sebagai perlindungan bagi para pelacur yang bekerja di “korporasi” demikian. Dalam hal kasus demikian menjadi preseden peradilan, bukan tidak mungkin Indonesia digiring untuk melegalkan Industri perzinaan melalui RUU ini.

4) RUU P-KS mengabaikan ketahanan keluarga.

    1. RUU P-KS hanya melihat kejadian pelanggaran dan/atau perbuatan kriminal pada nilai kesusilaan sebagai peristiwa hukum yang terpisah dari struktur ketatamasyarakatan organik Indonesia.
    2. Pengabaian terhadap institusi keluarga turut pula menafikan nilai-nilai kehidupan yang berakar urat dalam masyarakat Indonesia.

5) RUU P-KS berpotensi menyuburkan penyimpangan seksual (LGBTQ) dan perzinaan.

    1. Bertolak belakang dengan jangkauan penegakan hukumnya yang begitu luas pada aspek pencegahan, pemidanaan, peradilan, dan pemulihan, RUU P-KS sengaja menyempitkan materi pengaturan pada kekerasan seksual.
    2. Sehingga sistem hukum yang terkait pelanggaran dan/atau perbuatan kriminal pada nilai kesusilaan hanya akan menyempit pada perspektif kekerasan seksual.
    3. Konsep sistem hukum yang dimuat dalam RUU P-KS meniadakan konsep “kausa halal” karena unsur “paksaan” menjadi variabel utama dalam mendefinisikan telah terjadinya perbuatan kriminal pada kesusilaan.
    4. RUU P-KS pada keseluruhannya akan mengacaukan penafsiran hukum atas perbuatan yang halal dan tidak halal menurut hukum. Dalam hal pelacuran dengan paksaan maka tidak diperbolehkan, dalam hal pelacuran tidak paksaan maka diperbolehkan.
    5. RUU P-KS merumuskan bahwa “saksi adalah orang yang mendengar dari korban”, bukan hanya yang melihat, mendengar dan menyaksikan sendiri suatu peristiwa hukum. Hal ini menyalahi logika hukum yang menghendaki adanya validitas fakta hukum.

6) RUU P-KS memuat aspek pendidikan yang berbahaya bagi generasi masa depan bangsa.

    1. Konsep bobrok yang tergambarkan sebagaimana di atas merupakan bahan kurikulum pendidikan yang pada kelanjutannya harus dimuat di bawah RUU P-KS.
    2. Kurikulum pendidikan dalam konteks kekerasan seksual ini sangat berbahaya karena tidak mempersoalkan mana perbuatan seksualitas yang dibenarkan dan tidak dapat dibenarkan karena hanya bertumpu pada keberadaan “persetujuan” yang dipisahkan dari tuntunan agama dan moral.

 

Sehingga tuntutan di dalam Aksi ini adalah untuk “MENOLAK PENGESAHAN RUU P-KS” dan “MENDESAK PANJA RUU P-KS DI KOMISI 8 DPR RI UNTUK MENIADAKAN PEMBAHASAN RUU P-KS”.

 

Direktur Lembaga Kajian Hukum KAMMI

Mira Fajri

Ketua Bidang Perempuan PP KAMMI

Reviana Revitasari

Ketua Umum PP KAMMI

Irfan Ahmad Fauzi

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Pers Rilis lainnya:

+Pasang iklan

Gamis Syari Murah Terbaru Original

FREE ONGKIR. Belanja Gamis syari dan jilbab terbaru via online tanpa khawatir ongkos kirim. Siap kirim seluruh Indonesia. Model kekinian, warna beragam. Adem dan nyaman dipakai.
http://beautysyari.id

Cari Obat Herbal Murah & Berkualitas?

Di sini tempatnya-kiosherbalku.com. Melayani grosir & eceran herbal dari berbagai produsen dengan >1.500 jenis produk yang kami distribusikan dengan diskon sd 60% Hub: 0857-1024-0471
http://www.kiosherbalku.com

Dicari, Reseller & Dropshipper Tas Online

Mau penghasilan tambahan? Yuk jadi reseller tas TBMR. Tanpa modal, bisa dikerjakan siapa saja dari rumah atau di waktu senggang. Daftar sekarang dan dapatkan diskon khusus reseller
http://www.tasbrandedmurahriri.com

NABAWI HERBA

Suplier dan Distributor Aneka Obat Herbal & Pengobatan Islami. Melayani Eceran & Grosir Minimal 350,000 dengan diskon s.d 60%. Pembelian bisa campur produk >1.300 jenis produk.
http://www.anekaobatherbal.com

Ayo Bantu Yatim Piatu Anna Puspita, Peluang Masuk Surga Bersama Nabi Sedekat Dua Jari

Ayo Bantu Yatim Piatu Anna Puspita, Peluang Masuk Surga Bersama Nabi Sedekat Dua Jari

Sejak balita ia ditinggal wafat sang ayah, menyusul sang ibunda wafat dua tahun silam. Segala kesulitan, kesedihan dan keruwetan hidup, kini harus dipikul sendiri. ...

Danang Remaja Yatim Kritis Digerogoti Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Danang Remaja Yatim Kritis Digerogoti Tumor Ganas. Ayo Bantu.!!

Lengkap sudah ujian hidup remaja yatim asal Indramayu ini. Terlahir yatim sejak balita, ia dibesarkan tanpa belaian kasih ayah dan ibu. Kini di usia remaja, ia diuji dengan penyakit tumor ganas...

Masya Allah... Mushalla Al-Hidayah Mojosari Lapuk Terancam Ambruk. Ayo Bantu..!!

Masya Allah... Mushalla Al-Hidayah Mojosari Lapuk Terancam Ambruk. Ayo Bantu..!!

Mushalla berumur 80 tahun ini didirikan Kyai Asmuri pada zaman penjajahan Belanda sebagai markas ibadah dan perjuangan pemuda kampung Mojosari Sragen. Kini kondisinya lapuk, reyot, dan keropos...

Hijrah Memeluk Islam, Muallaf Calon Dokter Diterpa Banyak Ujian. Ayo Bantu Biaya Kuliah.!!

Hijrah Memeluk Islam, Muallaf Calon Dokter Diterpa Banyak Ujian. Ayo Bantu Biaya Kuliah.!!

Sejak hijrah dari Kristen, Maria terbuang dari keluarga besar dengan berbagai tuduhan dan fitnah keji. Tanpa dukungan keluarga, mahasiswi kedokteran Universitas Brawijaya ini butuh biaya kuliah...

Hidup Sebatang Kara, Rumah Nenek Halimah Ludes Kebakaran. Ayo Bantu..!!

Hidup Sebatang Kara, Rumah Nenek Halimah Ludes Kebakaran. Ayo Bantu..!!

Di usia uzurnya Nenek Halimah makin rajin beribadah dan banyak ujian iman. Rumah gubuknya ludes terbakar. Dibutuhkan dana Rp 13 juta, untuk membangun rumah sederhana agar bisa istirahat dan khusyuk...

Latest News
Kerudungin Kepala Dulu atau Hati Dulu?

Kerudungin Kepala Dulu atau Hati Dulu?

Rabu, 19 Feb 2020 03:21

Fahira Nilai Omnibus Law Bentuk Frustasi Pemerintah atas Mandeknya Ekonomi

Fahira Nilai Omnibus Law Bentuk Frustasi Pemerintah atas Mandeknya Ekonomi

Rabu, 19 Feb 2020 02:44

Kemuliaan Seorang Ibu

Kemuliaan Seorang Ibu

Rabu, 19 Feb 2020 01:53

PKS Minta Peran Kelembagaan Batan Diperkuat

PKS Minta Peran Kelembagaan Batan Diperkuat

Rabu, 19 Feb 2020 00:53

Tak Dilibatkan Bahas RUU Ciptaker, AJI: Mau Buat UU Apa Konspirasi Kejahatan?

Tak Dilibatkan Bahas RUU Ciptaker, AJI: Mau Buat UU Apa Konspirasi Kejahatan?

Selasa, 18 Feb 2020 23:58

Hadits

Hadits "Tidak Ada Penularan Penyakit", Apa Maksudnya?

Selasa, 18 Feb 2020 23:39

Solusi Islam Cegah Perselingkuhan

Solusi Islam Cegah Perselingkuhan

Selasa, 18 Feb 2020 22:45

Turki Keluarkan Surat Perintah Penangkapan untuk 700 Orang Terkait Fetullah Gulen

Turki Keluarkan Surat Perintah Penangkapan untuk 700 Orang Terkait Fetullah Gulen

Selasa, 18 Feb 2020 21:00

Hampir 1 Juta Orang Mengungsi Sejak Rezim Assad Meluncurkan Ofensif Idlib Bulan Desember

Hampir 1 Juta Orang Mengungsi Sejak Rezim Assad Meluncurkan Ofensif Idlib Bulan Desember

Selasa, 18 Feb 2020 20:30

Pemimpin Oposisi Sudan: Normalisasi dengan Penjajah Israel Adalah Tindakan Penghianatan

Pemimpin Oposisi Sudan: Normalisasi dengan Penjajah Israel Adalah Tindakan Penghianatan

Selasa, 18 Feb 2020 20:01

Sebut Agama Musuh Terbesar Pancasila, Pernyataan Kepala BPIP Menyesatkan

Sebut Agama Musuh Terbesar Pancasila, Pernyataan Kepala BPIP Menyesatkan

Selasa, 18 Feb 2020 18:42

Aborsi: Komplikasi Kronis Kapitalisme-Sekuler

Aborsi: Komplikasi Kronis Kapitalisme-Sekuler

Selasa, 18 Feb 2020 18:41

Salah Urus

Salah Urus

Selasa, 18 Feb 2020 18:40

Universitas Muhammadiyah Surabaya Jadi Sponsor Persebaya Musim Ini

Universitas Muhammadiyah Surabaya Jadi Sponsor Persebaya Musim Ini

Selasa, 18 Feb 2020 17:00

Sekolah yang Tak Mendidik

Sekolah yang Tak Mendidik

Selasa, 18 Feb 2020 16:29

Bayar SPP Pakai GoPay, Said Didu Ingatkan Nadiem Makarim Soal Korupsi

Bayar SPP Pakai GoPay, Said Didu Ingatkan Nadiem Makarim Soal Korupsi

Selasa, 18 Feb 2020 16:11

Banjir DKI Kok Surveinya Di 34 Provinsi, Pasti Ngawur!

Banjir DKI Kok Surveinya Di 34 Provinsi, Pasti Ngawur!

Selasa, 18 Feb 2020 15:00

Kepala BPIP Ditantang Debat Terbuka Majelis Mujahidin

Kepala BPIP Ditantang Debat Terbuka Majelis Mujahidin

Selasa, 18 Feb 2020 14:57

Liberalisasi Suburkan Bisnis Ngeri (Klinik Aborsi)

Liberalisasi Suburkan Bisnis Ngeri (Klinik Aborsi)

Selasa, 18 Feb 2020 12:34

Jelang Aksi 212 Tahun 2020, GNPF Ulama Ingatkan Penegak Hukum Tegas kepada Koruptor

Jelang Aksi 212 Tahun 2020, GNPF Ulama Ingatkan Penegak Hukum Tegas kepada Koruptor

Selasa, 18 Feb 2020 12:28


Hijab Syari Terbaru 2020

Must Read!
X