Ichsanuddin Noorsy: Ini Pemerintahan Neolib, Meski SBY Katakan Tidak

JAKARTA (voa-islam.com) - Ichsanuddin Noorsy, pengamat ekonomi dan politik, berpandangan kebijakan Pemerintahan SBY tetap berorientasi paham neolib.

"Ini adalah pemerintahan neolib, meskipun SBY katakan tidak, namun kebijakan-kebijakannya tetap neolib," kata Noorsy dalam diskusi soal 'Pembubaran BP Migas' di Gedung DPD/DPR, Jakarta, Rabu (21/11/2012).

Menurutnya, dalam kebijakan pengelolaan migas, SBY terlihat menganut paham ini. Noorsy mencontohkan, nyaris semua sektor di-liberal-kan, jika mempelajari Perpres No 77 2007.

"Jika demikian, maka kemakmuran rakyat sebesarnya lewat persaingan usaha, dan dilaksanakan melalui modal asing dan teknologi impor, yang sudah menguasai sumber daya migas Indonesia," ujarnya.

...Ini adalah pemerintahan neolib, meskipun SBY katakan tidak, namun kebijakan-kebijakannya tetap neolib

Menyoal putusan MK atas tuntutan uji materi UU 22/2001 tentang Migas dengan dibubarkannya BP Migas, Noorsy berpandangan itu bisa diterjemahkan MK ingin negara menguasai sumber daya.

"Padahal, di balik itu, terjadi persaingan usaha yang berbasis berpikirnya the winner takes all. Maka, BUMN sebagai alat pemeintah untuk memenuhi kemakmuran rakyat  sebesar-besarnya, menjadi bersaing dengan korporasi swasta, dan diterjemahkan melalui mekanisme pasar bebas," bebernya.

Putusan MK, lanjutnya, adalah kemenangan semu, dan akar masalahnya belum terselesaikan.

"Lalu, apakah kita masih berdaulat secara energi?" tanya Noorsy. [Widad/trb]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Syi'ah di Indonesia Sering Lakukan Kebohongan Publik
• KAMMI dan LDK Ambon Gelar Aksi Solidaritas untuk Muslim Gaza Palestina
• Muhammad Jibril Bebas: Badai Pasti Berlalu, Jihad Selamanya!
• Bekas Anggota Densus 88 Terlibat Narkoba, Tewas di Tahanan LP Bali
• Bohong Besar, Jelang Natal Bumi Akan Alami Kegelapan Total
• Santri Didiskriminalisasi, JAT Jatim Bawa Kasus Nganjuk ke Komnas Anak
• Kasus Bank Century Dibuka, KPK Harus Menyeret Wapres Boediono!
• Carrefour Ganti Nama, Diambil Alih "Si Anak Singkong" Chairul Tanjung