Cetar Membahana, Halaman Kedua Sudah Dimulai: Anas - Ibas Merenggang

JAKARTA (voa-islam.com) – Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum itu telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Atas status barunya, Anas mengatakan, ini baru halaman pertama. Dan kini, Anas mulai membuka halaman kedua. Di halaman ini, Anas mulai mengganas.  Ia menyatakan siap untuk memberikan kesaksian soal Edhie Baskoro Yudhoyono alias Ibas yang menerima aliran dana Hambalang.

Kalau KPK membutuhkan keterangan atau data, Anas siap memberi keterangan. Meskipun dia menyatakan, Menkumham Amir Syamsuddin paling tahu mengenai informasi ini seperti disampaikan M Nazaruddin. "Saran saya, yang tahu persis itu Amir Syamdudin," papar mantan ketua umum PB HMI tersebut.

Sebelumnya, Amir membantah mengetahui adanya laporan dari Nazarudin terkait aliran dana Hambalang ke Ibas. Menurutnya, tak ada kegiatan yang menyebutkan kalau Nazaruddin mengungkapkan aliran dana korupsi Hambalang, termasuk ke Ibas. 

Anas memaparkan, Amir ditugaskan oleh ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk memeriksa atau meminta keterangan Nazarudin.Menurutnya, di dalam proses permintaan keterangan ada informasi penting yang disampaikan Nazarudin selaku mantan bendahara umum Demokrat. Karenanya, ia pastikan kalau Amir tahu persis informasi yang disampaikan itu. 

"Pak Amir tahu persis. Diakui atau tidak, dibantah atau tidak. Itu hasil pemeriksaan Pak Amir yang dilaporkan kepada ketua dewan kehormatan dan disampaikan ke saya selaku ketua umum dan wakil dewan kehormatan," papar dia.

Anas mengaku tahu mengenai informasi tersebut. Hanya saja, hanya berupa intisari, tidak secara mendetil. Sementara rinciannya sepenuhnya diketahui Amir. "Pemain utama itu lebih utama. Pemain utama lebih afdol. Ibarat timnas, itu harus pemain utama. Kalau cadangan, kalah terus," tuturnya.

Anas Urbaningrum menilai pernyataan Sekjen Partai Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono (Ibas) hanya sebagai sebuah pendapat. Karenanya, ia menilai itu sebagai hal yang biasa. Ia pun menyatakan akan mendengarkan setiap pendapat yang ada. Hanya saja, Anas mengaku punya rumusan pendapat sendiri. 

Sebelumnya, Ibas meminta Anas untuk tidak banyak beropini di masyarakat. Ini menyusul tudingan Anas kalau putera bungsu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut ikut menerima aliran dana dari Hambalang.

Ibas juga menyangkal tudingan tersebut. "Saya katakan tudingan tersebut tidak benar dan tidak berdasar. Seribu persen saya yakin kalau saya tidak menerima dana dari kasus yang disebut-sebut selama ini," kata Ibas melalui rilis yang diterima wartawan, Rabu (27/2).

Sejak ditetapkan menjadi tersangka oleh KPK, mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum tidak berkomunikasi dengan Sekjen Edhie Baskoro Yudhoyono atau Ibas. Padahal, keduanya diketahui berhubungan sangat dekat sebagai partner dan teman. Relasi Anas dan Ibas pun kini merenggang.

Renggangnya hubungan antara Anas-Ibas tersebut diduga karena penyebutan nama Ibas saat Anas mengantar Nazaruddin ke kediaman SBY di Cikeas sebelum pergi ke Singapura. Kala itu SBY disebut-sebut marah karena mengetahui Ibas menerima aliran uang proyek Hambalang.

Namun, hingga kini Ibas pun belum sama sekali disentuh KPK. Menurut Anas belum adanya komunikasi dengan Ibas tersebut dinilainya hanya biasa saja dalam sebuah hubungan atau relasi di internal partai. "Ya jeda sebentar tidak apa-apa," katanya. Desastian/dbs

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Habib Rizieq Syihab: Inilah Kekecewan Umat Islam terhadap Partai Islam
• Sudahlah! FPI Tak Perlu Jadi Partai Politik atau Bentuk Partai Politik
• Orang Kaya Seharusnya Memberi Wakaf Tanahnya untuk Kaum Muslimin
• Tiru Kuburan Cina, Al Azhar Jadikan Kuburan sebagai Ajang Bisnis
• Benarkah Kemenangan Pemilu & Pilkada Parameter Kemenangan Dakwah?
• Astaghfirullah! Dari 90 Resto di Jakarta Hanya 5 Resto yang Halal
• Halal Watch: Ada Tiga Restoran Rumah Padang Terkenal Gunakan "Anciu"
• Wawasan Kebangsaan Habib Rizieq Soal NKRI dan Gerakan Separatisme