Ketua MUI Pusat: Program Deradikalisasi BNPT Salah Sasaran

JAKARTA (voa-islam.com) - Ketua MUI Pusat, Drs. H. Slamet Effendy Yusuf, M.Si. menyayangkan sikap BNPT karena membuat kebijakan-kebijakan aneh seolah umat Islam adalah sumber terorisme

Hal itu disampaikan Slamet Effendy Yusuf dalam Diskusi Publik PP Muhammadiyah sambil membacakan kutipan salah satu pasal dalam Undang Undang Anti Terorisme.

“Undang Undang No. 15 Tahun 2003 itu sudah jelas mengatakan bahwa pemberantasan tindak pidana terorisme merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antargolongan.

Ini adalah pedoman dasar yang disebutkan dalam Undang Undang Terorisme sejak Perpu sudah seperti itu,” tuturnya di Gedung PP Muhammadiyah, Kamis (11/4/2013).

...Tapi kemudian kita lihat, kebijakan-kebijakan yang oleh kantornya pak Ansyaad Mbai (BNPT) itu sampai pada hal yang aneh-aneh

Namun pada prakteknya, pihak-pihak terkait dalam pemberantasan terorisme seperti BNPT justru membuat kebijakan yang tak sesuai, seperti ide sertifikasi ulama maupun program deradikalisasi yang dalah sasaran.

“Tapi kemudian kita lihat, kebijakan-kebijakan yang oleh kantornya pak Ansyaad Mbai (BNPT) itu sampai pada hal yang aneh-aneh. Pernah tercetus sampai sertifikasi dai dan ulama. Kemudian masalah deradikalisasi yang saya kira salah sasaran,” ujarnya.

...Itu semua memberi cap yang nyata bahwa memang umat Islam itu sumber terorisme, seolah-olah begitu

Kebijakan tersebut, menurut Slamet Effendy Yusuf malah menyudutkan umat Islam.

“Itu semua memberi cap yang nyata bahwa memang umat Islam itu sumber terorisme, seolah-olah begitu karena kalau tidak seperti itu anggapannya maka yang menjadi kebijaksanaan pasti bukan semacam itu,” imbuhnya.

Untuk itu ia meminta sudah seharusnya pemerintah tidak lagi membangun sebuah gerakan pemberantasan terorisme seperti skema yang diciptakan barat.

“Kita tidak boleh lagi membangun sebuah gerak apalagi struktur organisasi yang berkaitan dengan pemberantasan kekerasan dengan tema terorisme yang merupakan skema yang diciptakan oleh barat pada masa yang lampau, harus ada pemutusan terhadap hal seperti itu,” tegasnya. [Ahmed Widad]