Senin, 21 Rajab 1446 H / 20 Mei 2013 09:07 wib
12.118 views
PKS Menargetkan Mencari Dana Rp 2 Triliun
Jakarta (voa-islam.com) Demokrasi memang mahal, dan harus memiliki modal besar bila ingin terlibat dalam proses sistem itu. Sekarang semua partai politik berlomba-lomba mengumpulkan dana dengan berbagai cara untuk menghadapi pemilu 2013. Mereka terjebak dengan sistem "bathil" ini, dan tidak lagi mengindahkan nilai-nilai moral dan agama.
Hal ini, kiranya dapat dilihat diantaranya dari kasus tersangka pembobol Bank Jabar Banten Yudi Setiawan mengaku menyerahkan uang miliaran rupiah kepada petinggi Partai Keadilan Sejahtera lewat Ahmad Fathanah. Mereka mengatakan Yudi mengejar target dana partai triliunan rupiah untuk kampanye Pemilu 2014.
"Kami menargetkan bisa menghimpun Rp 2 triliun," ujar Yudi kepada Tempo pada Jumat pekan lalu, menirukan pernyataan Luthfi Hasan Ishaaq. Hal itu terungkap dalam laporan utama majalah Tempo edisi pekan ini yang berjudul "Selingkuh Fathanah dan Partai Dakwah".
Pernyataan Lutfi itu disampaikan kepada Yudi pada 12 Juli 2012 dalam perjamuan makan siang di kantor Yudi, di Jalan Cipaku I Nomor 14, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Luthfi saat itu masih menjabat Presiden Partai Keadilan Sejahtera. Dia ditemani karibnya, Ahmad Fathanah.
Yudi yang kini ditahan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, sebagai tersangka perkara korupsi, menuturkan pertemuan dibuka Luthfi dengan membicarakan sejumlah proyek yang bisa digarap. Luthfi mengatakan partainya butuh mitra pebisnis guna mengumpulkan dana.
Ketiga orang itu pun larut dalam diskusi serius. Papan tulis di samping meja rapat dijadikan alat untuk merangkum seluruh pembicaraan. "Saya yang menulis," ujar Yudi. Sebelum pertemuan bubar, seorang karyawan Yudi memotret papan untuk dijadikan dokumen notulen rapat.
Isinya beragam program PKS guna menjaring dana. Pada kolom paling atas tertulis PKS dan angka Rp 2 triliun. Di sebelahnya ada nama Luthfi dan Hilmi. Berikutnya, pada tiga kolom tertulis masing-masing Kementerian Komunikasi dan Informatika senilai Rp 0,5 triliun, Kementerian Pertanian Rp 1 triliun, serta Kementerian Sosial Rp 0,5 triliun. (Lihat wawancara selengkapnya dengan Yudi Setiawan di majalah Tempo versi cetak, web, atau iPad).
Mendapat lampu hijau, Yudi mulai bergerak dengan membawa bendera PT Cipta Terang Abdi. Yudi menyiapkan sejumlah proyek pengadaan di Kementerian Pertanian, di antaranya pengadaan benih kopi dan teh senilai Rp 189 miliar serta alat laboratorium pertanian senilai Rp 100 miliar.
Ketika Yudi mengurus proses tender, permintaan uang mulai datang dari Luthfi dan Fathanah. Pada 7 Juli 2012, Fathanah meminta uang tunai Rp 250 juta. Luthfi juga pernah meminta Rp 1,45 miliar untuk keperluan partai. Sebagian besar uang itu diterima Fathanah, tapi ada juga yang diberikan ketika Fathanah bersama Luthfi.
Luthfi menolak berkomentar. "Beliau belum mau menanggapi soal itu," ujar kuasa hukumnya, Zainudin Paru. Sedangkan A. Rozi, kuasa hukum Fathanah, mengakui kliennya mengenal Yudi. Namun, Fathanah membantah ada aliran dana yang diterimanya.
Presiden PKS Anis Matta hingga berita ini diturunkan menolak permohonan wawancara. Namun, juru bicara PKS, Mardani Ali Sera, membantah ada target pengumpulan dana Rp 2 triliun untuk Pemilu 2014. "Keperluan dana partai tidak sebesar itu," katanya.
Anggota Komisi Pemilihan Umum Hadar Nafis Gumay mengatakan lembaganya tak bisa mempermasalahkan dana Rp 2 triliun.
Menurut Hadar, yang bisa dilakukan KPU adalah melakukan audit dana untuk melihat apakah ada donatur yang mengeluarkan dana melebihi ketentuan sebesar Rp 1 miliar per orang, atau Rp 7,5 miliar per kelompok atau badan perusahaan.
Sirkulasi kekuasaan yang ingin mereka rebut, dan dengan segala cara, karena kekuasaan dapat memberikan segalanya, termasuk dapat memberikan harta dan uang yang melimpah, walaupun harus berakhir di bui. af/hh/tmp.
Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!
