Jangan biarkan komunis kembali hidup di Indonesia  Pesan ini disampaikan Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Idrus Marham, "Memang ada pihak yang mau menghidupkan kembali komunis di Indonesia, dengan alasan hak asasi manusia," ujarnya pada acara haulan di kediamanan HA Sulaiman HB di Banjarmasin, menjelang berbuka puasa, Ahad (29/6), seperti diberitakan Antara.

Sebagai negara dan bangsa yang berdasarkan Pancasila, lanjut Idrus, kita tetap harus menolak komunis ada di Indonesia. “Bapak Prabowo dan Hatta akan menjamin Pancasila tetap sebagai dasar negara dan bangsa Indonesia," tuturnya. Oleh sebab itu, menurut dia, tidak salah dan memang semestinya memenangkan Prabowo -Hatta dalam pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang kalau tidak ingin negara dan bangsa Indonesia berdasarkan komunis.

Karena itu, lanjutnya, jangan salah pilih dalam memilih pemimpin nasional. "Kalau salah pilih, kita tidak akan tahu bagaimana nasib Islam ke depan di Indonesia. Karenanya pula, tidak salah kalau dalam momentum bulan Ramadan yang penuh rahmat dan keampunan Allah SWT, kita berikhtiar di antaranya melali doa bersama agar pasangan Prabowo-Hatta menjadi Presiden dan Wakil Presiden Indonesia," ujarnya.

Mengenai tradisi seperti acara haulan, dia menyatakan Prabowo-Hatta akan menjamin kelangsungannya di Tanah Air kalau pasangan itu terpilih menjadi Presiden RI periode 2014-2019. "Sebab, acara haulan, selain sebagai salah satu untuk melenggangkan silaturahmi, juga bagian dari tanda bakti seseorang terhadap pendahulunya. Hal ini tidak salah pula kalau kita lestarikan," kata Idrus, yang memang berlatar belakang aktivis pemuda masjid.

Pada kesempatan itu pula Idrus Marham menyampaikan salam hormat dan salam takzim calon presiden dan wakil presiden Prabowo-Hatta yang berkeinginan hadir dalam acara haulan orang tua dan mertua dari HA Sulaiman HB. "Namun karena ini malam ada debat capres, Pak Prabowo bersama petinggi partai politik Kkoalisi Merah Putih harus turut memberikan spirit, termasuk Ketua Umum DPP Partai Golkar Aboerizal Bakrie, sehingga tidak bisa datang ke Banjarmasin saat ini," kata Idrus Marham.

Memberikan tausiah singkat menjelang berbuka puasa Habib Mahdi Al Alatas dari Jakarta, yang antara lain berpesan, agar orang Islam jangan sombong. Dalam haul H Basirun, ayahnda dari Sulaiman HB dan H Anang Dullah, orang tua dari Hj Siti Nurhayati (istri Suleman HB) hadir pula sejumlah habib luar daerah dan pimpinan pondok pesantren di Kalsel dan provinsi tetangga.

Terkait kabar akan bergeraknya kembali kaum komunis di Indonesia, anggota Tim Pemenangan Prabowo-Hatta yang juga mantan Wakil Kepala Staf Angkatan darat, Letjen TNI (Purn) Suryo Prabowo, pernah menyamakan permintaan kubu pasangan Jokowi-JK untuk membekukan Babinsa mengingatkan dia dengan isi makalah Ketua Partai Komunis Indonesia (PKI) DN Aidit.

"Kelompok 'merah' yang terdiri dari koalisi PDIP, Nasdem, PKB, dan Hanura menyarankan agar Babinsa dibekukan sementara. Kita harus cermat dan waspada. Saya teringat dengan makalah Ketua PKI DN Aidit yang diberi judul 'Laporan Singkat Tahun 1964 tentang Hasil Riset mengenai Keadaan Kaum Tani dan Gerakan Tani di Jawa Barat'. DN Aidit menyampaikan, rakyat di desa bisa sejahtera bila 'tujuh setan desa', yaitu tuan tanah, lintah darat, tengkulak jahat, tukang ijon, bandit desa, pemungut zakat, dan kapitalis birokrat desa, termasuk di antaranya Babinsa, dihapuskan," kata Suryo dalam siaran pers-nyapada 9 Juni lalu.

Suryo menilai isu tersebut sengaja diembuskan untuk menjauhkan TNI dari rakyat. Ia juga menyayangkan petinggi TNI terutama dari TNI Angkatan Darat yang mudah tergoda iming-iming kekuasaan. "Di jajaran TNI sudah tahu, media juga pernah memuat bahwa Hendropriyono cs beberapa bulan lalu menggalang beberapa pejabat puncak TNI AD untuk berpolitik praktis mendukung kelompok 'merah' tersebut," katanya.

Menurut Suryo, manuver politik Hendropriyono tersebut sudah terbaca oleh Presiden SBY. Karena itu, SBY kemudian menekankan kepada perwira tinggi TNI agar tetap netral di pemilihan presiden. "Sadar langkahnya terbaca presiden, mereka cepat lakukan preemtive strike atau mendahului melakukan serangan politis kepada Koalisi Merah-Putih tentang pelibatan Babinsa," ungkap penerima bintang Adhimakayasa sebagai lulusan terbaik Akademi Militer tahun 1976 tersebut.

Menurtu dia, ini strategi sangat licik yang akan mengunci Probowo. "Jika Probowo menang, nanti diklaim atas bantuan TNI melalui Babinsa. Jadi, ada alasan bikin rusuh. Kalau sudah rusuh, TNI/Polri bisa ambil tindakan, lantas dituding TNI tidak netral karena mendukung nomor 1. Tujuan akhir kelompok ini nanti mencabut Tap MPRS Nomor XXV/1966 & UU 27/1999 tentang larangan komunisme," ungkapnya.

Suryo menganjurkan, daripada berpolitik busuk yang dapat merusak hubungan TNI dan rakyat, lebih baik sesama capres beradu visi, misi, atau program.

Di media sosial Twitter kini juga ramai kabar tentang Jokowi sebagai anak dari aktivis PKI. Malah, ada yang mengatakan, PKI di Indonesia akan kembali bangkit bila Jokowi terpilih menjadi presiden. Kicauan di Twitter itu mengatakan, bahaya komunisme atau paham komunis tidak boleh dianggap enteng, jangan diremehkan, karena komunis tidak pernah mati, tapi hanya tiarap sementara.

Namun, kabar ini sudah dibantah langsung oleh Jokowi. "Isu yang menyebut saya PKI adalah penghinaan. Berulang kali saya jelaskan, bapak dan ibu saya itu dua-duanya haji. Keluarga saya sudah jelas. Orang juga sudah kenal semua. Kakek saya lurah dari Karanganyar. Kalau kakek dari Ibu adalah pedagang kecil. Mau sampai kakek canggah pun sama alurnya seperti itu," katanya seperti diberitakan Antara.

Kabar akan bangkitnya PKI ini sebenarnya juga pernah dilansir pada tahun 2012 oleh Panglima Kodam IV/Diponegoro Mayor Jenderal TNI Hardiono Saroso. Ketika itu, 15 Desember 2012, di Markas Kodam Watugong, Semarang, Mayor Jenderal TNI Hardiono Saroso mengatakan akan menindak tegas pihak-pihak yang mencoba membangkitkan PKI. Upaya kebangkitan kembali PKI tersebut, lanjut Hardiono Saroso, sudah terlihat dari statemen pihak-pihak tersebut di publik, yang mencoba "meluruskan" sejarah pemberotakan PKI.

Menurut dia, sejarah pemberontakan G30S/PKI pada 1965 tak bisa diluruskan karena memang telah terbukti kebiadabannya. “Bapak saya tentara sehingga tahu persis kebiadaban PKI sehingga, kalau muncul lagi di Jateng dan DIY, pasti akan saya hancurkan. Kami sudah mengendus adanya indikasi munculnya PKI. Perlu dicatat, jangan coba-coba PKI bangkit di wilayah Jateng dan Yogja, pasti akan saya tumpas dan hancurkan. Hancurkan itu, ngerti? Hancurkan, ya, tak pateni (saya bunuh),” kata Hardiono Saroso.

Munculnya indikasi adanya PKI di Jawa Tengah danIYogya, menurut Mayor Jenderal TNI Hardiono Saroso, dapat dideteksi dari adanya sejumlah kalangan yang menyatakan ingin meluruskan sejarah pemberontakan G30 S/PKI dalam sejarah Indonesia. “Baik di Yogja maupun Jawa Tengah, semua ada indikasi itu,” ujarnya.

Mantan Asisten Operasional Kepala Staf Angkatan Darat ini lebih lanjut menyatakan, pihaknya sudah punya data semua eks anggota PKI di Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. “Memang ada orang lama dan regenerasi baru, tapi kami punya semua datanya,” katanya. Dalam kesempatan itu, ia pun mengimbau masyarakat agar bersikap waspada, serta memegang teguh nilai-nilai Pancasila. “Jangan sampai terpengaruh terhadap ajaran komunis dan PKI,” pesannya.