Pilpres 20014 : Antara Senator McCain, SBY dan Prabowo

JAKARTA (voa-islam.com) - Menjelang pengumuman hasil pilpres 2014, mantan Presiden Amerika Bill Clinton ke Jakarta. Clinton bertemu Presiden SBY. Tentu kedatangan Bill Clinton yang sahabatnya James Riiyadi itu,  ingin memastikan, Jokowi menang.

Sekarang, saat berlangsung sidang gugatan pilpres yang diajukan oleh Prabowo ke Mahkamah Konstitusi (MK), berkunjung ke Jakarta Senator dari Partai Republik John McCain dan Sheldon Whitehouse ke Jakarta. McCain bertemu dengan Presiden SBY. Tentu, kunjungan McCain dan Sheldon, tak jauh dari Bill Clinton, ingin memastikan Jokowi nantinya menang di MK.

Sementara itu, saat Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dengan Senator McCain,  menyatakan bahwa pemilihan umum di Indonesia telah berlangsung secara damai dan demokratis serta transisi diharapkan berjalan baik. Tentu, tidak ada ribut-ribut tentang kecurangan. Seperti yang diajukan oleh Prabowo ke Mahkamah Konstitusi.

"Saya yakin Anda juga mengikuti perkembangan politik seperti pemilu yang berlangsung damai dan demokratis," kata Presiden Yudhoyono saat menerima kunjungan Senator McCain di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa.

Menurut presiden, pihaknya bakal menyerahkan tampuk kepresidenan kepada presiden terpilih periode 2014-2019 dengan baik dan juga demokratis.

Sebelumnya, MPR RI juga menerima kunjungan Senator Amerika Serikat (AS) yakni John McCain dan Sheldon Whitehouse yang didampingi Duta Besar AS untuk Indonesia Robert O Blake. Pertemuan berlangsung tertutup di ruang rapat pimpinan MPR RI di Gedung MPR/DPR/DPD, Senin (11/8) yang berlangsung selama sekitar satu jam.

Ketua MPR RI Sidarto Danusubroto mengatakan, dalam pertemuan tersebut cukup banyak hal yang diperbincangkan antara lain, seputar proses demokrasi pada penyelenggaraan pemilu presiden 2014 serta isu munculnya gerakan pembentukan Islamic State Iraq and Syiria (ISIS).

Sidarto menjelaskan, pada pertemuan tersebut, Senator AS juga memberikan apresiasi terhadap pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden 2014 yang dinilai sukses. "Senator AS mengagumi demokrasi yang berkembang di Indonesia sebagai negara Muslim terbesar," katanya.

Menurut Sidarto, Senator AS juga berharap agar hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat berjalan semakin baik, terutama di bidang pertahanan, ekonomi, sosial, dan lainnya.

Terkait isu ISIS, menurut Sidarto, Senator AS meminta agar Indonesia waspada terhadap ISIS. "Pada pertemuan itu, saya jelaskan bahwa Indonesia juga menyatakan ISIS sebagai gerakan ilegal," kata Ketua MPR RI. 

Tetapi, Prabowo menanggapi pilpres yang baru saja berlansung, dan sekarang dia sedang mengajukan gugatan di MK, menurut dia sama dengan demokrasi di Korea Utara, ucapnya. Betapa buruknya jenis demokrasi di Indonesia, bila disamakan dengan negara komunis, seperti Korea. 

Prabowo dan Hatta, didukung hingga tujuh parpol. Koalisi pendukungnya memperoleh hingga 62 persen suara saat pemilu legislatif April lalu. Di sisi lain, tanpa menyebut nama, Prabowo mengatakan, pasangan lain memperoleh suara 100 persen.

Prabowo, awalnya menyebut hal seperti itu hanya terjadi di negara totaliter di Korea Utara. Belakangan, ia meralat pernyataannya.

"Saya ralat, di Korea Utara pun tidak terjadi, mereka bikin 99 persen. Di kita (Indonesia) ada yang 100 persen. Ini luar biasa, ini hanya terjadi di negara totaliter, fasis, komunis," kata Prabowo. "Kita ada saksi (yang memberikan suara di TPS), masa saksinya tidak dihitung," tambah mantan Danjen Kopassus itu.

*jj/dbs/voa-islam.com

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Ide Gombal Jokowi Membentuk Kabinet Tanpa Orang Partai
• Semua Amir Wilayah JAT Keluar dan 6 Diantaranya Membentuk JAS
• Jamaah Ansharusy Syariah Mengecam Penangkapan Ustadz Afif Oleh Densus 88
• Penyebutan Jokowi Sebagai 'Presiden Terpilih' Itu Tindakan Makar
• Jamaah Ansharusy Syariah (JAS) Dideklarasikan di Bekasi
• JAT Nilai Densus 88 Paksakan Tangkap Ust. Afif
• Ustadz Bachtiar Nasir: Di Asia Tenggara, Isu ISIS Cuma Ramai di Indonesia
• MUI Haramkan Peraturan Pemerintah Yang Melegalkan Aborsi Korban Perkosaan