MS Hidayat : Golkar Memilih Jalan Oposisi Terhadap Jokowi

JAKARTA (voa-islam.com) - Nampaknya akan terjadi perubahan paradigma dalam Golkar. Selama ini, Golkar selalu menjadi bagian dari kekuasaan, sejak zamannya Soeharto. Tapi, pemilu presiden 2014 ini, mengubah paradigma Golkar, dan nampaknya Golkar akan menjadi kekuatan oposisi. Benarkah Gollkar memilih jalan oposisi?

Memilih jalan oposisi atau diluar pemerintahan, jalan terhormat bagi Golkar, tidak berada dalam gerbong kabinet Jokowi. Golkar sebagai pemenang pemilu nomor urutan kedua, selayaknya menjadi lokomotif oposisi. Ini sebuah keniscayaan. Seperti juga dikatakan oleh Agun Gunanjar, salah seorang fungsionaris Golkar, yang mengatakan sudah capek menjadi bemper, ujarnya.

Dibagian lain, calon Ketua Umum Partai Golkar MS Hidayat, mengatakan ingin membangun oposisi konstruktif dalam pemerintahan mendatang dengan menempatkan partai itu di luar pemerintahan.

“Golkar saat ini bagian dari koalisi merah-putih artinya sebagai oposisi. Tentu kalau saya terpilih dan koalisi itu masih berjalan, maka akan saya teruskan,” kata MS Hidayat di Bandung, Minggu.

Dia menjelaskan opisisi konstruktif yaitu Golkar melakukan fungsi pengawasan dan kritik apabila ada hal yang perlu dikritik pada kebijakan pemerintah.

Apabila kebijakan itu sifatnya baik bagi masyarakat maka Golkar akan mendukung, lanjutnya. “Golkar selama ini belum berpengalaman di oposisi, maka harus belajar,” katanya.

Menurut dia, Golkar harus segera melakukan pembelajaran menjadi partai oposisi. Dia menilai selama ini Golkar memiliki posisi yang kuat di parlemen karena banyak memiliki politisi handal.

Koalisi 'Merah-Putih' bila berani mengambil posisi 'OPOSISI' dan diluar pemerintahan sangat positif. Bila nanti Jokowi menang di MK? Dengan kekuatan koalisi 'Merah Putih' secara konsisten membangun kekuatan oposisi di luar pemerintahan, maka akan menjadi kekuatan pengontrol atas kekuasaan rezim Jokowi.

Indonesia berpotensi akan menjadi negara demokrasi yang maju seperti di Barat, bila dapat mengelola politik dengan konstruktif, pasca pilpres 2014, di mana kekuatan politik di Indonesia sudah terpolarisasi, dan ini menjadi modal, menuju sistem partai bipolar. Seperti di Amerika hanya ada dua yang mendominasi, yaitu Partai Republik dan Demokrat.

Dibagian lain, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya, Hashim Djojohadikusumo, membantah partainya akan rekonsiliasi dengan presiden terpilih, Joko Widodo. Menurut dia, rekonsiliasi dengan Jokowi juga tak akan terjadi seusai Mahkamah Konstitusi memutuskan sengketa hasil pemilu presiden pada 21 Agustus mendatang. 

"Tidak ada rekonsiliasi. Enggak bakal," kata Hashim kepada wartawan saat jumpa pers di Hotel InterContinental Jakarta MidPlaza, Rabu, 13 Agustus 2014. Lagian ngapain Prabowo rekonsiliasi dengan Jokowi yang sudah sangat arogan, melecehkan dirinya dengan berbagai cercaan. Tak guna Prabowo melakukan rekonsiliasi dengan Jokowi. *jj/dbs/voa-islam.com

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Eks Wagub Bengkulu: Isu ISIS Diharapkan tak Membuat Masyarakat Takut Pelajari Islam
• Mahasiswa UI desak polisi tuntaskan kasus Sitok
• Direktur Ponpes Al Ikhlas Lamongan: ISIS Perlu Mendengar Ulama Jihadis yang Mendahuluinya
• Pemimpin JAT Solo Sholeh Ibrahim : Penangkapan Ustad Afif Dipaksakan
• Upaya Mengkriminalisasi Istilah Khilafah Melalui Isu ISIS Dinilai Akan Gagal
• Mega dan JK Lakukan 3 Kejahatan Negara
• Pernyataan Sikap GERAKAN PAGAR AQIDAH (GARDAH) pada Kemunculan Isu ISIS
• Situasi Timika Mencekam, Aktivitas Lumpuh