Rizal Ramli: Soal RAPBN 2015, Banyak Jebakan dan 'Bom Waktu'

SIARAN PERS:

Presiden harus berani membongkar RAPBN 2015

Rizal Ramli: Banyak Jebakan dan ‘Bom Waktu’

Presiden ke depan harus berani membongkar RAPBN 2015 yang diajukan pemerintah sekarang. Harus ada kebijakan terobosan untuk menyiasati banyaknya jebakan yang bisa menjadi ‘bom waktu’. 

“RAPBN 2015 menunjukkan, di akhir pemerintahannya, tim ekonomi Presiden SBY sama sekali tidak bisa membaca keadaan. Mereka sepertinya tidak mampu melihat adanya dua tantangan startegis yang bakal dihadapi pemerintah berikutnya,” ujar ekonom senior Rizal Ramli pada diskusi bertema Membedah RAPBN 2015 di Press Room DPR, Kamis (21/8).

Selain Rizal Ramli, diskusi rutin yang diselenggarakan wartawan unit DPR itu juga menghadirkan DPR Fraksi PDI-P, Hendrawan Supratikno dan pengamat ekonomi John Riyadi. Diskusi kali ini mengambil tema “Membedah RAPBN 2015.”

“Jika pemerintah ke depan canggih, saya yakin ekonomi bisa tumbuh 7%. Tahun berikutnya naik lagi jadi 9%. Pada tahun ketiga kita bisa tumbuh dua dijit. Saat itulah Indonesia akan terbang, rakyatnya hidup sejahtera dan disegani,” kata Rizal Ramli yang juga Menteri Keuangan zaman Gus Dur itu. 

Menurut Rizal Ramli, bukti dari ketidakmampuan tim ekonomi pemerintah sekarang dalam membaca tantangan bangsa adalah RAPBN 2015 disusun tanpa ruang gerak fiskal berarti. RAPBN juga tidak mampu memberi stimulus, dan sama sekali tidak ada terobosan yang berarti. Mereka menyikapi tantangan ke depan seperti business as usual. Ini adalah bom waktu yang sangat berbahaya.

“Siapa pun presidennya, harus berani membongkar RAPBN 2015. Sebab, kalau APBN itu dilaksanakan, dipastikan tidak akan ada perubahan berarti. Tahun depan ekonomi hanya akan tumbuh sekitar 5-5,5%. Rakyat akan kecewa dan mungkin malah jadi marah,” ungkap Menko Perekonomian era Presiden Abdurrahman Wahid ini.

Sehubungan dengan itu, dia menyarankan, agar pemerintah ke depan berani membuat terobosan dan inisiatif dalam kebijakan ekonominya. Untuk itu, RAPBN 2015 harus dibongkar dan diperbaiki postur penganggarannya.

“Pos-pos seperti subsidi listrik dan BBM, harus benar-benar dibedah. Apakah benar solusi menyelamatkan APBN adalah dengan memangkas subsidi yang pasti memberatkan rakyat. Saya yakin, yang terjadi adalah inefesiensi, KKN, dan salah manajemen. Pemerintah harus cerdas, jangan selalu mengambil langkah gampang dengan menaikkan harga. Itu tidak kreatif. Kalau menyusun anggaran hanya begitu caranya, cukup anak kuliah semester 1 juga bisa,” kilahnya diiringi derai tawa peserta diskusi.

Hal senada juga disampaikan Hendrawan. Menurut dia, RAPBN yang disodorkan pemerintahan SBY di masa akhir ini sama sekali tidak memberi ruang gerak di bidang fiskal. Begitu ketatnya, lanjut dia, hingga jika pemerintah bermaksud mencari utang baru, maka plafonnya maksimal hanya Rp20 triliun.

“Saya menyebutnya RAPBN kali ini benar-benar buruk, bahkan yang terburuk dalam sejarah kita. APBN miskin stimulus dan miskin terobosan. Seperti kata bang Rizal, tanpa kebijakan terobosan, presiden bisa mati berdiri,” tukasnya.

Hendrawan menjelaskan, setelah APBN disampaikan pemerintah, fraksi PDIP di DPR tiap Selasa berkumpul untuk menyiasati agar bisa menjadi pendorong perekonomian. Apa yang disampaikan senior dan mentor saya, bang Rizal Ramli, sudah sangat tepat. Bisa dikatakan masukan-masukan tadi seperti setengah jadi. Tinggal dirapikan dan dieksekusi,” ungkapnya.

Jakarta, 21 Agustus 2014

Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi: 

Edy Mulyadi, Staf Khusus DR Rizal Ramli

Email: edymulyadilagi@gmail.com

Mobile: 0818 0866 7070, pin BB: 268CAC40

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Yusril Ihza Mahendra : Sudah Menduga MK Menolak Gugatan Prabowo-Hatta
• Prabowo-Hatta Akan Terus Memperjuangkan Keadilan Bagi Rakyat Indonesia
• M.Nazaruddin : Di DPR Ibas Menerima USD 20.000
• Keputusan MK Bukan Kebenaran Mutlak dan Bersifat Keadilan Substantif
• Ketua KPU Dapat Dua Peringatan DKPP
• DKPP Bacakan 13 Putusan Sengketa Pasca-Pilpres
• Kerusuhan Pecah di Sidang MK, Pendukung Prabowo Terluka di Kepala
• Putusan Sengketa Pilpres 4.392 halaman, dibacakan 300 Halaman