Dengan sangat jelas langkah pemerintahan Jokowi-JK dinilai sebagai paling bodoh alias tidak tepat dalam kreativitas mengelola anggaran. Penilaian itu disampaikan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PKS Fahri Hamzah, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/9/2014).
Menurutnya, ada banyak cara yang bisa dilakukan pemerintahan Jokowi-JK dalam mengatasi persoalan defisit APBN. "Kalau cuma cabut subsidi (BBM) enak. Itu langkah paling bodoh. Kirain ada ketahuan, ternyata tidak punya ilmu juga," kata Fahri.
Mencabut subsidi BBM, kata Fahri, menunjukkan PDIP tidak memiliki ilmu pengelolaan anggaran negara yang baik. "Padahal mencabut subsidi bukan satu-satunya solusi menyelamatkan APBN," tegas Fahri.
Selanjutnya, Fahri Hamzah mengatakan, desakan PDIP sebagai partai pengusung Jokowi sebagai bentuk kegagalan revolusi mental yang selama ini digembor-gemborkan.
"Katanya mau revolusi mental tapi kok mengatasi persoalan fiskal harus cabut subsidi BBM," kata Fahri, di Gedung DPR, Jakarta, Senin (1/9/2014).
Hal itu menanggapi desakan PDIP dan Jokowi kepada pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.
Menurutnya, langkah Jokowi beserta partai koalisi menaikkan harga BBM untuk membebani pemerintahan SBY. "Mereka mau membebani SBY menaikan BBM dengan alasan mencari ruang fiskal," tegas Fahri. Jokowi datang ke Bali hanya ingin meminta SBY menaikan BBM. Begitu di puji-puji oleh media sebagai tradisi yang baik. jj/dbs/voa-islam.com
