Mantan Hakim MK: Kabinet Jokowi-JK Ada Pembunuh Munir

BATU (voa-islam.com) - Mantan Hakim Mahkamah Konstitusi (MK), Mukhtie Fadjar mengimbau kepada pemerintahan Jokowi -JK agar menyelesaikan kasus terbunuhnya pejuang HAM, Munir Said Thalib. Imbauan tersebut gencar disuarakan, karena menurut Mukhtie saat ini di lingkungan Jokowi - JK terdapat beberapa orang yang terlibat dalam pembunuhan Munir.

Namun Mukhtie tetap optimis, kasus ini bakal menyentuh kepada aktor intelektual pembunuh Munir. "Harapan itu ada. Saya dan teman-teman semua harus berharap kepada rezim baru agar kasus ini segera terungkap," ujar Mukhtie, saat membuka acara peringatan 10 Tahun Wafatnya Munir, Sabtu (7/9) di "Omah Munir", Batu, Jawa Timur.

Kematian Munir yang terjadi pada saat transisi pemerintahan Megawati ke Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ini, sudah satu dasawarsa masih belum terungkap dan masih menyisakan tanda tanya.

"Kenapa Munir di matikan dengan cara yang melanggar HAM, ini masih menjadi tanda tanya. Saya juga heran, kenapa negara tak berani mengungkap kasus ini," papar pria yang pernah jadi dosen Munir di Universitas Brawijaya ini.

Selain itu, Mukhtie menandaskan, agar peringatan kematian Munir ini tidak hanya diperingati untuk melawan lupa, namun menjerat pelaku sesungguhnya. "Oleh karenanya, kami membangun Omah Munir ini, agar generasi yang sadar akan HAM terus tumbuh sebagaimana yang diperjuangkan Munir," pungkasnya. [gbrkn/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Kenaikan BBM: Korbankan Rakyat, Untungkan Asing (dan Aseng)
• Melawan Lupa (21): Tahun 2013 PDIP Ancam Kepung Istana Jika Harga BBM Naik
• Menag Menolak Gugatan Terhadap UU Perkawinan ke MK
• Ketua GARDAH Minta Semua yang Terlibat Dalam Ospek "Tuhan Membusuk" Ditangkap
• IAIN atau UIN Banyak Melahirkan Kader Sekuler, Liberal dan Kiri
• Apakah Nasib Jokowi Seperti Abdurrahman Wahid?
• Pemilihan Kepala Daerah Dipilih DPRD, dan Kekalahan Jokowi-JK di Parlemen
• Usut Aliran Sesat, FIS Jabar Audiensi Dengan Kejati Jabar