Perhimpunan Al-Irsyad: Pemerintah Harus Berdamai dengan Umat Islam

JAKARTA (voa-islam.com), Wakil Ketua Perhimpunan Al-Irsyad, Ustadz Yusuf Utsman Baisa menyoroti fenomena paranoid pemerintah terhadap Islam.
Dalam tulisannya terbaru, berjudul 'Situasi Paranoid dan Solusinya', ia menegaskan “Paranoid” adalah istilah yang sedang trendy pada saat ini, sebagai sebuah ungkapan yang diarahkan kepada Pemerintah dan Partai pendukungnya.

"Paranoid adalah gangguan mental yang diderita seseorang yang meyakini bahwa orang lain ingin membahayakan dirinya," ujarnya dalam sebuah pernyataan yang diterima voa-islam.com, Minggu (23/7/2017).

Menurut Yusuf, Islam dan Muslimin di Indonesia telah dianggap sebagai ancaman bahaya bagi kepentingan politik kalangan sekuler dan liberal pada saat ini, terutama setelah ikon mereka “Ahok” kalah di Pilkada DKI dan di Pengadilan Negeri.

Sementara itu, lanjutnya, waktu yang tersisa untuk Jokowi menjelang Pemilu 2019 tinggal dua tahun lagi, dalam waktu yang sama realita dan hasil survei di lapangan membuktikan bahwa isu “Islam” telah menjadi faktor yang sangat berpengaruh dalam mendongkrak suara pemilih.

"Akibatnya mengusung Islam dan menarik simpati umat Islam menjadi pilihan yang tidak bisa dihindari, akan tetapi akibatnya Jokowi akan dimusuhi oleh partai pendukung dan para donatur yang notabene mereka dari kalangan liberal dan sekuler," ucap Yusuf.

Yusuf berpendapat, sikap-sikap Pemerintah yang terus mengalir pada saat ini semakin membuktikan kuatnya “paranoid” yang menghinggapi sikap dan mentalitas mereka. Sebagai contoh, imbuhnya, yang paling menonjol perppu yang mereka terbitkan guna memberangus ormas, blokir yang mereka lakukan terhadap Telegram dan terakhir keinginan mereka untuk memberangus medsos.

"Sisa waktu dua tahun adalah pertaruhan berat yang mesti dihadapi oleh Jokowi, yang semestinya harus segera bersikap bijaksana, yaitu berdamai dengan umat Islam dan meraih sebesar-besarnya simpati muslimin," ujarnya.

Sambung Yusuf, bukan malah mengikuti orang-orang liberal dan sekular yang hanya berpikir dan bertindak hanya membela kepentingan mereka yang sempit dan menguntungkan diri mereka sesaat demi mendapat pujian kosong dan dukungan palsu yang bunglon.

Situasi ekonomi yang saat ini sedang mengalami kemacetan penyebabnya tidak lain adalah tidak jelasnya sikap Pemerintah dalam mengendalikan situasi politik dan sosial yang semakin diwarnai dengan perseteruan antara Islam dan PKI.

"Para investor dan para pelaku bisnis tidak berani mengerahkan modal secara besar-besaran, sementara Pemerintah sangat berani mengelontorkan dana guna membangun infra-struktur secara besar-basaran, maka sebagai akibatnya lahirlah ketidak-seimbangan arus perekonomian," analisisnya.

Solusi Krisis

Yusuf menjelaskan bahwa solusi dari persoalan di atas adalah Jokowi harus berani mengambil langkah ksatria, dengan mencabut dan menghentikan kebijakan-kebijakan yang hanya akan jadi blunder, untuk kemudian berani maju mengambil langkah berdamai dengan umat Islam.

Langkah ini diharapkan akan segera mendinginkan suasana dan membalut luka yang telah melebar di tubuh umat Islam,

"serta membuka peluang kerjasama yang akan kembali mampu mengeksploitasi potensi-potensi yang  pada saat ini telah tertahan," tandasnya. (Bilal)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• FSLDK Surabaya Raya Gelar Aksi Pembebasan Al-Aqsha
• DPP Al Ittihadiyah Fokus Tiga Pilar Pengabdian
• [Foto] Aksi Long March Aliansi Masyarakat Jawa Barat Selamatkan Al-Aqsho
• Israel Sebar Lebih Banyak Tentara Ke Tepi Barat di Tengah Ketegangan yang Meningkat dengan Palestina
• Pemkot Solo Sisir PNS Angota HTI, ISAC Gagas Posko Korban Perppu
• FSLDK Surabaya Raya Gelar Aksi Jumat Ghadab Pembebasan Masjid Al-Aqsha
• Dinilai Refresif, Tokoh Muslimah Majalengka Tolak Perppu Nomor 2/2017
• (Video) HNW: Ada 14 Ormas Ajukan Judicial Review PERPPU 2017