Perppu 2/2017 Sudah Resmi Jadi UU, Umat Islam Harus Terus Menolaknya

BANDUNG (voa-islam.com) - Perppu Ormas akhirnya disahkan oleh DPR menjadi UU melalui voting pada Selasa (24/10). Namun, menurut Ketua Bidang Garapan (Bidgar) Pengembangan Dakwah Persis Dr. Tiar Anwar Bachtiar, M.Hum., harus terus melakukan penolakan.

"Ormas Islam tetap harus mengupayakan penolakan melawan kezhaliman ini melalui JR (Judical Review) di Mahkamah Konstitusi," katanya kepada voa-islam.com, Rabu (25/01)

Tiar juga Peneliti Insist menilai, bahwa terbitnya Perppu 2/2017 tentang Organisasi Masyarakat (Ormas) menjadi Undang-Undang (UU) menandakan sensivitas demokrasi di DPR RI lemah.

"Terbitnya UU ini menandakan sensitivitas demokrasi di DPR sangat lemah," katanya .

DPR, lanjut Tiar yang juga dosen STAIPI Persis Garut, menunjukan lebih berorientasi pada kekuasaa. bukan pada hukum.

"DPR telah menabrak konstitusi dan ini menunjukkan DPR lebih berorientasi pada kekuasaan, bukan pada hukum," ungkapnya.

"Polarisasi DPR dalam masalah ini (Perppu menjadi UU-red) benar-benar menunjukkan DPR lebih mementingkan ego kelompok dan kepentingan politik daripada kepentingan rakyat," pungkasnya. [syahid/voa-islam.com]

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• Perppu 2/2017 Sah Jadi UU, Bidgar Dakwah Persis: Sensivitas Demokrasi di DPR Lemah
• Sidang Pelapor Kaesang, PH Tolak Saksi dan Bukti Berbeda dari Daftar JPU
• Sidang Pelapor Kaesang, Pengacara: Hakim Seperti Jadi JPU Kedua
• Beredar Gambar Minuman Keras Berlabel Halal, MUI: Hoax dan Fitnah
• Survei: 29,6% Profesional Ingin Perjuangkan Negara Islam
• Pengacara: Kesaksian Polisi Tegaskan Ceramah Alfian Tanjung Tidak Provokatif
• Berpotensi Anti-Demokrasi, Fahira Idris Sesalkan PERPPU Ormas Disahkan
• Sidang Alfian Tanjung: Banyak Saksi Tidak Sesuai BAP