PA 212 Munculkan Kriteria Calon Presiden

JAKARTA (voa-islam.com), Rapat Koordinasi Nasional Persaudaraan Alumni 212 (Rakornas PA 212) di Cibubur, Cimanggis pada 12 Ramadhan 1439 H / 29 Mei 2018,  menghasilkan sejumlah resolusi politik.

Musyawarah bertajuk  “menyatukan arah perjuangan umat Islam dalam suksesi kepemimpinan nasional” itu mengajak seluruh umat Islam Indonesia dan segenap anak bangsa untuk menyepakati capres-cawapres dengan kriteria.

Pertama, memahami sejarah bangsanya, ideologi negaranya, bekerja keras untuk rakyatnya, bukan untuk kepentingan pihak aseng dan asing. Kedua, bekerja keras untuk kepentingan rakyat Indonesia sendiri, tidak tunduk pada kemauan asing dan aseng.

"Bangsa Indonesia harus meningkatkan kewaspadaan adanya kemungkinan bangsa yang dengan kekuatan ekonomi dan jaringan intelejennya akan menjadikan Indonesia sebagai negara komprador. Negara yang meladeni kepentingan aseng dan asing serta melupakan kepentingan bangsa sendiri," kata Ketua Umum PA 212 Slamet Maarif dalam keterangannya, Selasa (29/5/2018).

Ketiga, lanjut Slamet, tidak menambah utang luar negeri yang pada gilirannya akan menjadi beban seluruh rakyat Indonesia. Himpitan utang yang terlalu berat akan membuat bangsa Indonesia makin tidak memiliki masa depan.

Keempat, tidak terus-terusan berkegiatan tebar-pesona, sampai waktunya tidak cukup untuk mencari solusi bagi demikian banyak masalah sosial, ekonomi, hukum, pendidikan, dll.

"Dengan kata lain pemimpin yang fokus menekuni pemecahan masalah-masalah besar bangsa Indonesia, bukan tebar pesona yang makin membosankan,"ujarnya.

Kelima, tidak mendorong masuknya tenaga kerja aseng tanpa kehati-hatian nasional (national alert).  Pernyataan lapangan kerja buat sepuluh juta orang otomatis menguap karena jumlah tenaga kerja aseng ke
Indonesia di permudah-semudah-mudahnya.

Keenam, sambung Slamet, bukan tidak mungkin sebagian pendatang aseng yang berpretensi sebagai buruh hakekatnya
adalah tentara yang siap siaga untuk merongrong keutuhan NKRI. Pemerintah yang ada sekarang nampak berusaha melindungi illegalitas pendatang asing itu dengan segala dalih yang tidak masuk akal. Hal ini merupakan kebijakan berbahaya bagi bangsa Indonesia.

Ketujuh, menghentikan pelanggaran berat terhadap pasal 33 dan pasal 34 UUD 1945. Perintah UUD untuk membangun demokrasi ekonomi yang egaliter, ramah lingkungan, mandiri dan berkelanjutan kini telah
dilanggar habis-habisan.

"Ekonomi yang sekarang tidak ada kaitan sama sekali dengan UUD 1945,"jelasnya.

Kedelapan, berupaya menegakkan hukum tanpa diskriminasi pada setiap warga negara dengan tegas, jelas, adil, transparan sesuai kaidah supremacy of law. Disamping itu membangun KPK sesuai dengan UU
KPK, bukan membiarkan KPK menjadi lembaga obstruksi keadilan (obstruction of justice), lembaga hukum yang membenamkan kasus-kasus korupsi berskala-mega. Pemerintah yang berkolaborasi dengan KPK untuk meneruskan kegiatan obstruction of justice sejatinya telah kehilangan legitimasi.

"Kesembilan, akan bertindak adil dan fair kepada semua anak bangsa. Bukan berpihak pada golongan tertentu dan memusuhi golongan lain, sehingga terkesan adanya unsur-unsur Islamo-phobia yang sangat berbahaya," ungkapnya.

Kesepuluh, katanya lagi, tidak akan pernah mengotak-atik hasil pemilu dengan merancang segenap trik-trik busuk dan
kotor. kejadian berkarung-karung E-KTP yang kebetulan tertangkap publik dua hari lalu adalah bukti ada gunung es kecurangan pemilu. Dalih berkarung-karung E-KTP itu akan dimusnahkan karena cacat tidak dapat diterima oleh akal sehat. Skandal ini harus diselesaikan setuntas-tuntasnya.

Kesebelas, reklamasi Teluk Jakarta dan proyek Meikarta yang mangkrak yang penuh dengan geleng-angguk penguasa dan pengusaha tuna etika harus dihentikan total. Dan segera di terapkan proses hukum yang transparan, siapa dalang utama di balik dua proyek ekonomi yang telah menghina akal sehat bangsa Indonesia itu.

Keduabelas, langkah-langkah anti-terorisme harus benar-benar untuk menangkap dalang sejati berbagai kejadian teroris selama ini. Bukan untuk menebar rasa takut masyarakat, sehingga masyarakat tidak berani melakukan kritik dan koreksi pada Pemerintah. Sejauh ini terasa umat Islam selalu tersudutkan dan tertuduh dalam setiap aksi terorisme.

Akhirnya, Rakornas mengimbau segenap umat Islam untuk tetap bersatu dan jangan mau di pecah-belah.

"Kami semua yakin bahwa makar yang dirancang oleh musuh-musuh Islam akan menjadi boomerang bagi perancangnya dan Allah SWT akan menunjukkan apa dan siapa saja manusia yang telah berupaya menghancurkan bangsa dan negara Indonesia,"kata Slamet.

Usaha-usaha rezim untuk melibatkan TNI dan Polri dalam rangka mencapai tujuan yang jauh dari rasa patriotisme dan nasionalisme, harus ditolak setegas-tegasnya.

"Kesetiaan awal dan terakhir TNI dan Polri adalah untuk seluruh anak bangsa dan negara Indonesia. TNI & Polri harus di atas kepentingan golongan, agama, etnik, kelompok tertentu. Sikap dasar inilah yang diajarkan oleh para Ibu dan Bapak Pendiri Negara,"tandasnya. (bil/voa-islam)

Sebarkan informasi ini, semoga menjadi amal sholeh kita!

Berita Dakwah Indonesia lainnya:

• KH. Tengku Zulkarnain Ingatkan Ngabalin dengan ''Mudzab-dzab''
• Rakornas PA 212 Respon Pilpres 2019
• Baitul Mal Aceh Bantu Pengobatan Penderita Kanker dan Thalasemia
• Bertemu dengan Aung San Suu Kyi, Din Syamsuddin Sindir Soal Rohingya
• [VIDEO] Tolak Rekomendasi 200 Penceramah, Dewan Dakwah Usul Kode Etik
• [VIDEO] MUI: Sibuk Dukung Mendukung Calon Presiden, Lupa Persoalan Bangsa, Lupa Hutang Negara
• Merawat Indonesia dengan Dakwah Rahmatan lil 'Alamin
• GNPF Ulama: Bentuk Tim Independen Soal Terorisme